Polemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 491

Polemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Grafis Suara Pemred (Koko)
Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nakhae'ie
"Jadi sumbernya, RUU PKS itu, rancangannya sudah dikomunikasikan dengan tokoh-tokoh agama. Jika dikatakan RUU PKS itu tidak islami, maka tidak benar dari aspek prosesnya."

Direktur Yayasan Suar Saka Khatulistiwa, Andy Yentriyani
"Bukan dengan membuat masyarakat tanpa membaca detail sudah ikut menolak, karena itu akan merugikan perempuan dan anak yang merupakan kelompok paling rentan mengalami kekerasan seksual."

PONTIANAK, SP – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menuai polemik di masyarakat. Para aktivis perempuan mendorong pengesahan segera mungkin. Namun sejumlah warga malah menolaknya. Beberapa memanfaatkan petisi daring.

Sejatinya RUU PKS masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2016. Namun DPR-RI belum juga menyelesaikannya. Sementara, kasus kekerasan seksual terus terjadi. Repotnya, undang-undang yang ada belum mengakomodir perlindungan terhadap para korban.

Direktur Yayasan Suar Saka Khatulistiwa, Andy Yentriyani menegaskan bahwa, apa yang ada dalam petisi penolakan RUU PKS adalah hoaks. Draf RUU yang sedang dibahas di DPR RI, tidak membahas seperti yang ditulis dalam petisi. 

"Semua itu hoaks, saya tidak tahu dari mana informasi, dan alasan itu disebarkan. Kalau ini tujuan untuk Pemilu jahat banget, karena kebutuhan perempuan korban kekerasan itu besar banget," katanya, Rabu (30/1). 

Di media sosial, banyak beredar informasi tentang alasan menolak RUU PKS. Untuk memahami, lebih baik membaca draf yang tersedia di laman DPR-RI. Jika ada perbedaan pendapat mengenai cara melindungi perempuan dan anak, sebaiknya dibicarakan dalam konteks pembahasan RUU PKS. 

“Bukan dengan membuat masyarakat tanpa membaca detail sudah ikut menolak, karena itu akan merugikan perempuan dan anak yang merupakan kelompok paling rentan mengalami kekerasan seksual," jelasnya. 

Dia menilai, RUU PKS mempunyai kekuatan yang selama ini tidak ada dalam sistem hukum pidana Indonesia. Rancangan aturan itu justru memegang prinsip pencegahan dan meletakkan keluarga diperan sentral, selain institusi pendidikan dan lainnya. 

RUU tersebut juga memiliki muatan tentang pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Selama ini, fokus lebih pada pemidanaan, bukan kebutuhan korban untuk mengakses keadilan dan pulih. Dia mencontohkan, ketika pelaku kekerasan seksual dipenjara 15 tahun, tidak serta-merta korban langsung pulih. Korban akan mengalami trauma. 

"Tentu korban ini kan perlu dukungan, kalau di KUHP sekarang tidak ada mensyaratkan dan mewajibkan negara dan masyarakat untuk terlibat dalam pemulihan korban," jelasnya.

Malah tidak sedikit korban kekerasan seksual dikucilkan masyarakat. 

Rancangan baru ini, selain bicara soal bentuk kekerasan seksual, juga punya fokus pencegahan, dan penanganan korban. Pemulihan jauh lebih holistik. 

“Itu mengapa menjadikan RUU PKS ini sangat penting," ujarnya.

Menurutnya, sekali pun data kasus kekerasan seksual berkurang, bukan berarti nyata di lapangan. Ada kemungkinan banyak kasus tidak terlaporkan. Hal ini juga yang jadi kegamangan korban, akibat stigma di masyarakat. 

Di sisi lain, maraknya kasus turut disumbang belum maksimalnya penegakan hukum. Selain itu, banyak kasus melibatkan ‘relasi timpang’. Artinya, antara pelaku dan korban, ada satu yang lebih berdaya atau punya kekuatan. 

"Lihat saja kejadian kalau korban anak-anak. Dia pasti belum bisa menolong dirinya sendiri, bahkan pelakunya dekat dengan dia. Jadi posisi korban yang lebih rendah dari pelakunya, posisi timpang inilah yang digunakan oleh pelakunya," jelas dia. 

Kekerasan seksual sudah semestinya dihapuskan. Nilai-nilainya mesti dimasukkan dalam pendidikan masyarakat. Mulai dari usia dini, sampai semua ruang pendidikan, formal maupun informal.

"Pencegahan ini, ada atau tidak RUU itu, harus tetap dilakukan. Kita harus mendukung juga upaya korban mendapatkan keadilan, penegakan hukum harus dimaksimalkan untuk keadilan korban," katanya.

Pegiat gerakan perempuan di Kalbar, Dewi Purnama meyakini seandainya draft RUU PKS disahkan, maka undang-undang tersebut akan mampu melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Namun untuk mencapai realisasi undang-undang tersebut secara maksimal, dibutuhkan proses yang sangat panjang. 

Menurutnya, percuma jika suatu rancangan aturan hanya ramai dibahas ketika akan disahkan, namun tidak dikawal realisasinya. Dia mencontohkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang belum merata, serta kualitas sumber daya manusia. Akhirnya, melahirkan manusia berperspektif patriarki terhadap kesetaraan gender. 

“Awalnya tidak terlalu tertarik, tapi ketika ada yang koar-koar sampai bikin petisi, menurutku menolak juga bukan solusi,” katanya. 

Terlebih ketika dikaitkan dengan pandangan agama. Semestinya, urusan agama menjadi ranah privat. Meskipun begitu, dia berharap draft RUU PKS segera terealisasi, dan selanjutnya dapat dikawal bersama-sama agar maksimal.

Salah satu penolakan  RUU PKS muncul lewat petisi daring, dengan menyebut rancangan itu mendukung perbuatan zina.

Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nakhae'ie menegaskan, RUU PKS dibuat bukan untuk melegalkan perzinaan hingga LGBT. Dia mengatakan, RUU ini akan khusus pada kasus kekerasan seksual. 

"Sebetulnya petisi yang menolak RUU PKS dengan alasan bahwa RUU PKS pro-zina, pro-aborsi, pro-LGBT, dan seterusnya, itu tidak membaca baik RUU itu. RUU PKS sama sekali tidak ingin melegalkan perzinaan, melegalkan aborsi atau bahkan melegalkan LGBT," ucapnya.

Petisi ini dibuat Maimon Herawati di situs change.org pada Minggu (27/1). Komnas Perempuan salah satu pihak yang dituju petisi berjudul 'Tolak RUU Pro Zina'. Dalam petisi tersebut, Maimon menjelaskan alasan menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

Poin yang disorotnya di antaranya, soal pemaksaan hubungan seksual yang bisa dijerat hukum. Sementara hubungan seksual suka sama suka di luar pernikahan diperbolehkan. Begitu soal aborsi yang bisa dijerat hukum hanya yang bersifat pemaksaan. Sementara jika sukarela diperbolehkan. 

Imam menegaskan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini khusus (lex spesialis) menangani kekerasan seksual. Lebih pada aspek pemenuhan kebutuhan korban dan pemenuhan hak korban. Terkait perzinaan sudah diatur dalam KUHP. Begitu juga soal aborsi yang sudah diatur dalam KUHP, UU Kesehatan, hingga PP 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

"Untuk perzinaan kita tidak atur karena memang sudah diatur, contohnya dalam KUHP. Jadi kita lebih melihat pada aspek kekerasannya, ini lex spesialis. Yang mau diatur di situ. Bukan konteksnya ingin melegalkan perzinaan atau LGBT," tutur Imam. 

Imam mengatakan, di dalam tim yang fokus pada RUU tersebut juga banyak melibatkan para ulama dan tokoh perempuan. Dia mengatakan, Komnas Perempuan ingin agar RUU ini disahkan karena kasus kekerasan seksual yang terus terjadi.

"RUU ini semangatnya bukan untuk legalkan perzinahan, LGBT, atau pun pro-aborsi. Tapi untuk perlindungan korban dan tak terjadi impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual," ujarnya.

Perkara zina, semua agama mengharamkan. RUU PKS melihat dari perspektif kekerasan perzinahannya. 

Komnas Perempuan jadi pihak yang terlibat dalam pembahasan rancangan aturan itu. Dia menyebut draft sudah dibahas bersama beberapa tokoh agama. Di antaranya tokoh agama dari NU, Muhammadiyah, dan Konferensi Ulama Perempuan. 

"Kalau dari Muhammadiyah waktu itu Pak Muhti," ucapnya. 

Pembahasan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan pasal demi pasal, dalam draft undang-undang yang bertentangan dengan ayat di dalam Alqur'an. 

"Jadi sumbernya, RUU PKS itu, rancangannya sudah dikomunikasikan dengan tokoh-tokoh agama. Jika dikatakan RUU PKS itu tidak islami, maka tidak benar dari aspek prosesnya," tambahnya. 

Beberapa masyarakat juga menyebut RUU PKS diusung feminis liberal. Baginya itu pandangan yang kurang tepat. 

"Jadi ini sudah dibahas ya, kita, feminis yang masuk pada norma-norma agama dan konstitusi Indonesia," ujarnya. 

Dibahas Mei

Wakil Ketua Komisi VIII F-Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, RUU PKS akan dibahas intensif pada Mei 2019. Panja RUU tersebut, akan banyak menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat.

Draf RUU masih dalam pembahasan yang panjang. Pembahasan akan fokus dibahas mulai Mei 2019. "Kita perbanyak RDPU dengan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk sosialisasi draf RUU, sekaligus menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat," imbuhnya. 

Sodik mengatakan, Panja RUU PKS membutuhkan masukan dari berbagai pihak, demi menyempurnakan RUU tersebut. Dia menegaskan Panja RUU PKS, khususnya F-Gerindra, memiliki semangat untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

"Semangat Gerindra adalah kepada perlindungan, rehabilitasi korban, dan lain-lain. Sama sekali tidak kepada hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat, seperti pembebasan zina," tuturnya. 

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membantah RUU PKS memuat pasal-pasal pro-zina. Bamsoet memastikan DPR tidak mendukung zina.

"Saya pastikan bahwa kami akan menjaga dengan ketat. Karena dasar kita agama. Mayoritas adalah muslim.”

Bamsoet mengaku heran atas petisi penolakan itu. Sebab, menurut dia, DPR kerap didesak segera menyelesaikan RUU PKS.

"Sekarang kita melihat mendukung di sisi apa, menolaknya di sisi apa," ujarnya.

Dia pun menegaskan RUU PKS akan diselesaikan secepatnya. Bamsoet menargetkan RUU PKS selesai di DPR periode ini.

"Kami menargetkan sebelum masa periode kita ini berakhir RUU PKS itu diselesaikan," sebut Bamsoet.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Yohana Yembise mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Targetnya RUU itu jadi UU sebelum pergantian masa jabatan anggota DPR RI.

"Kami lihat itu sudah masuk dalam salah satu pembahasan utama di DPR, akan kita perjuangkan, lebih cepat lebih bagus," kata Yohana.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah dibahas selama bertahun-tahun di periode 2014-2019, tidak kunjung disahkan hingga hari ini. Sementara jika RUU tersebut tidak disahkan hingga pergantian masa jabatan anggota DPR RI, maka proses pembahasan yang dilakukan selama empat tahun dalam Program Legislasi Nasional terancam harus diulang kembali mulai dari nol.

DPR didesak oleh berbagai pihak, terutama oleh ratusan organisasi dan aktivis perempuan yang mendukung penghapusan kekerasan seksual terjadi di masyarakat. (din/det/iat/sms/bls)

Jejak Petisi Maimon

Petisi menolak RUU PKS dibuat Maimon Herawati. Dia menilai RUU itu belum lengkap. Masih ada kekosongan yang belum diatur dalam RUU itu, sehingga memungkinkan masuknya pembolehan aktivtas seksual yang melanggar agama. Petisi itu telah ditandatangani 124.114 orang.

Menurut Maimon, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini bakal memberi pandangan bahwa pemaksaan hubungan seksual bisa kena jerat hukum. Sementara hubungan seksual suka sama suka, walaupun di luar pernikahan, diperbolehkan.

"Kalau menurut saya RUU ini seharusnya RUU Penghapusan Kejahatan Seksual bukan RUU penghapusan kekerasan seksual. Dalam kejahatan seksual, definisi kekerasan seksual yang berada di dalam RUU sekarang bakal masuk di dalamnya," ujar Maimon.

Petisi RUU PKS bukanlah yang pertama dibuat Maimon. Dia pernah membuat petisi ‘Tolak Iklan Shopee Blackpink’ yang ditandatangani oleh 128.258 orang. Maimon mengklaim iklan Shopee Blackpink tersebut menyalahi aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

“Sekelompok perempuan dengan baju pas-pasan. Nilai bawah sadar seperti apa yang hendak ditanamkan pada anak-anak dengan iklan yang tidak seronok (tidak nyaman dilihat) dan mengumbar aurat ini? Baju yang dikenakan bahkan tidak menutupi paha. Gerakan dan ekspresi pun provokatif. Sungguh jauh dari cerminan nilai Pancasila yang beradab,” tulis Maimon pada laman Change.org.

Bukan cuma girl group Blackpink yang masuk dalam daftar petisi Maimon. Dosen Unpad ini pernah membuat petisi ‘Batalkan SNSD pada Syukuran Kemerdekaan RI ke-72’. Petisi yang dibuat 29 Juli 2017 itu telah ditandatangani 17.181 orang. 

"Negara punya kewajiban menjaga nilai-nilai luhur bangsa yang berdasar Pancasila dan berlandaskan UUD45. Negara harus membangun semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme. Nah, apakah undangan pada grup penyanyi seksi itu akan membantu itu semua? Tidak!" ujar Maimon dalam petisinya.

"Kira-kira nilai luhur mana yang mau diadopsi dari grup musik seksi seperti Girl Generation/SNSD dari Korea ini? Grup penyanyi seksi seperti ini menunjukkan budaya objektifikasi perempuan. Nilai hedonisme. Gerakan tari yang kadang mirip pornoaksi di atas panggung."

Menurutnya, alih-alih menjaga nilai luhur bangsa, undangan pemerintah ini akan berperan menggerogoti nilai luhur bangsa, dan akan menyuburkan rasa cinta pada produk Korea, bukan produk Indonesia. 

Seperti tandingan, pada 28 Januari 2019, hadir petisi ‘Hentikan Ibu Maimon Herawati Agar Tidak Membuat Petisi Lagi’ di Change.org. 

"Banyak masyarakat Indonesia sangat membutuhkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera digolkan agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh dan lebih mengakomodir," demikian isi petisi tersebut.

Fokus dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukanlah untuk melanggengkan zina seperti yang dituduhkan oleh Maimon, melainkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi; korban pelecehan seksual.

"Tanpa atau dengan Ibu Maimon Herawati sadari dengan membuat petisi seperti itu tidak hanya meresahkan korban kekerasan seksual, namun juga warga yang mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," isi petisi tersebut.

Hingga 30 Januari 2019, petisi yang dibuat akun Random Guy itu sudah ditandatangani 5.556 orang. (tir/bls)