Lima Formasi CPNS Kota Pontianak Kosong

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 130

Lima Formasi CPNS Kota Pontianak Kosong
CPNS - Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berswafoto dengan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Pontianak, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Walikota Pontianak, Selasa (8/1). (Ist)
PONTIANAK, SP - Dari sebanyak 233 kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Pontianak, terdapat lima yang formasi yang kosong. Yaitu dua dari formasi cumlaude teknik sipil dan akutansi, sisanya dari formasi D4 pranata anastesi.

Data tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Multi J Bhatarendro, saat ditemui sesuai kegiatan pembekalan pemberkasan CPNS Kota Pontianak oleh Walikota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Walikota Pontianak, Selasa (8/1).

"Untuk dua formasi cumlaude yang tidak terisi, saya yakin karena ada pilihan lain yang menjanjikan jadi tidak ada yang daftar. Kemudian untuk pranata anastesi, sebetulnya keinginan pemerintah Kota Pontianak cukup D3 saja, namun yang dimunculkan pihak pemerintah pusat ternyata untuk formasi D4," ungkapnya.

Lalu dirinya menambahkan seperti yang diketahui semua di Indonesia yang meluluskan D4 Anastesi hanya satu perguruan tinggi, yakni di Jakarta akhirnya tidak ada yang daftar. 

Dirinya mengatakan pemerintah kota memang menginginkan menambah jumlah pranata anastesi, karena kedepannya di wilayah utara Pontianak akan dikembangkan rumah sakit.

“Kita sebetulnya ingin memperbaiki yang dimunculkan oleh Kempan-RB, namun karena waktu yang pendek jadi sudah tidak memungkinkan lagi,” kata Multi.

Ia menjelaskan  tahapan yang dilakukan ini adalah tahapan terakhir dari peserta seleksi CPNS Kota Pontianak. Pada tahap ini akan dilakukan penyempurnaan pemberkasan ,khusunya biodata dan setelah itu satu atau dua hari ke depan akan dilakukan pemeriksaan narkoba, serta pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

Multi menyampaikan awalnya pihaknya ingin pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar, karena ada hal yang berkaitan dengan calon anggota legislatif, maka akan dialihkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak. 

"Sedangkan pemeriksaan biasa di Rumah Sakit Soedarso sekarang dialihkan ke rumah sakit Kota Pontianak," terangnya.

Pemeriksaan kesehatan juga akan dilakukan secara bergelombang. Untuk pemeriksaan yang ringan dilakukan di Puskesmas, sedangkan untuk yang berat seperti spesialis di rumah sakit.

“Nanti jika seluruh tahap sudah selesai, maka otomatis akan keluar NIP dan langsung akan dinyatakan sebagai PNS Kota Pontianak,” ucapnya.

Multi mengatakan, untuk awal kerja CPNS tersebut  dari kemauan Menpan-RB awal Januari, tapi sampai sekarang mendekati pertengahan Januari masih belum tuntas. Dirinya menginginkan mereka yang sudah dinyatakan lulus cepat di SK-kan. Karena menurutnya personel baru ini memang dibutuhkan untuk semua lini.

Terutama di rumah sakit Kota Pontianak, karena menurutnya ada sekitar 50 orang perawat yang dinyatakan lulus dalam kesempatan kali ini.

“Mungkin paling telat per satu Februari, harusnya sudah bekerja, jangan ditunda - tunda lagi,” tutup Multi.

Sementara itu, Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono yang memberikan arahan kepada para peserta seleksi CPNS berharap, agar seluruh peserta yang dinyatakan lolos nantinya bisa menjadi ASN yang profesional.

Karena menurutnya tenaga baru yang hadir di pemerintahan Kota Pontianak tentu akan menjadi suporter bagi untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak. Dirinya juga berharap ASN ini bisa serius dan terus meningkatkan kompetensinya.

“Jadilah ASN yang milenial yang mengikuti perkembangan zaman,” ucap Edi.

Edi menambahkan awalnya Pemkot Pontianak mengusulkan formasi kepada pemerintah pusat sekitar 500 lebih, setelah dilakukan pemetaan kebutuhan. Tapi yang disetujui pemerintah pusat hanya 233. Hal ini menurutnya harus selalu disyukuri, karena semua di atur oleh pemerintah pusat termasuk juga penggajiannya.

Dirinya mengatakan jumlah CPNS yang diterima dari masing-masing sektor, untuk pendidikan kurang lebih 80 orang, kemudian kesehatan ada 50 orang. Selebihnya umum dari sektor keuangan, sekretariat dan lain lain.

"Pemkot Pontianak tidak akan mengizinkan ASN yang diterima lalu mengajukan pemindahan tempat kerja," pungkasnya. (din/bob)