Pencanangan WBK dan WBBM Diharapkan Tidak Hanya Acara Seremonial

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 117

Pencanangan WBK dan WBBM Diharapkan Tidak Hanya Acara Seremonial
PENANDATANGANAN - Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menandatangani Pakta Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pengadilan Agama Kota Pontianak, Rabu (9/1). (SP/Dino)
PONTIANAK, SP - Penandatangan jangan hanya menjadi acara seremonial saja. Mesti ditindaklanjuti dengan dengan aksi nyata yang jelas. Kegiatan semacam ini juga mesti digaungkan untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju.

Hal ini disampaikan oleh Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pengadilan Agama Kota Pontianak di Jalan Ahmad Yani, Rabu (9/1).

Edi menambahkan sepanjang 2016 hingga 2017 Kota Pontianak mendapatkan predikat kota dengan pelayan publik terbaik dari Ombudsman Indonesia. Hal ini menurutnya harus menjadi titik awal dan percontohan dari berbagai sektor, agar memacu kinerja lebih baik.

“Pencanangan ini memberikan semangat bagi Kota Pontianak,” kata Edi.

Dirinya menyampaikan ketika WBK dan WBBM bisa diwujudkan dengan nyata, tentu hal ini akan berdampak dengan baik. Peningkatan kinerja yang dilakukan setiap birokrasi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu akan memberikan dampak positif bagi daya saing kota, iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal semacam ini menurutnya bagus, karena setiap lembaga seperti Pengadilan Agama dan lembaga vertikal lainnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat juga agar paham dalam setiap pengurusan di lembaga supaya tidak memberikan sogokan,” ucap Edi.

Edi mengungkapkan, pihaknya juga telah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan mewajibkan penandatangan pakta integritas pada setiap pelantikan pejabat baru di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Pengadilan Agama Pontianak, Darmuji mengatakan, pencanangan WBK dan WBBM ini adalah sebagai bentuk keseriusan Pengadilan Agama Pontianak.

“Tujuan utama adalah peradilan yang bebas KKN dan pelayanan prima kepada masyarakat,” ucapnya.

Dirinya menyampaikan celah dalam setiap penyelewengan pasti selalu ada, namun pihaknya akan terus melakukan pengawasan yang ketat. Bentuk pelayanan yang bebas menurutnya bisa dilakukan di semua lini pelayanan Pengadilan Agama Pontianak.

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik, Pengadilan Agama Pontianak akan terus melakukan berbagai macam inovasi. Perubahan tersebut menurutnya akan memberikan dampak positif dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Pengurusan perkara bisa diakses secara online,” katanya.

Darmuji menambahkan pada tahun 2019, pelayanan lembaga yang dipimpinnya juga sudah dilakukan secara online. Di antaranya pendaftaran online, pembayaran online dan pemanggilan online. 

Pihak yang berperkara juga akan dibuat akun tersendiri, sehingga sisa biaya panggilan yang tidak digunakan bisa terlihat dan akan dikembalikan.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat,  Sutarmidji mengatakan, berkomitmen mereformasikan pelayanan publik, khususnya soal perizinan.

"Saya ingin perizinan Kalbar tercepat se-Indonesia. Saya selalu minta evaluasi. Ketika perizinan di Pontianak cepat, maka mendapat bantuan cukup besar," ujarnya.
 
Untuk itu, ia menilai upaya untuk membangun Kalbar sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas perlu disosialisasikan lebih lanjut. 

Menurut dia, hal ini penting, lantaran masih banyak masyarakat yang belum tahu. 

"Saya sangat mendukung. Saya apresiasi Polresta Pontianak dan Singkawang sudah  mendapat penghargaan menjadi zona WBK dan WBBM," kata dia.
Menurut Midji, ini menjadi hal yang penting bagi semua pihak, karena untuk pelayanan publik itu perlu perhatian seluruh komponen penyelenggara negara di tingkat provinsi. 

"Di Kalbar, daerah zona hijau masih sedikit. Banyak yang merah. Ini akan kita benahi dan mudah-mudahan ke depan sudah hijau semua," harapnya. 

Bahkan, menurutnya, SKPD maupun intansi atau badan yang menggunakan anggaran besar sekalipun masih banyak yang merah, seperti tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Jika merujuk pada Kota Pontianak, menurut Midji, selama dirinya menjabat Walikota telah mampu menjadikan kota tersebut sebagai daerah yang meraih tingkat pelayanan publik terbaik se-Indonesia selama dua tahun berturut-turut. Maka terhadap Provinsi Kalbar sendiri ia juga ingin hal yang sama bisa tercapai. 

Bukan tanpa alasan, Midji menyebut didapatnya penghargaan dan prestasi seperti itu juga berdampak hal lain dari pemerintah pusat, seperti adanya dana bantuan dan lain-lain. (din/bob)