Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Gubernur Kalbar Komitmen Percepat Perizinan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 62

Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Gubernur Kalbar Komitmen Percepat Perizinan
ZONA INTEGRITAS - Gubernur menjadi saksi dalam Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Aula Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Senin (7/1). (SP/Nana)
Gubernur Kalbar, Sutarmdji
"Saya ingin perizinan Kalbar tercepat se-Indonesia. Saya selalu minta evaluasi. Ketika perizinan di Pontianak cepat, maka mendapat bantuan cukup besar."

PONTIANAK, SP
- Gubernur Kalimantan Barat,  Sutarmidji berkomitmen mereformasikan pelayanan publik, khususnya soal perizinan.

"Saya ingin perizinan Kalbar tercepat se-Indonesia. Saya selalu minta evaluasi. Ketika perizinan di Pontianak cepat, maka mendapat bantuan cukup besar," ujar Gubernur ditemui usai memberi sambutan sekaligus menjadi saksi dalam Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Aula Pengadilan Tinggi Agama  Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Senin (7/1).
 
Untuk itu, ia menilai upaya untuk membangun Kalbar sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas perlu disosialisasikan lebih lanjut. 

Menurut dia, hal ini penting, lantaran masih banyak masyarakat yang belum tahu. 

"Saya sangat mendukung. Saya apresiasi Polresta Pontianak dan Singkawang sudah  mendapat penghargaan menjadi zona WBK dan WBBM," kata dia.
Menurut Midji, ini menjadi hal yang penting bagi semua pihak, karena untuk pelayanan publik itu perlu perhatian seluruh komponen penyelenggara negara di tingkat provinsi. 

"Di Kalbar, daerah zona hijau masih sedikit. Banyak yang merah. Ini akan kita benahi dan mudah-mudahan ke depan sudah hijau semua," harapnya. 

Bahkan, menurutnya, SKPD maupun intansi atau badan yang menggunakan anggaran besar sekalipun masih banyak yang merah, seperti tidak adanya Standar Operasional Pelaksanaan (SOP). 

Jika merujuk pada Kota Pontianak, menurut Midji, selama dirinya menjabat Walikota telah mampu menjadikan kota tersebut sebagai daerah yang meraih tingkat pelayanan publik terbaik se-Indonesia selama dua tahun berturut-turut. Maka terhadap Provinsi Kalbar sendiri ia juga ingin hal yang sama bisa tercapai. 

Bukan tanpa alasan, Midji menyebut didapatnya penghargaan dan prestasi seperti itu juga berdampak hal lain dari pemerintah pusat, seperti adanya dana bantuan dan lain-lain. 

Sementara itu, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Maslihan Saifurrozi mengatakan, pelayanan terhadap pencari keadilan harus selalu ditingkatkan. 

"Kemudian juga e -court sudah kita canangkan juga. Jadi e -court  langsung orang daftar lewat online masuk ke perbankan," terangnya. 

Begitupun konsinyasi kalau ada eksekusi. Karena, kata Maslihan Peradilan Agama itu kewenangannya bukan hanya soal perceraian saja, tapi disitu juga ada soal waris, wakaf, hibah kemudian ekonomi syariah, baik reksadana maupun pasar modal perbankan. 

"Kalau ada eksekusi, misalnya eksekusi setelah pelunasan itu, dia tidak mau menerima, itu juga harus langsung masuk ke perbankan. Disimpan di perbankan, tidak boleh disimpan di kas pengadilan, bisa-bisa nanti disalah gunakan," katanya. 

Karena itu, lanjutnya pihak pengadilan akan selalu memberikan pembinaan, baik terhadap masalah moral maupun masalah keuangan. Pihaknya tidak akan toleran. 

"Akan kami proses seusai dengan kode etik masing-masing. Hakim maupun panitera, juru sita tetap kita proses sesuai dengan kode etik. Tidak ada lagi ampun," tegasnya. 

Sebelumnya, Polresta Pontianak Kota pernah meraih penghargaan predikat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang juga sebagai Pelopor Zona Integritas di Polda Kalbar bersama Polres Singkawang.

Penghargaan WBK itu sendiri diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin yang diterima langsung Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir, di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12) beberapa waktu lalu.

Penyerahan penghargaan tersebut diberikan dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2018, yang diselenggarakan oleh MenPan RB.

Acara ini, semata untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada lembaga institusi di lingkungan pemerintah, yang telah berkomitmen untuk mencegah korupsi di lingkungan kerjanya serta meningkatkan kulitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Usai menerima penghargaan tersebut, Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir mengucapkan terima kasih kepada MenPAN RB dan juga seluruh anggota Polresta Pontianak Kota.

"Saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang turut membantu dan menyukseskan program Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Polresta Pontianak Kota," ucap dia.

Ia juga berharap dan berkomitmen untuk mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi, sehingga Polresta Pontianak Kota dapat lebih fokus, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.

"Khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di tahun 2019 ini," tutur Kapolresta. (nak/din/bob)

Korupsi Umumnya Akibat Layanan Lambat

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan penyebab banyaknya tindak korupsi di Indonesia, karena pelayanan publik yang disajikan masih jauh dari yang diharapkan.

"Kenapa ada korupsi khususnya di pengusaha atau masyarakat dengan instansi, umumnya karena layanan yang lambat, dan sulit, kalau cepat maka gratifikasi berkurang," kata JK.
JK bilang, perbaikan layanan publik di setiap instansi pemerintah pun penting, agar tidak ada oknum yang selalu memanfaatkan pelayanan yang lamban.

"Karena pengusaha itu membeli kecepatan, kalau bisa urus 10 hari kenapa satu bulan," ungkap dia.

Tidak hanya itu, JK juga bilang bahwa maraknya tindak korupsi sebagian dikarenakan hasil dari reformasi birokrasi yang dilakukan. Misalnya, jika sejak dahulu proses perizinan lebih banyak di pusat, kini ada beberapa yang dilimpahkan ke daerah.

"Jadi ini korupsi antar pusat, daerah, DPR, itu akibat reformasi perubahan sistem," ujar dia.

Pada tahun 2018, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, 5 unit kerja di antaranya mendapatkan predikat WBBM. Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat WBK.

Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Hal tersebut meningkat hampir 2 kali dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 di antaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM.

Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. (tik/bob)