KPK Tetapkan Sukiman Tersangka

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 619

KPK Tetapkan Sukiman Tersangka
Grafis Suara Pemred (Koko)
Sekretaris DPW PAN Kalbar, Lendeng Syahrani
"Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu, tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu yang kita harapkan."

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang
"Sukiman diduga menerima Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara."

PONTIANAK, SP – Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalbar, Lendeng Syahrani berharap anggota DPR RI dapil Kalbar, Sukiman, tak bersalah dalam kasus suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. 

Meski belum berkomunikasi langsung, dia mendoakan proses hukum yang membelit koleganya itu berlangsung lancar. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi PAN dapil Kalbar, Sukiman (SKM) sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018, untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Kamis (7/2) malam. Dia diduga menerima Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS, untuk meloloskan anggaran pusat tersebut.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu, tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu yang kita harapkan,” kata Lendeng.

Walau bagaimana pun, Sukiman dianggapnya salah satu tokoh Kalbar. KPK memang sudah menjelaskan keterlibatan rekannya itu, dalam kasus korupsi tersebut. Namun, partai masih akan tetap menunggu hasil akhir. 

“Kita juga belum tahu sejauh apa bentuk keterlibatannya. Oleh karena itu, sebelum ada bukti nyata dan keputusan inkrah, tentu bagi partai menunggu hasil itu. Tapi ya kita tunggulah prosesnya,” sebutnya.

Ditetapkannya caleg DPR RI dapil Kalbar ini sebagai tersangka, diyakini tak akan berpengaruh signifikan terhadap suara PAN. Dia yakin mesin partai tetap bekerja dan basis suara tak akan terganggu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Ramdan menerangkan, meski Sukiman ditetapkan tersangka oleh KPK, status sebagai Caleg DPR RI Dapil Kalbar 2 tetap berjalan.

“Proses pencalonannya tetap, karenakan proses hukum masih berjalan, belum inkrah," kata Ramdan.

KPU baru bisa bertindak setelah ada kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini adalah putusan pengadilan.

"Memang terkait proses pencalonan DPR RI di KPU RI, tapi terkait proses pencalonan, kalau ada tersangka yang kaitannya seperti ini, menunggu keputusannya sampai inkrah," katanya.
Pengamat Hukum Universitas Panca Bhakti, Yeni mengatakan, meskipun telah berstatus tersangka, Sukiman masih bisa melenggang mencalonkan diri jadi anggota DPR RI. 

“Meski statusnya sudah tersangka, tapi kita tetap harus menjunjung tinggi yang namanya azas praduga tak bersalah, dan hak politiknya masih tetap ada, dan bisa saja mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota DPR RI,” katanya.

Kecuali, kasus dugaan korupsi yang melilit Sukiman telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

“Salah satu undang-undang korupsi yang baru itu kan, selain hukuman penjara juga hukuman tambahan pencabutan hak politik, tapi kalau masih tersangka, ya belum bisa,” ungkapnya.

Selain Sukiman, tersangka lainnya adalah Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba (NPA).

"KPK telah menyelesaikan penyelidikan baru yang merupakan pengembangan dan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap, terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta.

Dari penyelidikan yang dimulai Oktober 2018 itu, KPK menduga Sukiman menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan tersebut. Dia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan, Natan Pasomba diduga sebagai pihak yang memberi sesuatu, hadiah, atau janji. Dia disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus bermula saat Pemkab Pegunungan Arfak, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan. 

"Pada proses pengajuan, NPA bersama-sama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan," ucap Saut.

Pihak pegawai Kementerian Keuangan lantas meminta bantuan kepada Sukiman sebagai anggota DPR RI. Diduga, terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

"NPA diduga memberi uang Rp4,41 miliar dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp3,96 miliar dan valas 33.500 dolar AS," katanya. 

Jumlah itu merupakan "commitment fee" sebesar sembilan persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari sejumlah uang tersebut, Sukiman diduga menerima Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS.

"SKM diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018, melalui beberapa pihak sebagai perantara," katanya.

Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar.

Perkara itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Mei 2018 dengan empat orang tersangka. Mereka adalah anggota Komisi XI DPR Rl Amin Santono dan Eka Kamaluddin dari unsur swasta yang telah divonis 8 tahun penjara, Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo divonis 6,5 tahun penjara, dan Ahmad Ghiast, kontraktor divonis 2 tahun penjara.

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di rumah dinas Sukiman di Kalibata, Jakarta Selatan, apartemen tenaga ahli fraksi PAN Suherlan, dan rumah pengurus PPP Puji Suhartono. Dari penggeledahan itu, KPK menyita mobil Toyota Camry, duit Rp1,4 miliar, hingga proposal usulan anggaran dari sejumlah daerah.

KPK pun sudah memeriksa tenaga ahli F-PAN DPR, Suherlan. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri soal proposal usulan anggaran dari sejumlah pemerintah daerah yang disita KPK. Puji Suhartono yang menjabat sebagai Wabendum PPP juga sudah diperiksa. KPK memeriksa Puji terkait duit senilai Rp1,4 miliar dalam pecahan dolar Singapura yang disita saat penggeledahan.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka, yaitu anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), dan Yaya Purnomo (eks pejabat Kemenkeu) dan seorang kontraktor Ahmad Ghiast. Sumber dana untuk suap itu disebut berasal dari para kontraktor di Sumedang. 

Ahmad diduga sebagai koordinator sekaligus pengepul dana dari para kontraktor itu. Uang itu kemudian diduga diberikan sebagai suap kepada Amin. KPK turut menyita sejumlah aset saat melakukan operasi tangkap tangan Mei lalu. Aset tersebut antara lain emas seberat 1,9 kg hingga duit Rp 1,8 miliar, SGD 63 ribu, dan USD 12.500 dari apartemen Yaya. Mobil Rubicon milik Yaya juga disita KPK. 

Suara Pemred telah mencoba mengonfirmasi Sukiman lewat sambungan telepon dan pesan WhatApp, namun hingga berita diturunkan tak ada balasan. Namun, pesan WA sudah dibaca. (ant/iat/jee/bls)

Tak Lapor Kekayaan

Dari catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sukiman terakhir kali melaporkan kekayaannya sembilan tahun lalu. Saat itu, jumlahnya harta kekayaannya senilai Rp5 miliar lebih.

Sukiman tercatat terakhir kali menyetorkan laporannya 18 Februari 2010, dengan status sebagai anggota DPR periode 2009-2014, sekaligus calon Bupati Melawi periode 2010-2015. Angka itu meningkat jauh dibanding pelaporan LHKPN sebelumnya, yaitu pada 2003, dengan nilai kekayaan Rp219,5 juta.

Dari LHKPN itu, Sukiman mencatatkan harta berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp3.351.940.000 yang tersebar di Kabupaten Melawi dan Pontianak. Selain itu, dia melampirkan harta berupa alat transportasi yang nilai totalnya Rp782 juta. 

Sukiman memiliki usaha lain, seperti SPBU, dan simpanan berupa giro atau setara kas. Total harta yang dilaporkan Sukiman tercatat Rp5.052.553.698.

Sebelum menjadi anggota DPR RI, dia merupakan Ketua DPRD Melawi periode 2004-2009. Selain jadi legislator di Melawi, Sukiman tercatat sebagai anggota DPRD Sintang periode 1999-2004. Laman DPR RI pun mencatat, Sukiman pernah jadi Asisten Manajer Bidang Umum dan Personalia di PT Meranti Lestari Base Camp Bukit Mayong tahun 1995-1996. (det/bls)