Komitmen Pemprov Kalbar Tingkatkan Pelayanan Publik, Midji Ancam Tindak Tegas Kepala SKPD

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 161

Komitmen Pemprov Kalbar Tingkatkan Pelayanan Publik, Midji Ancam Tindak Tegas Kepala SKPD
PELAYANAN PUBLIK - Sejumlah warga antre di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (11/10). Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Midji menegaskan kepada SKPD Kalbar, untuk lebih meningkatkan pelayanan publik di bawah kepemimpinannya. (Ant)
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji
"Kalau tidak ada perubahan, kepala dinas itu sudah menandatangani pakta integritas dan kinerja, maka saya akan tegas."

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kalbar, untuk lebih meningkatkan pelayanan publik di bawah kepemimpinannya.

Sutarmidji membeberkan rapor yang diberikan Ombudsman terhadap pelayanan publik tahun 2018, Kalbar berada di zona kuning. Menurut dia, dari 10 SKPD yang dinilai Ombudsman hanya satu SKPD saja yang berada di zona hijau.

"Pelayanan publik kita memang rata-rata masih kuning, nilainya 67. Bahkan ada beberapa SKPD itu berada di zona merah," tutur Sutarmidji setelah pelantikan Komisioner Komisi Informasi Kalbar, Kamis (10/1).

Sesuai dengan nilai kepatuhan Pemda terhadap standar pelayanan publik, hanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di zona hijau, dari 10 SKPD yang dinilai Ombudsman. Sedangkan lima SKPD, yaitu Disdikbud, Disnakertrans, Disperindag, Dinsos, Dislautkan berada di zona kuning.

"Untuk empat SKPD lainnya, Dinas PU, Dinas ESDM, Dishub, dan Dinkes ada di zona merah. Tentu mereka perlu kerja keras untuk meningkatkannya," tutur dia.

Oleh karena itu, dia meminta kepada semua jajaran SKPD yang berada di lingkungan Pemprov Kalbar, untuk membenahi diri dalam hal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Menurut Midji, apabila para SKPD bertekad, dan mau mempelajarinya, maka persoalan tersebut tidak akan sulit untuk diperbaiki, bahkan dalam waktu dekat akan mampu meningkatkan ke zona hijau.

"Saya rasa enam bulan maksimal yang parah dan yang lainnya dalam tiga bulan bisa selesai. Kalau diseriusi masalah itu, indikator-indikatornya dipelajari gampang sih," jelas dia. 

Menurut dia, inti dari semua itu salah satunya berada di Standard Operasional Prosedur (SOP) harus update. Dimana setiap kegiatan SOP tersebut harus selalu update dan dikerjakan sesuai dengan SOP tersebut.

Sesuai dengan kategori penilaian yang ditetapkan Ombudsman bagi pelayanan publik Pemda. Zona merah kisaran Nilai 0 - 50, sedangkan zona kuning 51 - 80, dan zona hijau 81 - 100. 

Ia melanjutkan, jika melihat lima item yang dinilai terkait pelayanan publik, maka tidak begitu sulit untuk mencapai zona hijau. Apalagi Kalbar saat ini berada di zona kuning yang secara angka, nilai tidak begitu buruk. 

"Saya mau tahun ini, angka kita di atas 80, tahun depan di atas angkat 90," tutur dia. 

Andaikata tidak ada perubahan, maka dirinya akan bersikap tegas terhadap kepala dinas tersebut. Karena menurut Midji itu merupakan tanggung jawab selaku pimpinan.

"Kalau tidak ada perubahan, kepala dinas itu sudah menandatangani pakta integritas dan kinerja, maka saya akan tegas," katanya. 

Sebelumnya, Asisten Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Budi Rahman mengungkapkan, sejauh ini pelayanan publik di Kalimantan Barat masih perlu ditingkatkan, karena dari indikator laporan-laporan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman maupun penilaian Ombudsman sendiri menunjukkan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki.

Meski tidak menyebutkan secara gamblang hal apa yang perlu ditingkatkan, pernyataannya patut menjadi acuan agar pemerintah daerah Kalimantan Barat dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan terhadap masyarakat.

"Ya, kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah Kalbar, khususnya bidang pelayanan publik harus diperbaiki," katanya.

Dia mengatakan sejak berdiri di Kalimantan Barat pada tahun 2012 hingga saat ini Ombudsman telah menerima lebih dari ribuan laporan dan tingkat penyelesaiannya sampai hari ini cukup tinggi.

Sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan pelayanan publik dan menerima laporan di luar instruksi pengadilan, sifat tindak lanjut payanan yang diberiman Ombudsman adalah di luar pengadilan dan itu gratis dari awal hingga akhir.

"Jika laporan telah masuk ke ranah pengadilan, Ombudsman tidak bisa masuk," jelasnya.

Dia juga mengatakan, cara melapor ke Ombudsman sebenarnya sangat mudah.

Masyarakat bisa melapor dengan datang langsung ke kantor Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Surya No 2A, Akcaya, Pontianak Selatan, atau melapor melalui kanal laporan di instagram, twitter, maupun SMS. (iat/bob)

Lakukan Pembenahan Internal

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Suprianus Herman menegaskan, pihaknya siap menjalankan arahan dari Gubernur Kalbar terkait pelayanan publik tersebut. 

Menurut dia, pelayanan publik untuk masyarakat memang menjadi kewajiban yang harus dijalankan semua Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

"Pelayan publik memang wajib kita laksanakan. Kita (Disdikbud) memang masih berada di zona kuning, tapi ini meningkat dari sebelumnya, dimana kita berada di zona merah," tutur dia. 

Sebagai bentuk komitmen Disdikbud, kata dia, maka penilaian Ombudsman ke depan, pelayanan publik pihaknya sudah berada di zona hijau. 

"Kita yakin dalam beberapa bulan ke depan akan bisa hijau," kata dia.

Belajar dari meningkatkan dari zona merah ke kuning. Pihaknya akan terus melakukan pembenahan di dalam internal, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Menurut Suprianus, pihaknya saat ini sedang menyusun SOP. Di mana nanti SOP tersebut akan terus diupdate. Dalam hal ini, kata dia setiap kegiatan pihaknya mempunyai SOP berbeda. 

"Satu kegiatan, satu SOP. Seratus kegiatan, maka seratus SOP. Ada beberapa jenis SOP yaitu kegiatan, pelayanan, dan administrasi, itu sudah ada, tinggal kita lengkapi saja," tutur dia.

Dengan kerjasama semua pihak yang ada di dalam Disdikbud, maka dirinya sangat yakin mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana arahan dari Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

"Kita akan melakukan percepatan untuk hal itu. Saya sangat yakin 2019 ini, kita sudah berada di zona hijau," pungkasnya. (iat/bob)