Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Lima Raperda, Pemkot Pontianak Dihujani Pertanyaan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 274

Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Lima Raperda, Pemkot Pontianak Dihujani Pertanyaan
PARIPURNA - DPRD Kota Pontianak menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan pandangan fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Pontianak, Kamis (17/1). (SP/Dino)
Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar
"Hal inilah yang ingin diketahui sebetulnya, dengan adanya modal Rp10 miliar itu, posisi kepemilikan modal Kota Pontianak terhadap Bank Kalbar ini pada posisi ke berapa, dari 14 kabupaten kota dan provinsi di Kalbar ini. Ini perlu ada kejelasan."

PONTIANAK, SP - Meski sempat molor satu setengah jam dari jadwal awal, Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak dengan agenda pembacaan pandangan fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Pontianak diwarnai hujan pertanyaan dari sejumlah dewan. 

Hal ini terjadi karena ada beberapa hal yang dinilai oleh wakil rakyat tersebut, masih diperlukan penjelasan lebih mendalam. Terutama menyangkut persoalan yang berhubungan dengan masyarakat Kota Pontianak. 

Paripurna yang hanya dihadiri oleh 24 dari 45 anggota DPRD Kota Pontianak ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Pontianak, Bahasan. Paripurna ini dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (17/1)

Raperda yang dibahas di antaranya adalah terkait dengan perubahan ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan dan Penyertaan Modal pada PDAM. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Pontianak. Raperda tentang Setoran Penambahan Modal pada Bank Kalbar. Raperda tentang Setoran Penambahan Penyertaan Modal pada Bank Pasar dan Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mempertanyakan beberapa hal terkait Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pontianak tersebut. Salah satunya adalah Raperda Penyertaan Modal. Dirinya mengatakan ada Rp10 miliar penyertaan modal terhadap Bank Kalbar.

"Hal inilah yang ingin diketahui sebetulnya, dengan adanya modal Rp10 miliar itu, posisi kepemilikan modal Kota Pontianak terhadap Bank Kalbar ini pada posisi ke berapa, dari 14 kabupaten kota dan provinsi di Kalbar ini. Ini perlu ada kejelasan," kata Herman.

Herman menyampaikan, bahwa penyertaan modal bukan hanya dalam konteks bagaimana mendapatkan deviden saja, tetapi dirinya berharap dengan adanya bantuan Rp10 miliar ini, tentunya usaha kecil dan mikro yang ada di Kota Pontianak akan terbantu.

“Kita ingin tahu, seberapa besar Bank Kalbar membantu usaha kecil dan mikro  di Kota Pontianak,”  tanya dia.

Kemudian, Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Kalbar yang merupakan kewajiban badan usaha, dinilainya masih bersifat tertutup. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, menurutnya belum jelas bentuknya, sehingga konkrit dirinya berharap CSR ini punya makna.

“Barangkali bisa jadi pengungkit bagi ekonomi kita di Kota Pontianak ini,” ucapnya.

Sementara itu, terkait PDAM Tirta Raya Kota Pontianak, Herman juga menyoroti beberapa hal. Ia mengatakan, saat ini air PDAM masih tingkat mandi, cuci dan kakus (MCK) saja. Tidak bisa untuk diminum. Tak ayal, 90 persen masyarakat kota masih mengkonsumsi air hujan. Dan itu berbahaya.

Menurut para ahli gizi dan kesehatan, inilah sumber penyakit, yakni akibat masyarakat mengkonsumsi air hujan. Harusnya ke depan ada rencana Pemkot Pontianak, bagaimana mengalihkan warganya untuk tidak lagi mengkonsumsi air hujan, tapi mengkonsumsi air yang diproduksi PDAM.

“Tentu ini butuh upaya yang serius dan profesional dari PDAM dengan SDM yang handal, sarana dan prasarana yang mendukung, guna menciptakan air yang layak untuk dikonsumsi,” katanya.

Herman mengatakan, pihaknya sebenar mengapresiasi pelayanan PDAM yang sudah mencapai 82 persen. Namun, menurutnya perhitungan yang dilakukan masih salah. Karena saat ini hitungan PDAM adalah per jiwa. Padahal, mestinya dihitung per rumah.

Dirinya juga menyoroti persoalan Rp31 miliar tunggakan yang ada di masyarakat. Menurutnya itu adalah suatu hal yang aneh. Dirinya mengatakan Rp31 miliar itu baginya bukan hal kecil. Pasalnya, selama ini PDAM sendiri hanya minta tambahan modal Rp10 miliar, Rp5 miliar, dan seterusnya. 

“Sementara tingkat tunggakan mencapai Rp31 miliar, ini pasti ada something wrong,” kata Herman.

Dalam sistem manajemen, ini sudah ada sesuatu yang tak beres. Oleh sebab itu, dirinya minta Pemkot Pontianak mengevaluasi kinerja PDAM. Baik itu tunggakan Rp31 miliar, maupun adanya kebocoran pipa. 

Lalu Herman menambahkan yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan Perda tentang Pajak Retribusi. Adanya usulan Perda itu akan digantikan, menurutnya sangat tepat. Namun, pembahasannya harus jelas dan konkrit, supaya tidak menimbulkan interpretasi terhadap Perda itu sendiri, sehingga nanti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak merasa dirugikan. 

“Contoh BPHTB tanah waris. Tanah waris itu sebenarnya dikenakan BPHTB, karena itu tidak ada transaksi. Tidak ada proses jual beli di sana,” katanya.

Seharusnya, menurut Herman mesti diloloskan. Akan tetapi ahli waris yang harus membayar, dan besarnya sama dengan proses transaksi secara umum, sehingga tidak sedikit ahli waris itu bermasalah.

Wakil Walikota Pontianak, Bahasan yang hadir pada saat paripurna tersebut mengatakan, semua hal yang menjadi pertanyaan dari DPRD Kota Pontianak akan dijawab pada rapat paripurna selanjutnya. 

Dirinya juga menegaskan Pemerintah Kota Pontianak selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Pontianak.

“Hal itu semua akan kita jawab pada paripurna selanjutnya,” kata Bahasan.

Dia menyampaikan hal yang dipertanyakan oleh DPRD Kota Pontianak adalah yang menyangkut persoalan masyarakat. Maka sudah barang tentu, pihaknya akan memberikan jawaban, guna mengentaskan persoalan tersebut.

"Semua demi kepentingan masyarakat, terutama di bidang air bersih. Mengenai Bank Pasar, selama ini berjalan seperti itu. Namun, nantinya Bank Pasar akan lebih diintensifkan untuk UMKM," tambahnya.

Kemudian terkait kinerja PDAM yang disoroti oleh anggota dewan, saat ini Pemerintah Kota Pontianak sudah melakukan beberapa hal untuk menekan kebocoran. Evaluasi kinerja menurutnya juga sudah dilakukan setiap tahun. (din/bob)

Bentuk Badan Pembentukan Perda

Wakil ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar’in mengatakan, sembilan fraksi yang ada di DPRD Kota Pontianak hampir semuanya menerima. Kemudian, setelah ini akan ada badan pembentukan peraturan daerah yang mengkaji laporan sembilan fraksi tadi. Jadi nanti diinvestigasi atau diinventarisir.

“Besok jawaban Walikota, apa yang ditanyakan sembilan fraksi dijawab dulu. Nanti berikutnya baru rapat dengan komisi terkait, membahas Raperda itu juga,” terang Zar'in.

Pada rapat kali, sorotan paling banyak disampaikan oleh Fraksi PPP, terutama menanyakan informasi tunggakan dan kualitas air PDAM. Itu nanti menurutnya secara teknis akan diundang oleh badan pembentukan peraturan daerah.

“Malah sebenarnya lebih rinci lagi itu di rapat komisi. Ini kan sudah berulang kali juga dipertanyakan teman-teman,” katanya.

Misalnya kaitan dengan PDAM, pelayanannya menjadi hal utama. Kemudian kaitan Bank Kalbar, adalah deviden bagi Pemkot. Firdaus juga menyampaikan hal ini tinggal di follow up di beberapa pertemuan ke depan.

Kemudian, untuk Bank Kalbar, menurutnya Pemerintah Kota Pontianak harus mendapatkan deviden. Kalau bagi masyarakat berharap agar deviden itu dikembalikan lagi untuk pembangunan. Kalau CSR itu biasanya bantuan yang sifatnya stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengusulkan.

"Sebagai sebagai salah satu pemegang saham, Pemerintah Kota Pontianak harus mendapatkan manfaat yang signifikan, terutama untuk pendapatan asli daerah," kata dia. (din/bob)