Pembangunan Desa Terkendala Status Kawasan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 307

Pembangunan Desa Terkendala Status Kawasan
Grafis Suara Pemred (Koko)
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Marius Marcellus Tj
"Seluruh kewenangan berada di pemerintah pusat, Dinas Kehutanan sifatnya hanya mengusulkan kepada pemerintah pusat."

Ketua Pokja Reforma Agraria Perhutanan Sosial, Muayat Ali Mushi
“Program TORA bisa direalisasikan jika dalam kawasan tersebut, dipastikan memiliki kawasan pemukiman, serta ada fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).” 

PONTIANAK, SP – Pembangunan desa di Kalimantan Barat terkendala status kawasan. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kalbar, setidaknya ada 718 desa yang masuk di kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Gelontoran dana desa jadi tak berarti karena penetapan tersebut.

Pemerintah desa pun kebingungan. Mereka ingin mengembangkan desa, paling tidak akses jalan mulus. Tapi apa daya, rencana baik itu justru bertentangan dengan aturan.

Kepala Desa Nanga Kempangai, Kecamatan Ella Hilir, Melawi, Jahari salah satu yang mempersoalkan penetapan kawasan hutan lindung di wilayah desanya. Status ini tak banyak diketahui oleh masyarakat, namun memunculkan masalah pelik.

"Kami ini sebenarnya ingin merasakan pembangunan seperti desa-desa lain. Tapi sekarang selalu alasannya desa kami berada di kawasan hutan lindung. Status ini membuat kami merasa dikriminalisasi," keluhnya, Rabu (20/2).

Desa Nanga Kempangai masih sulit diakses melalui jalan darat. Padahal saat ini, pemerintah pusat sudah membangun Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah yang sebenarnya bisa melintasi desanya.

“Tapi apa daya, pelaksana tak berani membangun jalan melewati desa kami karena masuk dalam kawasan hutan lindung. Kalau pusat saja tak berani, bagaimana dengan Pemkab,” katanya.

Persoalan serupa dihadapi masyarakat di wilayah Desa Kayu Bunga, Kecamatan Belimbing Hulu, Melawi. Jangankan membangun jalan, untuk memperbaiki jembatan putus saja tak bisa diusulkan melalui APBD. 

Kades Kayu Bunga, Andreas, menyebut pihaknya tidak pernah mengusulkan pembangunan jembatan, jalan dan fasilitas umum lainnya menggunakan dana pemerintah. Pasalnya, kawasan tersebut masuk dalam area hutan lindung. Usulan sudah pasti mentok di tengah jalan.

“Makanya, perlu perubahan status kawasan, jika ingin mendapatkan pembangunan. Sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa, sebelum berubah status menjadi Area Penggunaan Lain (APL) untuk pinjam pakai,” ungkapnya.

Dia berharap Pemkab Melawi sebagai yang berwenang berupaya membantu warga. Berkoordinasi dengan instansi terkait, sehingga kawasan hutan lindung tersebut, berubah status menjadi APL atau status pinjam pakai.

“Dengan adanya perubahan status kawasan dari hutan lindung menjadi APL, maka pembangunan bisa berjalan menggunakan dana pemerintah, termasuk perbaikan jalan bisa ditingkatkan,” katanya.

Hal sama dirasakan warga Desa Tapang Daan, Kecamatan Kalis, Kapuas Hulu. Setidaknya 108 Kepala Keluarga setempat menggantungkan hidup dari hasil alam. Seperti berburu, berladang dan menjual kayu yang diambil dari hutan. 

"Semenjak ditetapkan desa kami masuk dalam status hutan produksi, kami sebagai masyarakat biasa merasa sangat sakit dengan kebijakan pemerintah itu," kata Kades Tapang Daan, Juman.

Sialnya, penetapan status wilayah hutan produksi di Desa Tapang Daan tidak hanya pada wilayah hutan yang jauh, melainkan sampai ke pemukiman penduduk. 

"Sekarang jika kami mengambil kayu di hutan itu, kami dianggap mencuri hak negara, selain itu kami juga sulit menyertifikatkan tanah yang telah kami miliki puluhan tahun yang lalu," terangnya.

Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim, menyebut akibat wilayah masuk dalam kawasan hutan lindung, Pemda akan sulit untuk melakukan pembangunan. Jika dilanggar, berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

"Sebagai contoh ruas jalan Tekudak-Tanjung yang menghubungkan Desa Bahenap dan Desa Kensurai di Kecamatan Kalis, tidak bisa dibangun lantaran jalan itu masuk kawasan hutan produksi," terangnya.

Akibatnya, dari kabupaten tidak bisa menganggarkan dana pembangunan peningkatan jalan darat tersebut. Sementara jika dipaksakan untuk dibangun, akan melanggar aturan hukum.

"Di sisi yang lain masyarakat membutuhkan jalan itu, untuk mempermudah akses keluar masuk barang dan orang," tuturnya.

Kasim berharap wilayah tersebut dapat dikeluarkan dari status kawasan hutan produksi, sehingga desa dan jalan bisa dibangun oleh pemerintah.

"Jika wilayah itu sudah dibebaskan statusnya, dana kabupaten dan provinsi bisa masuk ke sana, untuk membantu dalam pembangunan," terangnya.

Dalam upaya mengusulkan pengalihan fungsi hutan lindung, dirinya bersama Presidium Kemasyarakatan PMKRI Cabang Jakarta Timur, telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kami juga sudah menyerahkan dokumen permintaan pengalihan fungsi hutan lindung, oleh tokoh masyarakat dari delapan kecamatan seperti Kecamatan Kalis, Mentebah, Silat Hilir, Embaloh Hulu, Putussibau Selatan, Suhaid dan Selimbau," terangnya.

Pemda Berupaya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Melawi, Jaya Sutardi mengungkapkan masalah desa dalam kawasan hutan sudah ada sejak Melawi terbentuk. Lahan di Melawi, 77 persen merupakan kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas maupun hutan produksi konversi. 

“Di era Pak Suman (bupati pertama) sudah diajukan alih fungsi lahan, dan terealisasi zaman Pak Firman. Saat itu, alih fungsi hutan diusulkan oleh Dinas Kehutanan dan kita mendapat kurang lebih 100 ribu hektar,” katanya. 

Proses pembangunan di daerah kawasan hutan memang sama sekali tak bisa dilakukan. Hal ini melanggar aturan. Tak cuma dalam kawasan, di luar kawasan hutan pun, bila bukan di atas aset milik pemerintah, pembangunan dilarang. Sementara proses alih fungsi lahan kini tak mudah. 

“Kewenangan soal kehutanan ini tidak lagi berada di kabupaten. Jadi harus diusulkan ke pusat melalui provinsi dengan berkoordinasi dengan pihak kabupaten,” jelasnya. 

Memang ada pula program pemerintah mengeluarkan desa dari kawasan hutan. Hanya, hal ini harus melalui proses survei dari pusat untuk memastikan bahwa masyarakat memang sudah berdiam lama di daerah tersebut.

“Prosesnya tidak mudah. Harus juga dilakukan perubahan tata ruang wilayah,” katanya. 

Sementara Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Kapuas Hulu, Budi menjelaskan melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan hutan (PPTKH) 2018, telah diusulkan 83 desa se Kapuas Hulu untuk dikeluarkan dari kawasan hutan.

"Kami juga sudah mengusulkan sekitar 19 ruas jalan yang masuk dalam kawasan hutan lindung untuk dikeluarkan dari kawasan hutan," terangnya.

Tujuannya, agar tidak menyulitkan dalam pembangunan. Sebab, selama ini Pemda kesulitan membangun desa dan jalan yang masuk kawasan hutan. Masyarakat pun sulit membuat sertifikat tanah.

"Untuk membangun wilayah yang masuk kawasan hutan, harus terlebih dahulu mengurus izin pinjam pakai ke Kementerian Kehutanan," tuturnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Marius Marcellus Tj mengatakan, dinasnya sudah menginventarisasi dan mengidentifikasi pemukiman dalam kawasan hutan. Memang belum seluruhnya selesai. Atas dasar itu, pihaknya mencoba mengusulkan kepada pihak kementerian karena soal kehutanan ini, soal pilihan bukan soal wajib. 

“Seluruh kewenangan berada di pemerintah pusat, Dinas Kehutanan sifatnya hanya mengusulkan kepada pemerintah pusat,” ucapnya. 

Setelah inventarisasi dan usulan tak dapat respon, Dinas Kehutanan bersama Gubernur Kalbar mengekspos hal tersebut ke dua kementerian. Yakni, Menko Perekonomian dan Menko PMK. Dari ekspos itu, akhirnya keluar kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). 

TORA adalah proses pelepasan pemukiman, dan beberapa areal pertanian di dalam kawasan hutan. Untuk tahap sekarang, baru diproses tujuh kabupaten. Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kubu Raya, Ketapang, Landak, Sanggau, Kapuas  Hulu, Bengkayang, Sekadau. 

Semua sudah masuk tahap penyusunan laporan. Hasil verifikasi lapangan tersebut, akan dijadikan dasar rekomendasi gubernur kepada kementerian. 

“Masih tersisa enam kabupaten, rencananya akan diselesaikan pada tahun 2019,” ucapnya.

Sebelum ada TORA, penggunaan lahan dalam kawasan hutan, dipergunakan masyarakat seperti apa adanya. Pihaknya juga tidak bisa melarang, sepanjang untuk menyambung kehidupan masyarakat. 

Ada beberapa program terdahulu, misalnya program inklaf oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BKPH). Namun, tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah. Ada pula program pelepasan kawasan, namun tidak banyak karena sifatnya hanya parsial. TORA diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan ini.

Untuk mengeluarkan daerah tersebut dari kawasan yang telah ditetapkan pemerintah, Dinas Kehutanan telah bersosialisasi dengan melibatkan camat dan kepala desa. Dari mereka muncul usulan ke kabupaten. 

Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota melakukan pembahasan. Baru kemudian dievaluasi oleh tim yang telah dibentuk. Setelah usulan diterima maka dilakukan pengkajian. Sepanjang usulan bisa diterima, proses berjalan.

“Prosesnya betul-betul dari bawah. Jika memang ada lahan yang tidak diusulkan dari desa, dan itu diketahui oleh bupati, maka akan diminta bupati untuk mengusulkan,” katanya. 

Sebenarnya, hal ini terkait pemanfaatan ruang di kabupaten. Sepenuhnya merupakan usulan kabupaten. Dinas Kehutanan hanya memverifikasi, yaitu melihat fakta-fakta di lapangan dan dipetakan. Selanjutnya, mencari dukungan yang bisa dipergunakan, untuk memberikan penguatan terhadap lahan yang diajukan. 

“Setiap kabupaten/kota yang sudah terkena target, hampir semuanya berbatasan dengan perbatasan,” sebutnya.

Manfaatkan TORA

Ketua Pokja Reforma Agraria Perhutanan Sosial, Muayat Ali Mushi mengatakan, “Program TORA bisa direalisasikan jika dalam kawasan tersebut, dipastikan memiliki kawasan pemukiman, serta ada fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).” 

"Jika ada tiga hal ini dan luas kawasan hutannya lebih besar dari 30 persen, itu bisa TORA," ungkapnya. 

Namun sebelumnya, kawasan ini harus diinventarisasi terlebih dahulu. Jika tidak masuk dalam daftar usulan tahun lalu, maka dapat diusulkan kembali pada tahun ini. Masyarakat pun harus didata. Mulai dari nama hingga Kartu Tanda Penduduk. Luasan wilayah juga harus dihitung.

Ketika disinggung bahwa SK Penetapan Kawasan Hutan Lindung dikeluarkan oleh Kemenhut tahun 2014, sedangkan masyarakat dusun itu sudah lama bermukim di sana, dirinya langsung menegaskan bahwa, kawasan itu harus segera dikeluarkan dari hutan lindung. 

"Oh ya sudah itu segera keluar, kalau itu gitu. Bisa itu, bisa masuk TORA itu," tegasnya. (din/eko/sap/sms/bls)

Pemerintah Belum Efektif

Direktur Lembaga Elpagar, Ferbertus Ipur mengatakan, saat ini peran pemerintah, baik di level provinsi maupun pemerintah daerah, belum berjalan efektif dalam menangani kasus agraria. 

Pasalnya, fenomena yang hari ini dirasakan oleh masyarakat, kawasan pemukiman itu secara tiba-tiba saja berubah statusnya menjadi kawasan hutan lindung, sudah lama terjadi. 

Padahal jika dilihat dari regulasi, status hutan lindung berarti kawasan tersebut harus bebas dari aktivitas. Dan celakanya, penetapan itu dibiarkan berlarut-larut sampai hari ini. 

"Nah, itu persoalannya. Mestinya kalau ikut dalam ilmu hukum itu batal, kebijakan kayak gitu," ujarnya, Rabu (20/2).

Pasalnya, ketika suatu kawasan akan ditetapkan menjadi kawasan konservasi dalam hal ini adalah hutan lindung, maka hutan itu harus terlebih dahulu dipastikan bahwa tidak ada wilayah pemukiman di dalamnya. 

"Mengenai kasus ini, masyarakat kan subjek hukum. Ada desa juga di dalamnya, yang sebenarnya desa itu bagian dari produk hukum juga," imbuhnya. 

Penetapan kawasan ini sebetulnya bersifat sepihak dan semena-mena. Misalnya saja pada zaman gencarnya realisasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Saat itu banyak sekali kawasan yang secara tiba-tiba ditetapkan sebagai hutan cadangan dalam bentuk hutan lindung, tanpa adanya persetujuan dari masyarakat. 

"Jadi masyarakat pun jadi bingung, karena dia sudah jauh lebih tua hidup dari ini (TGHK), lalu tiba-tiba ditetapkan jadi areal hutan lindung," kesalnya. 

Pada dasarnya, kawasan tersebut bisa dinormalisasi, melalui peran pemerintah kabupaten dan provinsi. Meskipun faktanya saat ini masih sangat banyak kampung-kampung yang mengalami hal serupa. 

Hal ini bisa dilakukan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah disiapkan Presiden Jokowi. Di mana tujuan program tersebut untuk mengevaluasi bentuk-bentuk permasalahan agraria yang ada di Indonesia. 

"Misalnya ada kampung masuk dalam hutan itu, harusnya dikeluarinlah," terangnya. 

Dengan begitu, permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan. Sehingga aktivitas pembangunan, apa pun bentuknya dalam rangka kesejahteraan masyarakat menjadi legal. (sms/bls)