Midji Minta Perusahaan Punya NPWP di Kalbar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 186

Midji Minta Perusahaan Punya NPWP di Kalbar
TANDA TANGAN - Gubernur Kalbar, Sutarmidji menandatangani Pencanangan Zona Integritas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur, Senin (18/2). (SP/Dino)
PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan keinginannya agar perusahaan-perusahan yang beroperasi di Kalimantan Barat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalbar. 

"Karena dengan NPWP di Kalbar, akan menambah pendapatan daerah bagi Kalbar," ujarnya saat ditemui usai acara Pencanangan Zona Integritas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur dalam rangka membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Pencanangan tersebut dilakukan di KPP Pontianak Timur di Jalan Sutoyo Kota Pontianak, Senin (18/2).

Selama ini, menurut Midji banyak perusahaan yang beroperasi di Kalbar NPWP-nya malah di luar Kalbar. Hal itu terjadi karena perusahaan tersebut hanya membuat kantor cabang di Kalbar. Sedangkan kantor pusatnya berada di luar.

“Saya juga usulkan, dimana pun wajib pajak berada, kalau usahanya ada di Kalimantan Barat, maka NPWP-nya kendaknya di Kalimantan Barat,” katanya.

Midji mengatakan, hal itu bisa membantu pembiayaan pembangunan di Kalimantan Barat, karena hampir seluruh Indonesia termasuk Kalbar rata-rata ketergantungan terhadap dana pusat lebih dari 70 persen.

Transfer pusat ini juga tergantung pada pendapatan negara, dan sebaliknya pendapatan negara juga tergantung pada pendapatan pajak.

Jika pajak tidak dikelola dengan baik, dan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka akan ada hambatan dalam pembiayaan. 

Dirinya berharap di sektor perpajakan ini betul-betul diterapkan supaya ada kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Dan ia meminta agar wajib pajak dibuat enjoy dan menyadari pajak yang mereka bayar untuk pembangunan Kalimantan Barat dan di Indonesia.

Midji juga mengatakan, pencanangan zona integritas satu tekad untuk melayani perpajakan dengan baik, tranparan dan tidak melakukan korupsi. Inti dari pelayanan yang baik di zona integritas adalah transparansi dalam pelayanan. Jika itu sudah dilakukan dengan baik, maka pelayanan akan baik. 

“Konsistensi dalam menegakkan aturan juga menjadi penting dalam mewujudkan WBK WBBM,” ucapnya.

Kemudian, dirinya mengatakan interaksi antara wajib pajak dan petugas pajak seharusnya tidak ada, maka dengan itu tidak akan ada ruang terjadinya korupsi. 

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar, Farid Bahtiar mengatakan, pihaknya memang sedang mengupayakan apa yang diinginkan Gubernur Kalimantan Barat. 

Saat ini menurutnya DJP Kalbar sudah memiliki daftar wajib pajak yang belum terdaftar. Mereka di antaranya yang memiliki kantor cabangnya di Kalimantan Barat.

DJP Kalbar akan mengundang wajib pajak tersebut untuk mendorong, agar memiliki NPWP di cabang. Upaya ini bertujuan, supaya ada pendapatan bagi Kalbar tidak hanya bagi DKI Jakarta. 

Dirinya menyampaikan, dalam waktu dekat ini, sebelum jatuh tempo STP juga akan mengundang pengusaha yang berpengaruh di Kalbar, agar bisa bertemu dengan gubernur.

Diharapkan, Gubernur Kalbar, Sutarmidji bisa menyampaikan ekpektasi secara langsung kepada pengusaha yang berbisnis dan melalukan usahanya di Kalbar. 

“Kita juga berkerjasama dengan bupati dan walikota, guna mendorong pengusaha lokal untuk membayar pajak secara transparan,” ungkap dia.

Ia mengatakan, ini merupakan program nasional, namun untuk di Kalbar intensitasnya akan lebih pertingkat, dan pihaknya juga akan selalu melakukan berbagai upaya untuk menegakkan peraturan yang ada.

Ia mengatakan, target penerimaan pajak Kalbar tahun ini sebesar 7,8 triliun, ini naik sebanyak 20 persen dari tahun sebelumnya yakni 7,2 triliun. 

Untuk itu, Farid meminta kepada masyarakat agar menyampaikan SPT melalui jalur elektronik. Penyampaian SPT elektronik diharapkan, agar masyarakat tidak berbondong-bondong datang ke kantor pajak.

“Ini adalah upaya untuk mengurangi interaksi dengan wajib pajak, sehingga diharapkan bisa mengurangi potensi terjadinya KKN,” tutupnya. (din/bob)