Sekolah Tunggu Petunjuk Pendidikan Gratis

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 144

Sekolah Tunggu Petunjuk Pendidikan Gratis
Grafis Koko (Suara Pemred)
Kadisdikbud Kalbar, Suprianus Herman
"Anggaran sudah siap, detail saya lupa berapa. Pokoknya anggaran untuk itu sudah ada dan cukup. Hanya secara teknis memang saat ini belum bisa disampaikan, karena masih tahap penyusunan."

Pengamat Pendidikan, Aswandi
"Masalahan pendidikan Kalbar paling dominan bukan karena ketidakmampuan masyarakat dalam membiayai sekolah anaknya, tapi lebih ke mutu sekolah itu sendiri."

PONTIANAK, SP – Para kepala sekolah SMA/SMK di Kalbar menunggu petunjuk teknis (juknis) program pendidikan gratis yang jadi janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Sutarmidji-Ria Norsan. Sutarmidji sempat berujar terobosan tersebut baru akan dimulai Juli 2019.

Pendidikan gratis memang jadi janji politik pasangan Kalbar baru tersebut, ketika Pilgub 2018. Langkah itu diambil untuk memperbaiki posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang berada di urutan 29. 

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belimbing, Melawi, Sumardiyana mengatakan, petunjuk teknis penerapan sekolah gratis, sampai saat ini belum keluar. Dia hanya tahu dari pemberitaan dan kebijakan itu dimulai 2019. 

“Nanti hitungannya berdasarkan jumlah siswa kurang lebih Rp1 juta per tahun," katanya.

Hingga kini, dia hanya tahu bahwa sekolah akan menerima alokasi, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) yang dihitung berdasarkan jumlah siswa. Sebelumnya, besaran disesuaikan dengan uang komite Rp60 ribu per bulan. Namun, akhirnya disamaratakan Rp100 ribu per siswa per bulan.

"Jadi setahun sebesar Rp1,2 juta. Tapi peruntukan dan teknis pengelolaannya bagaimana, kita belum tahu," terangnya.

BOSDA tentu membantu sekolah. Namun apakah ke depan uang komite tetap ditarik, dia belum tahu pasti.

"Kita menunggu kepastian juknis dari provinsi, untuk program sekolah gratis ini," ucapnya.

Kepala SMA Negeri 2 Ngabang, Dian Christian sudah tahu perihal program tersebut. Namun belum ada edaran resmi dari dinas. “Jadi, kita belum tahu bagaimana juknisnya," ujarnya.

Dia hanya tahu sekolah akan mendapat BOSDA, sebesar jumlah komite yang diberikan orang tua. Jika benar didapat, tentu peserta didik tak perlu lagi membayar sumbangan komite.

“Untuk saat ini, sekolah diminta data kebutuhan guru honor," katanya.

Sampai saat ini belum ada pertemuan antara Kepsek melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dengan Pemprov Kalbar.

Kepala SMA Swasta Pancasila Sungai Kakap, Kubu Raya, Jono Harun mengamini program ini. Beban masyarakat akan berkurang. Program wajib belajar 12 tahun pun akan terwujud. Sosialisasi sudah didapat, tapi tanggal pasti masih samar.

“Kita masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah,” ucapnya.

Sementara Kepala SMK Negeri 1 Singkawang, Nazimi setuju dengan program itu. Hanya saja, tidak semua bagian harus digratiskan. 

“Jika semua item digratiskan, nanti tidak ada lagi yang menjadi tanggung jawab masyarakat, selaku orang tua peserta didik," katanya.

Menurutnya, akan jadi masalah jika semua benar-benar gratis. Pasalnya, sekolah punya tanggung jawab dalam memikirkan gaji guru honor. Terlebih setiap tahun ada guru PNS pensiun.

“Jumlah guru honor kami sebanyak 46 orang. Darimana kita mau tutupi upahnya, kalau memang secara total akan digratiskan," ujarnya. 

Belum lagi untuk membayar upah tenaga-tenaga lain, seperti satpam, penjaga malam, dan tukang bersih-bersih.

“Dari dinas ada informasi, kalau pertemuan langsung antara Gubernur dengan kepala-kepala sekolah, sampai saat ini belum ada," jelasnya.

Menanggapi kegamangan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar, Suprianus Herman menegaskan, program pendidikan gratis dimulai di tahun ajaran baru 2019. Anggarannya sudah masuk dalam APBD.

"Sekolah gratis itu sudah siap dilaksanakan. Anggaran sudah tersedia, datanya sudah siap semua, nanti tinggal teknisnya, Disdikbud siap melaksanakan tahun ajaran baru," jelasnya. 

Program sekolah gratis tahun ini menyasar kurang lebih 140 ribu siswa SMA/SMK maupun swasta. Sebanyak 130 ribu di antaranya, siswa sekolah negeri dan 10 ribu siswa sekolah swasta. 

Angka 130 ribu cukup untuk total seluruh siswa. Sedang siswa swasta yang mendapat hanya untuk kalangan kurang mampu. Nantinya, kepala sekolah yang memutuskan siapa yang pantas. 

"Anggaran sudah siap, detail saya lupa berapa. Pokoknya anggaran untuk itu sudah ada dan cukup. Hanya secara teknis memang saat ini belum bisa disampaikan, karena masih tahap penyusunan,” jelasnya.

Menurutnya, sekolah tinggal menunggu program berjalan. Perihal data sudah termuat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah gratis merupakan upaya Gubernur meningkatkan mutu, kualitas akses, dan akuntabilitas pendidikan. 

Dia berharap program ini bisa membantu masyarakat. Tadinya, target semua siswa baik negeri maupun swasta bisa terakomodir. Namun, kemampuan daerah berkata lain.

"Harapan kita semua ini bisa diperluas. Cuma ini tergantung, semoga nanti mutu pendidikan anak-anak lebih baik," pungkasnya.

Swasta Berprestasi

Kepala SMA Gembala Baik Pontianak, Marsianus Ami mengatakan, pada dasarnya terkait biaya, sejak dulu sekolahnya selalu menggunakan swadaya masyarakat. Atau, dari orang tua siswa dengan aturan yang telah dibuat. Dia pun pesimis, sekolahnya dapat jatah program sekolah gratis. 

"Yang saya dengar, hanya 10 ribu siswa dari sekolah swasta saja yang dapat. Artinya tidak semua siswa yang dapat se-Kalbar ini," ucapnya.   

Sebagai sekolah swasta, peningkatan kualitas terus dilakukan. Prioritasnya ada pada kedisiplinan siswa dan peningkatan bidang akademik. Selama ini, bidang Karya Ilmiah Remaja (KIR) paling menonjol di sekolahnya. Para siswa melakukan penelitian untuk dilombakan.

“Tahun 2017 dan 2018, beberapa siswanya yang mengikuti KIR sampai ke level internasional, berlomba dengan sejumlah siswa dari negara-negara lain di Amerika,” katanya.

Selain itu juga, kualitas guru juga menjadi prioritas. Mereka selektif dalam rekrutmen. Para guru harus sesuai bidang dan memiliki nilai kelulusan sarjana terbaik.

Belum Menjawab

Pengamat Pendidikan, Aswandi menilai program pendidikan gratis Sutarmidji, belum menjawab permasalahan mendasar pendidikan Kalbar. Masalahan pendidikan Kalbar, paling dominan bukan karena ketidakmampuan masyarakat dalam membiayai sekolah anaknya, tapi lebih ke mutu sekolah itu sendiri. 

“Sekolah belum mampu menciptakan kualitas dan kapasitas siswa, dengan SDM yang memadai,” sebutnya.

Dalam menentukan sebuah kebijakan, seorang pemimpin harus lebih dulu memetakan apa yang jadi permasalahan. Bagi dia, Sutarmidji terlalu gopoh dalam memutuskan kebijakan tersebut. Meski terobosan ini nantinya berjalan, jika tak diimbangi perbaikan kualitas, dana yang dikeluarkan percuma.

Permasalahan biaya ekonomi siswa, bukanlah satu-satunya hal mendesak. Yang patut diperhatikan adalah mutu sekolah. 

“Kemarin kita lihat banyak sekolah rusak, dan saya baca koran hari ini ada sekolah yang dua tahun mangkrak tidak selesai dibangun. Ya macam itu-itukan permasalahan pendidikan kita," ujarnya. 

Merujuk data Disdikbud Kalbar, di tahun 2017 dari 6.333 ruang kelas, 177 di antaranya rusak berat. Sebanyak 2.032 rusak ringan dan sisanya dalam kondisi baik. Selain itu, dari 770 gedung sekolah, hanya terdapat 530 perpustakaan dan 440 ruang komputer. Padahal, keduanya merupakan penunjang pembelajaran.

“Pemerintah semestinya memetakan permasalahan pendidikan dengan jelas sebelum memutuskan suatu kebijakan,” tegasnya.

Dalam penelitiannya di Kabupaten Sambas, banyak siswa setingkat SMP tidak lanjut ke SMA bukan karena biaya. Melainkan mutu sekolah. Mereka menganggap sekolah tak bisa menciptakan siswa siap kerja, dengan kapasitas memadai. Ada sebuah pandangan, bahwa tidak perlu pendidikan yang tinggi, untuk mendapatkan pekerjaan yang sama. 

"Untuk apa sekolah tinggi-tinggi, kawan kerja saya saja sarjana S1, dan kami punya gaji yang sama di Alfamart," kata Aswandi, menirukan jawaban siswa tersebut. 

Hal ini jadi alasan Aswandi menilai pendidikan gratis bukan jawaban. Semestinya pemerintah memprioritas pembangunan sekolah yang bermutu. Bermutu dalam hal ini adalah dari fasilitas, kualitas, dan kuantitas. 

"Kalau mutu sekolah sudah baguskan, orang mudah dapat kerja. Orang sekolahkan tujuannya untuk dapat kerja, bahkan di seluruh dunia. Itulah sebabnya, saya melihat program menggratiskan sekolah tidak tepat sasaran," ucapnya. 

Kualitas yang dimaksud termasuk guru. Kalbar masih kekurangan guru. Kemampuannya pun belum mampu dikatakan baik.

"Sekolah tak usah bayar, buku tak usah bayar, SPP tak usah bayar, apa-apa tak usah bayar, semua gratis. Program sekolah gratis inikan hanya janji politik yang populis. Masyarakat tuntut janji-janji itu," ujarnya. 

Menurutnya, pandangan masyarakat sudah berubah. Banyak orang tua memburu sekolah bermutu, meski harus bayar mahal. Sekolah gratis juga akan membuat semangat anak lemah. Tak ada yang jadi tanggungan, semua dapat cuma-cuma.

Dia berujar selain sekolah gratis, Sutarmidji tengah menyiapkan program ujian paket C sebanyak-banyaknya. Tujuannya, agar angka partisipasi sekolah semakin bertambah. 

“Apa manfaat pendidikan macam itu? Pendidikan itu jangan terlalu pragmatis, hanya sekadar mengejar angka-angka partisipasi sekolah," ucapnya. 

Tujuan sekolah lebih mulia dari itu. Pendidikan anak dilakukan, agar anak punya masa depan berkualitas. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi memiliki kualitas yang pas. Jika tetap ingin bikin sekolah gratis, harus dibarengi peningkatan kualitas.

Dia juga meminta pemerintah tidak membodohi masyarakat, dengan program-program gratis. Seharusnya masyarakat diajarkan turut berpartisipasi, dalam mendorong kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik adalah yang adil. Masyarakat mampu diwajibkan membayar, sedangkan yang tidak mampu digratiskan.

"Jadi yang kaya yang membayarkan yang miskin. Bukan orang miskin tak bayar, begitu juga orang kaya," tutupnya.

Sebelumnya, Sutarmidji memperkirakan bulan Juli 2019, ratusan ribu pelajar SMA sederajat dari 14 kabupaten/kota tidak perlu membayar uang sekolah. 

“Pendidikan gratis yang dimaksudkan berupa beasiswa kepada siswa SMA/SMK di Provinsi Kalbar. Nilainya sesuai biaya yang harus dibayar ke sekolah,” katanya.

Hitungannya, per siswa yang biasanya harus membayar biaya sekolah, sekitar Rp100 ribuan per bulan dikali masa satu tahun. Tiap siswa mendapat Rp1,2 juta dari APBD Kalbar. 

Selanjutnya untuk tahun anggaran 2020, Pemprov Kalbar akan menambah anggaran beasiswa bagi sekitar 15.000 sampai 20.000 pelajar di Kalbar. Dengan beasiswa ini, dia meminta pendidikan anak tetap menjadi prioritas, terutama keluarga tidak mampu. 

“Jadi, tak ada pelajar SMA/SMK negeri atau swasta yang tidak bersekolah. Mereka tetap harus bersekolah, guna mengejar cita-citanya,” sebutnya. (dvi/eko/din/iat/jul/rud/sms/bls)

Perhatian Pemerintah

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Mad Nawir mengatakan dirinya setuju dengan program sekolah gratis yang direncanakan Gubernur Kalimantan Barat. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa pemerintah provinsi memberikan perhatian besar terhadap pendidikan.

Pendidikan gratis bukan berarti akan menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari niat baik pemerintah provinsi. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban orang tua siswa, dalam membiayai sekolah anak mereka.

“Pendidikan gratis sebuah rencana yang sudah masuk dalam pembahasan APBD 2019,” ucapnya.

Dia melanjutkan, pembicaraan program juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemprov Kalimantan Barat mampu menjalankan program ini.

Harapannya, pendidikan di Kalbar bisa sejajar, antara siswa di kabupaten dan di kota. Pasalnya, selama ini pendidikan di kabupaten tidak sebanding dengan kota, baik kualitas dan sarana prasarananya.

“Pendidikan merupakan urusan wajib jadi sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih,” tutupnya. (din/bls)