Kalbar Pakai Aspal Karet

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 985

Kalbar Pakai Aspal Karet
Grafis Koko (Suara Pemred)
PPK Perencanaan Satker PPJN Kalbar, Kuswori Abizar
"Kalau alokasi kita terbatas, kemungkinan untuk percobaan aspal karet itu tidak bisa banyak. Tapi kita prioritaskan untuk lalu lintas yang tinggi atau padat."

Menko Perekonomian, Darmin Nasution
"Pemerintah juga akan meremajaan karet dan mendorong BUMN-BUMN bekerja sama pengumpulan produk karet."

PONTIANAK, SP - Pemerintah berencana membeli karet rakyat untuk campuran aspal. Rencana penggunaan teknologi itu sudah disusun di Kalbar. Meski mekanisme bisnisnya masih belum pasti. Dalam skema, karet akan diborong lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Penggunaan karet sebagai campuran aspal, merupakan upaya pemerintah mendongkrak harga komoditas tersebut. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, harganya terus merosot. Malah di Kalbar, saat ini hanya di kisaran Rp5 ribu per kilogram.

PPK Perencanaan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (PPJN) Kalbar, Kuswori Abizar mengatakan, PUPR tahun ini berinovasi menggunakan aspal karet latex. Akan ada spesifikasi khusus dari Bina Marga. Karet aspal yang bisa digunakan, untuk proyek infrastruktur adalah produksi dari perusahaan.

"Jadi ada semacam perusahaan dia yang membuat campuran aspal karetnya itu, jadi dalam bentuk kemasan," tuturnya Selasa (8/1). 

PUPR sudah melakukan percobaan di beberapa provinsi, seperti Sulawesi dan DKI Jakarta. Hasilnya cukup memuaskan. 

Teknologi itu sangat berpotensi untuk diterapkan di Kalbar. Namun, lantaran baru, kontraktor belum familiar. Mereka harus dituntun lebih dulu, terlebih masalah harga, lebih tinggi dari aspal biasa.

"Kalau alokasi kita terbatas, kemungkinan untuk percobaan aspal karet itu tidak bisa banyak. Tapi kita prioritaskan untuk lalu lintas yang tinggi atau padat," katanya.

Untuk percobaan di Kalbar, pihaknya sedang mempersiapkan proses lelang. Ditargetkan dalam dua sampai tiga bulan ke depan, sudah teken kontrak.

"Nanti kalau sudah dikontrak, si pemenang kontrak mencari distributor yang produksi aspal karet. Kalau di Pontianak belum ada, kebanyakan yang produksi itu di Jawa," tuturnya.

Menurutnya, dampak secara gamblang belum akan dirasakan petani karet lokal. Pasalnya, ada rantai panjang distribusi. Terlebih belum ada distributor di Kalbar. Kecuali ada pihak yang menampung dan mendistribusikan langsung ke produsen aspal karet.

"Mungkin nanti ada suatu perusahaan yang menampung, untuk kemudian dibawa ke perusahaan produksi aspal karet yang ada di Jawa," tuturnya.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah juga akan meremajakan karet dan mendorong BUMN-BUMN, bekerja sama pengumpulan produk karet. Rencana ini sudah lama didiskusikan, dan diharapkan segera terealisasi.

“Dia memang sedikit lebih mahal, tapi daya tahannya lebih panjang sehingga masih menguntungkan, karena bisa antara 1,5 sampai 2 kali harganya, 20-25 persen lebih mahal, jadi lebih menguntungkan," katanya.

Dia menuturkan, selain aspal jalan, karet juga bisa digunakan di rel kereta api, pelabuhan dan lainnya. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar, untuk membeli karet sebagai campuran aspal. Anggaran tersebut dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami akan mulai kembangkan (aspal-karet), sehingga demand-nya naik supaya harga bisa dipengaruhi," ujarnya.

Plt Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, pihaknya sudah mendapat mandat untuk menyiapkan peralatan pengolahan karet, untuk dicampur menjadi aspal.

"Kami kan kebagian untuk menyiapkan peralatan, untuk mengolah dari karet menjadi siap digunakan dicampurkan dengan aspal. Ya, ini kami lagi siapkan," katanya.

Menurut dia, ada tiga alternatif teknologi yang dapat digunakan. Yakni, latex, masterbatch, dan skat. Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak daya serap komoditas karet nasional. 

"Pasti kalau dihitung, di perindustrian itu hitungnya berapa aspal yang dipakai sekarang. Karet yang bisa ditambahkan itu 7-8 persen dari total kebutuhan bahan baku aspal," katanya. 

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi mendapat tugas menghitung potensi penggunaan karet untuk bidang transportasi. Beberapa sentra karet seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan jadi priotitas. Jalan yang akan menggunakan aspal karet diprediksi sepanjang 93,66 kilometer dengan jumlah kebutuhan karet 2.542 ton.

“Kementerian PUPR sudah siapkan anggaran menyerap karet, cuma sedang disusun proses bisnis seperti apa, masuk ke gudang nanti pembeliannya seperti apa."

Tunggu Instruksi 

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji siap membeli karet masyarakat untuk keperluan pengaspalan. Namun dengan catatan, Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, bisa jadi bagian pelaksana Instruksi Presiden Jokowi ke Kementerian PUPR. 

Pemerintah mewacanakan akan membeli di harga Rp7.500-Rp8.000 per kilogram. Harga karet di Kalbar sendiri berkisar Rp5.000-Rp6.000 per kilo.

"Kalau memang PU di sini bisa mengelolanya untuk bahan campuran aspal itu bagus. Saya setuju, kalau perlu semuanya karet masyarakat kita bisa dibeli," ujarnya.

Jika kebijakan itu bisa dilaksanakan semua daerah, dia meyakini petani karet akan terbantu. Pasalnya, harga karet turun drastis pada medio 2010-2011 silam. Hingga kini terus menurun dan stagnan. Padahal, tahun 2009-2010, petani karet Kalbar pernah berjaya. Harga tembus Rp17.000, bahkan untuk kualitas terbaik mencapai Rp23.000 per kilonya.

"Jadi ini tergantung pusat, kalau ini sudah instruksi PU bisa saja berlaku secara nasional," katanya. 

Gubernur Kalbar yang belum lama dilantik ini, sempat menyinggung pola perkebunan masyakarat sekarang. Banyak karet ditebang dan diganti sawit. Semua disebabkan rasa frustrasi, atas harga karet yang tak kunjung baik. 

"Harga karet turun, tapi negara seperti Vietnam, Thailand itu masih terus gencar menanam karet. Artinya di masa depan tetap dibutuhkan, sementara kita hanya berkaca pada kondisi hari ini,” katanya.

Sementara Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Kalimantan Barat, Jusdar Sutan menyambut baik kebijakan pemerintah pusat, untuk menggunakan produk karet dalam negeri sebagai bahan baku aspal. Namun, dirinya mengingatkan kebijakan itu harus diimplementasikan secara nasional. Alasannya, agar karet terserap dalam jumlah banyak.

“Kalau cuma sedikit yang diserap, tentu tidak akan berarti,” kata Jusdar.

Gapkindo secara organisasi, selama ini sudah mendorong pemerintah menyerap hasil karet dalam negeri melalui bermacam program. Salah satunya karet sebagai bahan baku aspal. Kebijakan ini sudah lama didengungkan, namun masih menunggu hasil penelitian pemerintah.

Potensi karet sebenarnya cukup besar, karena beberapa produk yang digunakan masyarakat dan perusahaan besar, berasal dari karet alam. Hingga saat ini, karet alam tetap dibutuhkan dunia. Sampai kapan pun posisinya tak akan tergantikan. Namun di Kalbar, produktivitas kebun rakyat masih rendah. Masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk meremajakan kebun mereka.

“Produktivitas karet Kalimantan Barat, jika dibandingkan dengan rata-rata produksi karet secara nasional, masih sangat rendah,” katanya.

Petani karet biasanya berpikir, selama masih bisa disadap, maka penorehan tetap dilakukan. Padahal, ada umur tertentu yang berpengaruh pada produktivitas kebun. Pemerintah semestinya ambil bagian lewat penyuluh pertanian.

Sementara terkait harga, semua tak lepas dari pelemahan ekonomi di China. Pasalnya hingga kini, negara itu jadi pengimpor karet terbesar. Di sisi lain, Vietnam, Laos dan Kamboja muncul sebagai negara penghasil karet baru. 

“Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan, menyebabkan jatuhnya harga jual karet di pasaran,” sebutnya.

Sejatinya, karet produksi petani punya kualitas cukup baik dan sudah terbukti di beberapa negara konsumen. Namun beberapa petani masih menambahan kayu atau plastik ke dalam karet yang akan dijual, untuk menambah berat. Hal ini justru menurunkan mutu.

Jaga Harga 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD) Kalimantan Barat, Mulyadi Tawik memberikan sejumlah cacatan, terkait rencana pemerintah membeli karet rakyat tersebut. Di antaranya apakah harga beli bisa menutupi biaya pemeliharaan.

“Tapi kebijakan ini baik, karena berpengaruh juga pada lesunya perekonomian di daerah, yang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani karet,” katanya.

Kemudian, pemerintah diminta memiliki kebijakan terkait pemasaran karet. Pemasaran yang tepat akan berpengaruh pada harga jual. Catatan lain, soal stabilitas harga. Harga yang turun naik dikhawatirkan membuat masyarakat, menggantikan karet dengan tanaman lain yang dinilai memiliki nilai ekonomis lebih.

“Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, harusnya punya kebijakan agar nasib karet tidak sama dengan jeruk yang kurang bergairah,” kata Mulyadi. (ant/din/iat/nak/bls)

Aspal Lebih Bermutu

Akademisi Teknik Sipil Universitas Tanjungpura Pontianak, Rudi Suyono menjelaskan, karet merupakan salah satu bahan alam yang dapat ditambahkan pada campuran aspal. Karet berfungsi sebagai pengikat bahan aspal lain, seperti pasir, batu, aspal dan abu batu.

"Ketika aspal alam ini (karet) ditambahkannya ke material penyusun aspal dengan takaran yang optimal, maka daya ikat dan kerjanya akan semakin baik," ujarnya Selasa (8/1). 

Campuran karet berpotensi memanjangkan umur dan kelenturan aspal itu sendiri. Aspal tak mudah rusak. Hal ini tentu meningkatkan mutu aspal dan karet yang digunakan. 

"Jadi ide membeli karet rakyat ini sudah cukup baik, walaupun ada pihak-pihak yang tidak sependapat," ujarnya. 

Menurut doktor lulusan Institut Teknologi Bandung dengan predikat cumlaude ini, pemerintah bisa saja membuat aspal tanpa harus dicampur karet. Langkah itu tentu tak mengeluarkan ongkos tambahan. Namun, daya dukung mutu aspal akan berkurang.

"Karet akan meningkatkan biaya konstruksi aspal, tetapi jika kita lihat dari sudut pandang yang lain, itu akan menguntungkan dari segi kontruksi dan dari segi petani. Efek positif yang ditimbulkan lebih besar dibanding efek negatifnya," jelasnya. 

Selama ini, banyak konstruksi pembuatan aspal menambahkan air berlebih, dengan tujuan tertentu. Namun jika karet jadi bagian tambahan pembuatan aspal, maka aspal yang cocok adalah aspal kering. Yang harus diperhatikan adalah karet yang digunakan, harus berkualitas bagus. Kadar air dalam karet tidak boleh banyak.

Dia berharap pemerintah lebih hati-hati. Kebijakan ini jangan sampai dimanfaatkan pihak-pihak yang punya kepentingan lain. 

“Ketika pemerintah ingin beli ke petani, ya langsung beli aja ke petani. Kalau belinya ke tengkulak atau apa, ya sama saja. Petaninya tetap kere tapi pihak-pihak lain malah makin kaya," tutupnya. (sms/bls)