Polda Canangkan Zona Integritas di Sembilan Satker

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 73

Polda Canangkan Zona Integritas di Sembilan Satker
ZONA INTEGRITAS - Sembilan Satker di Polda Kalbar menandatangani Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lapangan Jananuraga, Senin (18/2). (SP/Suria)
PONTIANAK, SP - Mewakili Kapolda Kalbar Didi Haryono, Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol Andi Musa memimpin pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di sembilan Satuan Kerja (Satker) di Lapangan Jananuraga Polda Kalbar, Senin (18/2).

Sembilan Satker yang secara serentak dicanangkan pembangunan zona integritas tersebut di antaranya adalah Irwasda, Ro Sdm, Ro Rena, Dit Intelkam, Dit Reskrimsus, Dit Reskrimum, Dit Polairud, Dit Lantas dan Rumkit Bhayangkara Polda. 

"Pencanangan zona integritas itu sebetulnya melalui empat tahap, yakni diawali penandatanganan zona integritas, pencanangan, pembentukan unit-unit penggerak serta tahap terakhir adalah, melakukan sosialisasi. Dalam kegiatan ini dua tahap tersebut sudah terlaksana," kata Andi. 

Selain itu, dia berharap dengan penandatanganan serta pencanangan ini, sembilan Satker itu harus bisa berkomitmen dalam menjalankan tugas. Baik dari pimpinan hingga seluruh anggotanya, agar benar-benar memahami tupoksi zona integritas, di mana bertujuan memberikan pelayanan yang baik serta bebas dari pungutan-pungutan liar (pungli). 

Ditambahkannya, selain dari sembilan Satker itu, setidaknya ada dua Polresta yang sudah mendapat gelar wilayah zona integritas menuju WBK, di antaranya adalah Polresta Pontianak dan Polres Singkawang. 

"Dua wilayah ini sedang kita tingkatkan untuk menjadi wilayah birokrasi yang bersih melayani," ucapnya. 

Sedangkan polres lainnya, seperti Polres Mempawah, Sambas, Bengkayang, Landak, Ketapang serta Polres Sintang baru diusulkan oleh Polda tahun ini. 

Andi mengatakan bahwa masyarakat bisa menjadi pihak pengawas, atau pengoreksi, apabila di zona-zona ini belum berjalan dengan baik serta masih terdapat indikasi pungutan liar. 

"Apabila ada indikasi ini, silahkan laporkan ke kita, untuk kita tertibkan," tegasnya. 

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir juga Kepala Ombudsman perwakilan Kalbar, Andi Priyadi. Ia mengatakan bahwa dengan adanya pencanangan zona integritas ini merupakan salah satu langkah maju yang dilakukan oleh Polda Kalbar. Di mana selain bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik, pencanangan ini juga sebagai motivasi untuk internal Satker, agar tidak berlaku koruptif. 

Jika di kemudian hari, sembilan Satker ini dilaporkan oleh masyarakat, maka, dia berharap agar direspon, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan segera. 

"Kita harapkan ke depannya agar lebih baik. Karena walaupun masih ada ditemukan pelayan yang tidak baik, tentunya ada evaluasi dan pembenahan diri," terangnya. 

Ditambahkannya dia, pada dasarnya pelayanan di Polresta dirasanya lebih besar tugasnya dibanding di Polda. Pasalnya, seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, Polres menjadi lini terdepan dalam memberikan pelayanan. 

Oleh sebab itu, dia berharap agar kepolisian menjalankan tupoksinya dengan baik, terutama di bagian Satlantasnya. Dia menjelaskan berdasarkan temuan Ombudsman Kalbar, bahwa ada indikasi pelayanan yang tidak baik itu di wilayah parkiran serta di tempat-tempat kursus mengemudi. 

"Maka saya bilang sama Pak Kalporesta Pontianak, anda jangan bangga dulu, nanti sewaktu-waktu ada tim kami turun dan akan menjadi catatan itu," jelasnya. 

Dia menuturkan, hal ini menjadi catatan penting terutama di bagian pelayanan langsung terhadap masyarakat. Pasalnya untuk menciptakan kondisi wilayah integritas yang bebas dari pungli, dibutuhkan kesiapan dari masing-masing polres serta jajarannya. 

"Harus berani, harus ada keberanian. Ya, kalau ada keberanian berarti ada sesuatu yang dipertahankan," kata dia.

Menutup perkataannya, dia berharap semua polres di wilayah Kalbar agar memberikan pelayanan yang terbaik sebagai pintu terdepan bagi masyarakat. (sms/bob)