Selasa, 10 Desember 2019


UU Perkawinan Diminta Cepat Direvisi

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 247
UU Perkawinan Diminta Cepat Direvisi

Grafis Koko (Suara Pemred)

Kepala BKKBN Kalbar, Kusmana
"Kampanye BKKBN, usia yang ideal itu di atas 20 tahun bagi perempuan dan di atas 25 tahun bagi laki-laki."

Direktur PPSW, Reny Hidjazie
"Untuk tumbuh secara optimal, jika anak-anak sudah menikah mereka akan kehilangan masa tumbuh itu,"

PONTIANAK, SP – Masyarakat meminta DPR segera merevisi UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.

Kendati demikian, MK tak bisa menentukan batas usia perkawinan yang tepat bagi perempuan. Hal itu menjadi kewenangan DPR sebagai pembentuk UU. Untuk itu, MK memberikan tenggat waktu paling lama tiga tahun bagi DPR, untuk mengubah ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan. 

Sebelumnya, batas usia nikah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan. Kenaikan batas usia diwacanakan menjadi 22 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan.

Direktur Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Reny Hidjazie mengatakan, kesempatan revisi UU memberi akses kepada anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya. Anak akan tumbuh secara fisik, mental dan spiritual.

“Mereka bisa mengelola diri dan waktu emasnya untuk belajar hidup, berinteraksi, menimba ilmu, mencari pengalaman serta membangun pertemanan," ucapnya Kamis (3/1). 

Terlebih tak ada dampak positif perkawinan dini. Akses pendidikan, dan pekerjaan bisa hilang, terutama bagi perempuan. Ketika menikah, pendidikan perempuan akan terputus. Sekolah tak mau menerima mereka.

Kesehatan mental dan psikis juga jadi pertimbangan. Bagi anak perempuan, kesehatan reproduksi mereka belum siap. Dalam ilmu biologi dan psikologi, manusia sampai umur 18 tahun merupakan masa pertumbuhan dan terbentuknya fisik maupun psikis. 

"Untuk tumbuh secara optimal, jika anak-anak sudah menikah mereka akan kehilangan masa tumbuh itu," jelasnya. 

Revisi UU harus jadi peluang pemerintah memberikan kesempatan kepada anak-anak dan melindungi hak-hak mereka. Serta menciptakan situasi yang kondusif dari keseluruhan aspek kehidupan. Terpenting, semua anak harus mengenyam pendidikan. 

"Jadi harus diupayakan banyak kegiatan positif untuk mereka, misalnya ada kegiatan pengajian, kegiatan sosial dan kegiatan remaja," tambahnya.

Secara umum, pencegahan pernikahan dini bisa dengan pembinaan, penyuluhan dan menyediakan ruang belajar di masyarakat. Pemerintah bisa menegakkan aturan hak anak dan menggelontorkan anggaran untuk tumbuh kembang mereka.

“Jika sudah menikah dini, anak-anak tidak punya kesempatan dan waktu untuk mengembangkan diri, kapasitas dan membangun jaringan-jaringan dirinya karena sudah terkurung dengan persoalan rumah tangga saja," tegasnya. 

Komponen masyarakat juga harus dilibatkan, terutama tokoh masyakat dan agama. Mereka bisa jadi penyambung lidah informasi dampak buruk nikah dini. RT, RW dan Kelurahan bisa memberikan pemahaman terhadap warga yang akan menikah. 

Kantor Urusan Agama (KUA) juga harus tegas menolak pernikahan di bawah umur. Mereka juga harus membantu memastikan tak ada pernikahan bawah tangan atau nikah siri. Nikah tanpa surat tersebut merugikan perempuan. Terlebih jika anak-anak.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, Darmanelly berpendapat sama. Menikah di usia 16 tahun adalah tindakan inkonstitusional. Secara reproduksi, anak usia ini belum siap mengandung. Umur 21 dinilai cukup matang.

“Perempuan disarankan untuk hamil di atas 21 tahun,” katanya.

Sementara pria, disarankan berusia di atas 25 tahun. Dengan usia itu, dia lebih matang secara fisik dan mental. Dari sisi pekerjaan, dia bisa menghidupi keluarga.

Usia berpengaruh besar dalam keberlangsungan sebuah pernikahan. Meski belum ada penelitian pasti, menurutnya semakin muda seseorang menikah, semakin memperbesar risiko bercerai. Hal ini karena tingkat emosi yang belum stabil.

“Kecenderungannya selama ini adalah semakin muda pasangan menikah semakin mudah pula mereka bercerai,” ucapnya.

Emosi yang labil membuat pasangan kurang bijak menyikapi keadaan. Manajemen konflik hubungan, belum begitu baik. Tak jarang, kecemburuan masih berapi-api. 

“Mereka yang menikah muda cemburunya sangat kuat jadi mudah retak hubungan,” katanya.

Dinasnya rutin bersosialisasi perkara setop nikah muda. Setiap Puskesmas di Pontianak juga punya program pendekatan pada remaja untuk menghindarinya. Selain itu, ada juga Pusat Informasi Konseling (PIK) remaja baik di sekolah, kampus, maupun tempat umum.

“Saat ini juga sudah ada forum anak hingga tingkat kelurahan,” ucapnya.

Ketegasan KUA

KUA Landak pernah mencatatkan pernikahan dini dalam daftar mereka. Kejadian itu berlangsung beberapa tahun lalu. Pasalnya, pasangan itu datang dengan membawa anak mereka. 

"Mereka beralasan, dulunya mereka hendak mencatatkan pernikahannya. Tapi ditolak oleh KUA dikarenakan masih di bawah umur," jelas Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Landak, Mardani.

Namun dia mengakui, anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah umur biasanya tidak dicatat. Mereka baru mendaftarkan pernikahannya ketika usia sudah cukup.

"Dalam pernikahan ini, kita tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. 

Penyebabnya yang jelas karena faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah. Kalau sudah begitu, memang harus segera dinikahkan. Tapi secara administrasi negara, sebenarnya hal itu tidak dibenarkan, jelasnya.

Bagian Pengelola Data Kelembagaan Binmas Islam, Kemenag Bengkayang, Sugeng Widodo mengatakan, seharusnya KUA tidak berani menikahkan anak di bawah umur. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan peraturan. Kebanyakan, pernikahan seperti itu tak dilaporkan.

“Ada istilah tangkap basah, inikan kebanyakan terjadi pada usia muda. Kasus ini banyak di desa tertentu masih berlaku hal seperti itu,” katanya. 

‘Tangkap basah’ yang dimaksud adalah ketika pasangan muda-mudi ketahuan berpacaran di tempat tak sewajarnya. Mereka pun disatukan oleh pengurus kampung atau kepala adat.

Dia menyebut pergaulan jadi penyebab hal ini. Kurangnya kontrol orang tua, menambah masalah. Akibatnya, timbul nikah siri untuk melindungi status dan menunggu usia mereka cukup didaftarkan ke negara.

Iya karena, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Usia Ideal

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat, Kusmana menanggapi pendewasaan usia perkawinan, merupakan program yang sudah lama pihaknya usung. Program tersebut merupakan bagian dari visi dan misi BKKBN, untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 

"Untuk membentuk keluarga yang seperti itu, harus disiapkan keluarga yang handal, karena keluarga ada pondasi pertama dan utama untuk pendidikan sejak dini," tuturnya. 

Dia menambahkan, agar keluarga bisa memerankan delapan fungsi keluarga yang bisa melakukan pendidikan karakter sejak dini, keluarga harus benar siap. Kesiapan ini dimulai dari peran orang tua. Salah satu kesiapan orang tua adalah menikah di usia ideal.

"Kampanye BKKBN, usia yang ideal itu di atas 20 tahun bagi perempuan dan di atas 25 tahun bagi laki-laki," tuturnya.

Kusmana menerangkan, kampanye tersebut terus digencarkan, dengan melibatkan pihak terkait, organisasi masyarakat dan sebagainya. Bahkan, BKKBN dan mitranya sudah melakukan usulan revisi undang-undang. Sebelum diterima kini, pernah terjadi penolakan oleh MK. 

Salah satu yang masih menjadi kendala dikarenakan beberapa pandangan tokoh agama bahwa, menikah di usia 16 tahun sudah cukup. Padahal secara kesehatan reproduksi, kurang bagus seorang ibu melahirkan di usia di bawah 20 tahun. Selain reproduksi belum siap, psikologis juga belum siap. 

"Akibatnya banyak pasangan cerai, sebelum usia pernikahan mereka sampai lima atau 10 tahun," katanya.

Kusmana mengatakan kalau menikah usia dini, secara psikologis mereka belum siap jadi orang tua dalam rumah tangga. Sehingga ketika pasangan menemui ketidaksamaan dalam menyamakan dua persepsi, kebanyakan memilih solusi berpisah atau cerai. 

Andaikata pernikahan sudah direncanakan secara baik dan secara psikologis dan kesehatan reproduksi siap, persoalan menikah usia dini tidak terjadi.

"Kalau soal data pernikahan di Kalbar, usia pernikahan terus meningkat. Data terakhir kita sudah di atas 20,1 tahun, rata-ratanya. Tapi itu baru menyasar di daerah perkotaan," jelasnya. 

Dia menambahkan untuk pedesaan, masih sering terjadi praktik menikah di bawah 18 tahun. Sehingga pihaknya akan terus melakukan kampanye kepada masyarakat pedesaan. 

"Salah satu upayanya melalui program Genre dan Kampung KB. Juga kita mengandeng para komunitas," tutupnya.

Segera Dibahas 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengatakan, pemerintah dan DPR akan segera membahas tentang perkawinan anak, sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya.

Yohana mengatakan, selama ini ada perbedaan antara Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara tersirat, Undang-Undang Perkawinan mengatur usia perkawinan pada umur 21 tahun, karena di bawah umur tersebut harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menolak perkawinan anak apa pun alasannya. Batasan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk di dalam kandungan.

Permasalahan yang muncul dari Undang-Undang Perkawinan adalah, perkawinan dapat diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan kemungkinan pemberian dispensasi dari pengadilan agama untuk usia di bawahnya.

"Nanti akan dibicarakan dan dikompromikan bersama dengan DPR untuk menentukan yang terbaik," jelas Yohana.

Menurut Yohana, putusan MK tentang Perkawinan merupakan lampu hijau bagi pembuat undang-undang, untuk merevisi aturan tentang perkawinan anak.

"Selama ini kami juga sudah mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," katanya. (ant/din/dvi/nar/rud/sms/bls)

Ubah Pandangan

Ketua Komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, Eka Nurhayati, mengatakan jika berpikir untuk menghindari penyakit masyarakat, daripada melakukan zina, maka lebih baik menikah. Namun karena terkait umur anak, maka harus dipertimbangkan pula dampak kesehatan perempuan yang menikah muda atau di bawah umur.

“Terutama bagian reproduksi,” ucapnya.

Jika sudah mengalami kehamilan dan memasuki masa subur, menurutnya tidak akan mudah bagi perempuan terutama yang masih di bawah umur. Salah satunya yang terjadi di Banjarmasin beberapa waktu lalu, dengan pasangan berumur 14 dan 15 tahun. Hal ini sangat riskan, karena mereka bisa saja belum mengerti, bagaimana jalan hidup ke depan. Dan hanya memikirkan waktu sesaat.

“Jadi pendapat saya, lebih bagus meningkatkan etika moral di tengah masyarakat, terutama di ruang lingkup keluarga, memberikan pemahaman dulu, edukasi seksual yang disampaikan oleh seorang ibu kepada anaknya,” katanya.

Namun penyampaian pendidikan seksual harus disampaikan secara elegan. Dengan memberi pemahaman, bagian mana saja yang boleh disentuh, atau siapa saja yang boleh menyentuh. Apalagi jika dilihat pergaulan saat ini, sudah sangat terbuka dan cenderung tidak ada batasan.

Dia mengatakan bahwa, KPPAD mendukung untuk menaikan batas umur perempuan. Dengan demikian alat reproduksi sudah cukup matang.

“Kalau di bawah 17 itu riskan, karena angka kematian yang kita takutkan. Terus dampaknya lagi kalau misalnya terjadi keguguran atau operasi sesar,” jelasnya.

Meski demikian, menaikan batas umur tidak serta merta dapat menekan angka pernikahan dini di masyarakat, terutama Kalbar. Sebab, butuh sosialisasi mengubah pandangan masyarakat. Perlu juga pendidikan dan sosialisasi kepada anak sekolah, apa dampak pernikahan dini.

Menurutnya, upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pernikahan dini, masih terbentur dengan norma-norma sosial di masyarakat.

“Jadi mungkin ada koridor pemerintah tidak bisa masuk, berkaitan dengan komunitas di lingkungan tadi, adat, budaya, masyarakat sosial itu mempengaruhi,” katanya. (nak/bls)