Pelantikan 24 Pejabat Fungsional Pemprov Kalbar, Sutarmidji Minta ASN Pandai Berinovasi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 343

Pelantikan 24 Pejabat Fungsional Pemprov Kalbar, Sutarmidji Minta ASN Pandai Berinovasi
DILANTIK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji melantik dan mengambil sumpah jabatan, 24 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov Kalbar, di Aula Kantor BPSDM Kalbar, Senin (14/1). (SP/Giat)
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji
"Saya berharap ini bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan. Khususnya, mengenai Standar Operasional Prosedur  (SOP) di dalam pelayanan. Itu harus diperhatikan."

PONTIANAK, SP
- Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji melantik dan mengambil sumpah 24 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Senin (14/1).

Sutarmidji berpesan kepada 24 pejabat yang dilantik tersebut, untuk bekerja dan menjalankan tugasnya dengan maksimal.

"Saya berharap ini bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan. Khususnya, mengenai Standar Operasional Prosedur  (SOP) di dalam pelayanan. Itu harus diperhatikan," tutur Sutarmidji kepada awak media.

Pria yang pernah menjabat Walikota Pontianak dua periode tersebut, juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Menurut dia, masyarakat harus diberikan hak kemudahan mendapatkan pelayanan pemerintahan, sehingga masyarakat yang selama ini malas berurusan dengan birokrasi pemerintahan dapat ditekan. 

"Pelayanan harus diperhatikan dengan melakukan inovasi-inovasi percepatan pelayan. Tanpa percepatan pelayanan, daya saing kita bisa rendah dan masyarakat malas berurusan dengan pemerintahan," jelas dia.

Kemudian, Midji mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan hak-hak pegawai. Ia meminta jangan sampai terjadi keterlambatan dalam pemenuhan hak pegawai.

Ia mencontohkan, Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan gaji berkala sampai sekarang belum berada di zona hijau. 

"Artinya, itu belum dijalankan sesuai dengan aturan, cepat, dan transparan. Hak-hak pegawai harus menjadi perhatian," tegasnya.

Dia menegaskan agar para pejabat fungsional jangan lagi berpikiran sebagaimana sewaktu-waktu dirinya menjabat, dijabatan struktural. 

"Jabatan fungsional itu mengarah kepada profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktural," kata Midji.

Sutarmidji kembali menekankan bahwa profesionalisme harus dimiliki oleh siapapun, khususnya PNS yang sudah digaji pemerintah untuk melayani masyarakat.

Ia bercerita, bahwa dirinya pernah menjadi PNS, sebelum masuk dunia politik. Sehingga ia menekankan bahwa kebanggaan seorang PNS adalah jika mampu memberikan pelayanan terbaik dan penghargaan.

PNS harus mengubah pola pikir seiring perkembangan zaman. Yang dulunya berorientasi pada materi, sekarang harus ubah kepada prestasi. 

"Ketika prestasi bisa dicapai, maka ada kepuasan. Kalau dari sisi materi jangan berharap kaya jadi PNS. Gaji PNS sudah ada standarnya. PNS harus beranjak dari pola pikir jadul atau jaman dulu. PNS harus berpikiran maju dan ikuti perkembangan zaman, tanpa itu kita tidak maju," pungkasnya. 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Alfian menegaskan, pihaknya menyambut baik apa yang disampaikan kepada Gubernur Kalbar, Sutarmidji terkait meningkatkan pelayanan publik. 

Menurut dia, Gubernur menyadari betul pelayanan publik di Pemprov Kalbar beberapa tahun terakhir masuk dalam penilaian Ombudsman kuning, agar untuk diperbaiki kedepannya. 

"Sehingga ada keinginan beliau untuk meningkatkan zona hijau. Seharusnya memang itu yang harus dicapai," jelas dia.

Oleh karena itu, kata dia pihaknya sangat mendukung program pengembangan kompetensi aparatur melalui kegiatan pelatihan maupun yang sifatnya non pelatihan. 

Terlebih, ini sudah menjadi tugas dan ranah BPSDM, dengam menitik beratkan pada aspek-aspek penguatan SDM pada semangat untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. 

"Makanya, kita bawa ASN tidak hanya sebatas kemampuan mereka, pada aspek-aspek pengetahuan, keterampilan bekerja dalam menjalankan tugas. Tapi juga bagaimana membangun sikap perilaku yang baik dan benar," jelas dia. 

Sehingga, apa yang ASN lakukan dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik itu, senantiasa dilandasi dengan nilai-nilai baik dan positif.  Menurut dia, posisi BPSDM akan melakukan penguatan dan pemberian nilai positif itu kepada setiap jajaran aparatur pemerintah, dan hal itu wajib pihaknya sampaikan. 

Walaupun begitu, dirinya menyadari pemberian nilai tersebut tidaklah gampang. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, barang kali bisa lebih cepat, tetapi perubahan sikap dan perilaku bukanlah hal yang sederhana dan mudah. 

"Tapi kalaupun begitu, kita tidak akan bosan dan putus asa. Kami akan melakukan diskusi untuk mencari pola, bagaimana hal-hal yang disampaikan Gubernur tadi bisa kita wujudkan," tutur dia. 

Berkaitan dengan kurikulum, seperti pelatihan, itu sudah jelas kurikulumnya. Akan tetapi, terkait dengan metode pembelajaran yang baik dan tepat, serta nilai - nilai ini yang perlu dikuatkan. Maka dari itu, tentu harus dirumuskan kembali. 

Memang ada pelatihan tersendiri, terkait dengan bagaimana pengembangan pelayanan publik. Tapi apapun jenis pengembangan kompetensi dilakukan di BPSDM, seyogyanya nilai-nilai semangat pelayan terbaik untuk masyarakat, itu harus tersampaikan. 

"Memang sampai saat ini, kita tidak menyentuh secara keseluruhan pegawai yang ada. Namun, paling tidak dengan persentase yang ada, siapapun yang dilatih di sini, kita memiliki harapan kepada mereka sebagai orang-orang hebat dan mempunyai intelektual tinggi. Apalagi melalui seleksi yang ketat dapat mentransfer nilai-nilai positif yang baik itu kepada yang lain," ujarnya. 

Menurut dia, tahun 2019, pasca tahapan penerimaan CPNS selesai, baik yang provinsi maupun kabupaten akan pihaknya didik.

"Pola ini yang barangkali ingin kami lakukan, untuk merespon hal-hal yang barangkali bisa kami lakukan di BPSDM," pungkasnya. (iat/bob)

Berdasarkan Keahlian dan Keterampilan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Moses Tabah menjelaskan, pejabat fungsional dilantik berdasarkan keahlian dan keterampilan. 

Artinya pejabat yang dipilih selain mempunyai keterampilan, juga memahami tugas dan fungsinya ketika ditetapkan dijabatan tersebut. 

Oleh karena itu, kata Moses seyogyanya ketika sudah dilantik, mereka siap bekerja, karena memang sudah ada ukuran baku sebagai ahli, dan terampil dalam jabatan tersebut.

"Misalnya di terampil di bidang pengawasan, tentu saja mereka diharapkan bekerja dengan baik," jelas dia.

Ia menambahkan, peralihan antara jabatan struktural dengan fungsional ini diharapkan,  agar mereka bekerja secara detail dan teknis dalam membantu Pemda. 

Di mana, orang-orang yang dilantik tersebut sudah melalui proses penilaian yang sangat selektif.

"Sehingga saya pikir mereka sudah punya pengalaman dan bekerja dengan baik," tutur dia. 

Untuk penempatan sendiri, kata dia, tentu sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Misalnya jika editor, maka akan diletakkan di Inspektorat. 

"Jadi itu sesuai dengan keahlian mereka. Tadi sudah disebutkan jabatan dan di mana mereka bekerja," jelas Moses. (iat/bob)

Komentar