Gubernur Minta Petani Bermitra dengan PKS

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 180

Gubernur Minta Petani Bermitra dengan PKS
Ist
PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta kepada petani sawit untuk bermitra dengan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS).

Menurut Midji dengan adanya mitra resmi antara petani dan PKS, hasil panen yang dijual oleh petani lebih tinggi dari pada menjual kepada tengkulak. Karena, secara aturan, PKS dalam membeli sawit petani sudah ditetapkan oleh pemerintah. 
 
"Sebelumnya harga itu kan bisa sampai Rp1000. Kemudian naik sekarang sampai Rp1200. Mudah-mudahan terus naik. Pekebun juga wajib bermitra, jangan sampai tidak," ujar Midji setelah membuka Sosialisasikan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Kelapa Sawit, di Hotel Mahkota, Rabu (16/1).

Ia pun meminta kepada para petani sawit dan PKS, agar tetap mengikuti aturan pemerintah. Selain itu, dirinya berharap keberadaan perkebunan di Kalbar ini bisa menyejahterakan masyarakat.

Untuk menjaga harga jual dan harga beli, menurut Midji adalah dengan cara bermitra. Oleh karena itu, dirinya menganjurkan kepada para petani untuk menjual hasil kepada PKS yang sudah bermitra dengannya.

"Ikuti saja aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau misalnya kita atur tidak mau ikut, kemudian harga tidak kondusif, itu salah pekebun. Jadi seluruh pekebun harus ada mitra dengan perusahaan," tegasnya.

Tidak hanya itu, Midji mengingat kepada PKS untuk memberikan sumbangsih yang nyata terhadap pembangunan di Kalbar. Jangan sampai adanya perkebunan kelapa sawit malah menyensarakan rakyat.

Ia mencontohkan, saja apabila PKS memberikan CSR berupa satu ruangan kelas, maka itu bisa membantu, dan persoalan pendidikan berkaitan dengan ruangan kelas bisa terselesaikan.

"Jadi anak-anak bisa mendapatkan kelas yang layak. Perusahaan harus memberikan sumbangsih kepada pembangunan dan kemajuan daerah," jelas dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalbar, Florentinus Anum menuturkan, dalam mendirikan sebuah pabrik, pemerintah terlebih dahulu akan menghitung jumlah produksi di wilayah tersebut.

Kemudian syarat utama dalam mendirikan pabrik adalah sumber buah yang didapat. Jika tidak, pabrik tidak bisa didirikan.

"Misalnya mau minta izin ke depan 60 ton per jam. Harus jelas dulu darimana jumlah buah itu berasal. Barulah dapat izin. Jadi itu saja yang diproduksi dia," jelas Anum.

Anum menuturkan, peran bupati dan walikota juga sangat penting. Karena harus mengawasi perusahaan yang telah diberi izin. Jika terdapat pelanggaran didalamnya, Pemda berhak menegur bahkan mencabut izin PKS itu.

"Karena salah satu kewenangan sektor yang penting ditangani bupati dan walikota adalah perkebunan," jelasnya.

Saat ini eksisting luas kebun yang ada di Kalbar hingga saat ini untuk perusahaan besar kurang lebih 1,2 juta hektare. Kemudian kebun rakyat 255.000 hektare. Totalnya 1,4 juta hektare sawit yang sudah eksisting di Kalbar. 

Untuk produksinya, saat ini CPO mencapai 2,3 juta ton per tahun. Diproduksi oleh 91 PKS. Hanya saja industri CPO itu belum dilakukan di Kalbar.

"Nah itu juga sebenarnya didorong supaya industri hilir ada, ini kan hanya Wilmar saja. Itu pun hanya 0,8 persen CPO kita yang bisa diproses di situ," tuturnya.

Dirinya berharap untuk ke depannya, minimal 60 persen dari jumlah 2,3 juta ton ini harus diproduksi di Kalbar, sehingga ada nilai tambah pendapatan untuk Kalbar. 

Jika sudah ada industri hilir, selain dapat menambahkan lapangan kerja untuk masyarakat, juga bisa meningkat ekonomi masyarakat. , industri hilir ini berdampak positif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 

"Ini sangat penting supaya nanti tata niaga perkebunan kelapa sawit di Kalbar, khususnya para petani kita bisa makmur," tegas Anum.

Ketua Gapki Cabang Kalbar, Muklis Bentara mengatakan, sepanjang ada perjanjian yang jelas dalam menjalani kemitraan antara petani dan PKS, maka harga yang diberlakukan akan sama dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang jadi masalah itu kan, katanya bermitra, tapi tidak pernah ada MoU dengan perusahaan. Sepanjang dia bermitra dari awal dan ada MoU, harganya kita samakan dengan inti," ungkap Muklis.

Dirinya juga memaparkan kendala yang ada di lapangan, biasanya jika harga yang ditetapkan adalah Rp800, tapi kenyataan di lapangan menjadi Rp600. Namun, pihaknya mengaku tidak mengetahui siapa yang mengambil Rp200 tersebut.

"Kalau dari perusahaan tidak ada. Kita sudah ditetapkan pemerintah waktu rapat bulanan. Maka itu yang kita ikuti. Kita sanksi gak ada, karena itukan namanya penjual dengan pembeli. Kalau memang penjual jauh dari tempat, dan dia memang jauh kita tidak bisa menyalahkan juga," bebernya.

Muklis mengaku, di lapangan itu, ada orang yang memang membiayai cash di awal. Kalau perusahaan itu biasanya tidak tahan menunggu hingga sebulan, jadi ada pemodal.

"Itu yang mungkin jadi kendala kita yang harus ditertibkan," tegas dia.

Ia juga menilai, seluruh CSR PKS yang berada di bawah naungan Gapki berjalan dengan lancar. Hanya saja, saat ini memang ada bentuk dana langsung dan bangunan secara fisik.

"Kalau disinggung dana sekolah, kita juga melihat kalau sudah cukup tidak perlu ditambah lagi. Tapi pasti ada," terang dia.

Biasanya, jika Gapki akan  menetapkan CSR dalam satu lingkungan perusahaan. Mereka akan ikut dalam Musrenbang. Sehingga dari musyawarah itu, akan diketahui apa yang dibutuhkan oleh desa dan apa yang bisa disumbangkan.

"Kendalanya pendataan jumlah luas petani, itu juga menjadi kendala. Apalagi kami sudah mengikuti ekspo. Kalau ekspo itu kan tegas dan harus jelas. Tapi kalau itu misalnya dari pengepul, dan kita tidak tahu dari mana," bebernya lagi.

Dirinya juga menjelaskan, jika membuat pabrik. Sudah dihitung untuk kebutuhan internal dan eksternal. Hal itu sebagai antisipasi terjadinya over capacity gudang. Hanya saja, kerap kali terjadi masalah ketika harga sawit sedang turun. Maka para petani akan mencari PKS yang jaraknya dekat dengan ongkos kirim yang tidak terlalu mahal.

"Jadi tidak merata. Itu saja jadi masalah. Begitu harga turun, penjual jadi mencari yang lebih dekat. Satu pabrik tergantung kapasitas bisa menampung 30 sampai 60 ton per hari," pungkas Muklis. (iat/bob)