Rabu, 18 September 2019


Target Partisipasi Pemilu Tahun 2019, KPU Kalbar Gencar Lakukan Sosialisasi

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 660
Target Partisipasi Pemilu Tahun 2019, KPU Kalbar Gencar Lakukan Sosialisasi

Ist

Komisioner KPU Kalbar, Trenggani
"Target dari kita maunya 77,5 persen. Itu tingkat nasional. Mudah-mudah itu bisa tercapai. Kita akan berusaha keras, kalau lebih dari itu lebih baik."

PONTIANAK, SP
- Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 meningkat, dari pada penyelenggaraan sebelumnya. 
Komisioner KPU Kalbar, Trenggani mengungkapkan bahwa KPU Kalbar optimis, dan terus berusaha, agar tingkat partisipasi pemilih di Kalbar mampu mencapai target nasional.

"Target dari kita maunya 77,5 persen. Itu tingkat nasional. Mudah-mudah itu bisa tercapai. Kita akan berusaha keras, kalau lebih dari itu lebih baik," tutur Gani, kemarin. 

Gani menjelaskan, saat ini para penyelenggara Pemilu di setiap daerah sedang gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada pemilih pemula dan kalangan pemuda. 

Ia mengatakan, KPU membagi 11 segmen (kelompok) pemilih antara lain pemilih pemula, pemilih muda, komunitas, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan sebagainya.

"Salah satu upaya yang kami lakukan adalah membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) di semua Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar," jelas dia.

Relasi merupakan program nasional, sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, juga bertujuan mengundang masyarakat untuk proaktif membantu menyukseskan pemilu serentak pertama kali.

"Relasi di Kalbar, ada sebanyak 770 relawan. Setiap kabupaten kota, terdapat 55 orang. Tugas mereka adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat itu berkaitan dengan kepemiluan," jelas dia. 

Ia berani memastikan bahwa relawan yang direkrut ini, bukan merupakan partisan. Karena, kata dia para relawan sudah dipilih secara selektif. Selain itu, ada berapa syarat administrasi yang mereka tandatangani, yang menerangkan bahwa bukan partisan peserta Pemilu.

Adapun, segmen pemilih yang mereka tuju, pemilih pemula, pemuda, perempuan dan sebagainya, ada sebelas segmen. Di mana sebelumnya dalam Relasi sudah disesuaikan basisnya, bahkan ada juga yang tergabung dari penggiat media sosial.

"Mereka dibayar, karena ada honornya. Karena ini kegiatan nasional, itu sudah ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk hal itu. Mereka dibayar selama tiga bulan," jelas dia.

Gani juga tidak menutup mata, selain meningkatkan partisipasi pemilih, dirinya juga akan mensosialisasikan bagaimana, agar angka suara tidak sah nanti bisa tekan semaksimal mungkin.

Tentu dengan lima surat suara dalam waktu beberapa menit, akan menggangu psikologis pemilih, sehingga hal-hal itu perlu diantisipasi sejak dini.

"Tata cara coblos dan pindah memilih kita sosialisasikan juga. Kita juga menghindari suara tidak  sah meningkat. Makanya Relasi bergerak dengan membawa contoh surat suara, untuk disosialisasikan kepada masyarakat," jelas dia.

Tidak hanya itu, jajaran KPU di bawah juga akan tetap bergerak mensosialisasikan Pemilu 2019 ini. Tentu, dia juga menegaskan agar para peserta Pemilu ikut terlibat meningkatkan partisipasi pemilih.

"Tapi yang perlu diketahui kewajiban untuk sosialisasi bukan hanya di KPU, ada juga di peserta Pemilu. Pemerintah juga berperan aktif, seluruh stakeholder kita libatkan untuk semua ini," jelas dia.

Keterlibatan semua komponen, menurut Gani menjadi penting untuk menyukseskan Pemilu 2019. Makanya dirinya juga mengimbau masyarakat proaktif.

"Kita berharap masyarakat datang ke TPS. Dan saya juga mengimbau bagi pemilih yang ingin pindah sekarang sudah bisa, diurus surat pindah memilih, karena ini berkaitan dengan logistik," kata dia.

Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi, Maryadi menyambut baik target partisipasi yang ingin dicapai oleh KPU Kalbar. 

Menurut Maryadi, target ditentukan diawal sebagai upaya motivasi jajaran KPU di bawah untuk bekerja, sehingga partisipasi benar-benar tercapai.

"Saya harap target ini bukan formalitas semata untuk memperlihatkan taji KPU. Tapi benar-benar ini keinginan yang dicapai KPU. Artinya, KPU harus benar-benar berkomitmen," ujar dia.

Maryadi juga mengapresiasi, KPU yang membentuk relawan demokrasi di kabupaten/kota di berbagai daerah. Di mana ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. 

Lanjutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan Pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya Pemilu tidak memiliki makna. 

"Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan Pemilu," jelas dia.

Selain itu, dengan terbentuknya Relawan Demokrasi (Relasi), ia berharap ini mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Yang pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana, serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya," harapnya.

Hanya saja, Yadi tetap mengingatkan, relawan demokrasi juga harus paham dengan pedoman pelaksanaan atau tugas pokok dan fungsinya sebagai relawan demokrasi. 

"Jangan sampai ketika adanya relawan demokrasi tidak bisa membantu tugas-tugas kepemiluan. Kehadiran mereka harus mampu meningkatkan kualitas Pemilu 2019 dari pada pemilu-pemilu sebelumnya," jelas dia. (iat/bob)

Petakan Pendistribusian Logistik

Ketua KPU Kalimantan Barat, Ramdan menyatakan, pihak bersama KPU daerah terus melakukan pemetaan dan menjadwalkan terkait kelancaran distribusi logistik Pemilu 2019, di 14 kabupaaten/kota di Kalbar.
     
"Pemetaan tersebut guna memudahkan dalam hal distribusi logistik Pemilu 2019, hingga ke daerah-daerah terjauh dan tersulit di kabupaten/kota di Kalbar," kata Ramdan, Minggu (3/2).
     
Ia menjelaskan, dalam pemetaan tersebut juga dipetakan terkait moda transportasi yang akan digunakan dalam pendistribusian logistik ke daerah-daerah tersebut.
   
"Tentunya pihak KPU di kabupaten/kota sudah menjadwalkan dan memetakan itu, misalnya untuk transportasi logistik, baik jalur darat mau pun laut seperti apa," ujarnya.

Ia juga meminta kepada KPU kabupaten/kota terus berkoordinasi terkait pendistribusian logistik Pemilu tersebut, agar berjalan lancar dan sampai di tempat tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
     
Dalam kesempatan itu, Ramdan menambahkan untuk logistik lain seperti surat suara dan formulir diperkirakan mulai Februari mulai didistribusikan, termasuk kekurangan kelengkapan alat TPS KPU kabupaten/kota.
     
Selain itu, Ketua KPU Kalbar juga berharap kepada peserta Pemilu senantiasa menjaga ketertiban, mengikuti peraturan yang berlaku, menyampaikan pemberitahuan atau izin kepada kepolisian, dan pemberitahuan kepada Bawaslu di masing-masing tingkatan saat akan melakukan kampanye nantinya.

Ia berharap kampanye sebagai sarana komunikasi politik antara peserta pemilu dan masyarakat. Hal ini harus mengedepankan prinsip yang jujur, terbuka, dan dialogis.

Kampanye juga dimaksudkan sebagai wujud pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut.

Dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), kata Ramdan, tidak diperbolehkan di tempat ibadah, termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan, baik gedung maupun sekolah.
     
"Pemasangan alat peraga kampanye ini tentu mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Ramdan. (ant/bob)