Kamis, 19 September 2019


Keterbukaan Informasi Publik terkait Pemilu Dapat Disengketakan

Editor:

Admin

    |     Pembaca: 655
Keterbukaan Informasi Publik terkait Pemilu Dapat Disengketakan

Sosialisasi Pemilu oleh KPU Kalbar

PONTIANAK, SP - Komisioner Komisi Informasi Kalbar Lufti Faurusal mengatakan, keterbukaan informasi publik berkenaan Pemilu dapat disengketakan, jika informasi yang dimohonkan tidak diberikan.

Mengutip Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa semua informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah informasi publik.

“Mekanisme permohonan informasi tentunya sesuai tata cara yang diatur," kata Lufti, saat sosialisasi persiapan menjelang 70 hari Pemilu di Hotel Orchard Pontianak, Kamis (7/2). Acara tersebut diselenggarakan KPU Kalbar.


Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi tertulis ataupun tidak tertulis melalui sarana elektronik atau non elektronik kepada Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan Badan Publik Penyelenggara Pemilu, wajib menyampaikan pemberitahuan dalam dua hari kerja sejak diterima permohonan.

Apakah informasi yang diminta di bawah penguasaannya atau tidak, menerima atau menolak permohonan informasi dan atau diterima seluruhnya atau sebagian.

Selanjutnya pemohon dapat menyampaikan keberatan tertulis jika tidak menanggapi atau permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik dan atasan PPID secara tertulis dalam jangka waktu tiga hari sejak diterimanya keberatan.

“Jika keberatan tidak ditanggapi atau tidak memuaskan pemohon informasi Pemilu, upaya penyelesaian sengketa informasi dapat diajukan kepada Komisi Informasi," tutupnya. (*)