Mekanisme Penggalangan Dana Korban Bencana, Dinsos Imbau Relawan Taati Aturan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 114

Mekanisme Penggalangan Dana Korban Bencana, Dinsos Imbau Relawan Taati Aturan
GALANG DANA - Perkumpulan Remaja Baitul Makmur yang tergabung sebagai relawan penggalang bantuan untuk korban bencana tsunami Selat Sunda menggelar aksi galang dana di persimpangan Jalan Gajah Mada, belum lama ini. (SP/Suria)
Kepala Dinsos Kota Pontianak, Aswin Djafar
"Kalau ada organisasi masyarakat atau lainnya yang mau menghimpun dana boleh-boleh saja, tetapi jangan melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum."

PONTIANAK, SP
- Dinas Sosial Kota Pontianak mengimbau organisasi kemasyarakatan yang melakukan penghimpunan dana untuk korban bencana, agar mentaati aturan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kalau ada organisasi masyarakat atau lainnya yang mau menghimpun dana boleh-boleh saja, tetapi jangan melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum," kata Kepala Dinsos Kota Pontianak, Aswin Djafar, Selasa (8/1).

Larangan penghimpunan dana yang dilakukan di jalan itu sebagai mana Peraturan Daerah No. 13/2004 tentang Ketertiban Umum, salah satunya melakukan penggalangan dana di perempatan-perempatan jalan yang ada di Kota Pontianak.

"Di dalamnya tentu sudah dijelaskan bahwa aktivitas itu dilarang, baik secara sendiri mau pun bersama-sama. Sebenarnya pemerintah ada badan yang bisa menjadi media untuk penghimpunan dana seperti itu, yakni BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)," katanya.

Meski demikian, Aswin tidak menampik juga aktivitas itu bisa saja dilakukan sepanjang mendapat izin dari Pemkot Pontianak.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono juga mengimbau, agar masyarakat tidak melakukan penghimpunan dana di jalan-jalan, seperti yang umumnya dilakukan di perempatan lampu merah tersebut.

Selain dinilai mengganggu pengguna jalan, aktivitas sosial itu juga dinilai melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. 

"Ada perda tentang ketertiban umum yang mengatur itu, sehingga sebaiknya dibuatkan posko khusus atau manfaatkan kecanggihan teknologi informasi," katanya.

Ia pun mengapresiasi berbagai pihak yang membangun solidaritas dan rasa empati terhadap korban bencana tersebut.

Meski demikian, dia menambahkan, pemerintah juga tidak lepas tangan dengan sudah menyediakan anggaran yang diperuntukkan bagi korban maupun daerah yang mengalami bencana.

Bahkan, menurut dia, Pemkot Pontianak juga sudah menyumbangkan bantuan melalui dana yang terhimpun yang sudah dikirim ke lokasi bencana. 

"Musibah bencana alam tetap menjadi tanggungan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah, dan jika ada kekurangan itu menjadi tambahan dari masyarakat yang berempati atas bencana tersebut," katanya. 

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Pontianak Syarifah Adriana mengatakan aksi penggalangan dana di lampu merah maupun persimpangan melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum.

"Hampir setiap hari, kita melihat para relawan menggelar penggalangan dana di lampu merah untuk korban bencana," ungkap dia.

Ia memastikan bahwa aktifitas tersebut, dinilai telah menggangu ketertiban umum. Bahkan, ditegaskannya dapat diberi sanksi tindak pidana ringan, lantaran melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Ketertiban Umum.

"Pada intinya, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk peduli kepada sesama manusia, tetapi alangkah baiknya penggalangan dana tidak sampai melanggar aturan yang berlaku.

Dirnya menyarankan, sebaiknya penggalangan dilakukan di lokasi-lokasi yang diperbolehkan, seperti langsung ke lembaga penyalur bantuan bencana yang ada di Kota Pontianak.

"Lebih baik, menggalang donasi lewat rekening tanpa harus menggangu ketertiban umum di persimpangan jalan," ajaknya.

Selama ini, Adriana  mengaku selalu memberikan sosialisasi terkait peraturan daerah tentang ketertiban umum kepada masyarakat.

"Setiap turun ke lapangan atau patroli, kami selalu menegur para relawan yang menggelar aksi penggalangan dana di persimpangan lampu merah, seperti di simpang Jalan Gajah Mada lalu," tegasnya. 

Namun dari pihak relawan tidak terima dan merasa aksi tersebut tidak menggangu ketertiban umum. 

Koordinator penggalangan dana peduli korban bencana Banten dan Lampung, Sulaiman menjelaskan bahwa aksi tersebut hanya semata ingin membantu, dan timnya tidak menggangu lalu lintas kendaraan di jalan tersebut. 

"Ini hanya untuk bantu korban musibah," ucapnya. 

Sulaiman yang juga Ketua Ikatan Keluarga Besar Khatulistiwa Plaza ini mengatakan, bahwa pihaknya tidak akan memberikan komentar yang lainnya. Sebab aksi ini pada dasarnya memang untuk kepentingan korban musibah di wilayah Banten dan Lampung tersebut.  (sms/ant/bob)

Mesti Ajukan Izin

Kementerian Sosial (Kemsos) mengawasi penggalangan dana yang dilakukan berbagai pihak untuk membantu korban bencana.

Lembaga yang melakukan penggalangan dana diminta untuk mengajukan izin ke Kemsos.

"Secara prosedural harus izin Kemsos, karena terkait dana masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kemsos Hartono Laras, beberapa waktu lalu.

Saat ini beberapa lembaga sudah mengajukan izin kepada Kemsos. Hartono mengatakan, lembaga tersebut merupakan lembaga yang telah melakukan penggalangan dana sejak sebelum gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Penyerahan bantuan juga menjadi perhatian Kemsos. Oleh karenanya Kemsos juga memastikan bantuan yang dikirim sesuai dengan kualifikasi yang ada.

Kemsos pun dilibatkan dalam penyerahan bantuan.

"Kita biasanya diminta ikut menyaksikan penyerahan bantuan dari berbagai lembaga," terang Hartono.

Undang - Undang (UU) mengatur sanksi bagi penyelewengan dana bencana. Hartono bilang sanksi yang diberikan untuk pelanggaran tersebut sangat berat.

Walau begitu, Hartono bilang aturan mengenai praktik pekerja sosial belum ada hingga saat ini.

Namun, saat ini aturan tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). (tib/bob)