CSR Sawit Tak Jelas

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 1029

CSR Sawit Tak Jelas
Grafis Suara Pemred (Koko)
Humas GAPKI, Mulfi Huda
"Kami sudah menjalankan semua sesuai prosedur, begitu juga dengan CSR. Dukungan sarana dan prasarana sudah kami jalankan, sesuai ketersediaan dana yang dialokasikan."

Gubernur Kalbar, Sutarmidji
"Kewajiban mereka itu benar-benar dipatuhi. CSR-nya juga tidak jelas, mana jelas. Sawit itu apa kontribusi untuk Pemda, tidak ada."

PONTIANAK, SP – Dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sawit tak jelas rimbanya. Padahal, ada 366 Izin Usaha Perkebunan (IPU) tercatat di Kalbar. Kenyataan di lapangan bisa dilihat, jalan umum rusak, dilalui kendaraan pengangkut sawit. Kesejahteraan masyarakat pun belum terjamin.

Akibat jalan rusak, tidak sedikit warga yang menutup akses jalan tersebut, sebagai bentuk protes. Sementara pihak perusahaan abai saja dengan kondisi jalan umum itu. 

Penutupan jalan awal pekan ini dilakukan warga Dusun Rees, Desa Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kubu Raya. Jalan kampung mereka seperti hamparan bubur. PT Graha Agro Nusantara yang berada di desa tersebut, menggunakan jalan kampung untuk aktivitas perusahaan.

“Kami tutup jalan ini untuk keluar masuk kendaraan perusahaan, karena kondisi jalan yang sudah macam bubur,” ucap seorang warga setempat, Kimlai.

Sebelum menutup, warga melalui tokoh adat sudah mengundang pihak perusahaan untuk dialog. Namun dengan alasan hujan, pihak perusahaan tidak menemui warga. Upaya perbaikan dari perusahaan memang ada, tapi sementara.

“Dahulu perusahaan sampai menawarkan jemputan bagi anak sekolah, karena kondisi jalan yang tidak bisa dilalui,” katanya.

Setidaknya ada lima titik jalan kampung yang berkondisi serupa. Selama berdiri, perusahaan hanya mementingkan keuntungan, tanpa punya kebijakan berpihak kepada masyarakat. 

“Kalau kendaraan perusahaan yang jatuh gampang sekali mereka mengangkatnya, tapi kalau kendaraan warga yang jatuh, akan banyak biaya yang dibutuhkan,” jelasnya.

Sepekan sebelumnya, warga Desa Simba Raya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang memblokir jalan Sintang menuju Ketungau. Mereka menuntut realisasi janji Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memperbaiki. Jalan itu merupakan satu-satunya akses menuju empat kecamatan perbatasan. Yakni, Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir dan Binjai.

Kepala Desa Simba Raya, Sugiono menyatakan, penutupan jalan merupakan bentuk ketidakpuasan. Kondisi rusak sudah lama berlangsung. Hal ini diperparah banyaknya kendaraan perusahaan perkebunan sawit dengan muatan berlebih yang melintas.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bahkan sempat menyatakan, perusahaan perkebunan sawit tidak memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Malah akibat dari pembukaan lahan perkebunan, banyak jalan di daerah yang rusak.

"Saya ngomong sama Presiden beberapa waktu lalu, Presiden bertanya, ‘perusahaan sawit kan harus buat jalan sendiri Pak Gubernur’, saya bilang ke Pak Jokowi, ‘mana ada Pak, mereka lewat jalan negara dan jalan provinsi rusak semua’," cerita Sutarmidji.

Kalbar pun dianggap sebagai penghasil cruide palm oil (CPO) terbesar di Indonesia, namun itu hanya anggapan belaka. Di dalam APBD, perusahaan perkebunan dan pertambangan tidak memberikan kontribusi yang signifikan.

"Kita diakal-akalin saja oleh mereka, yang didapat negara hanya 10 persen dari perusahaan sawit dan pertambangan yang melakukan konsesi di Kalbar," ungkapnya.

Di Sintang banyak jalan hancur akibat truk perkebunan berbeban berat. Namun dari tujuh perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan itu, hanya sedikit perusahaan yang memberikan bantuan perbaikan jalan. Itu pun dana yang kecil.

"Mereka hanya nyumbang sekitar Rp20 juta, padahal mereka sudah membuat jalan menjadi hancur seperti ‘bubur’. Kalau saya bantuan sebesar itu tidak diambil dan lebih baik dikembalikan saja," ujarnya.

Seharusnya, perusahaan memiliki jalan angkut sendiri. Jika pun masih menggunakan jalan provinsi dan kabupaten, mesti taat aturan. Menyesuaikan dengan beban jalan.

"Jika beban jalan hanya 10 ton jangan dibebankan sampai 20 ton. Begitu rusak tidak mau bertanggung jawab. Kan masyarakat yang menikmati jalan yang hancur-hancuran itu," tegasnya. 

Kondisi seperti ini tak hanya terjadi di Sintang, namun umum se-Kalbar. Akan tetapi ada pula perusahaan di tempat lain yang sudah membuat jalannya sendiri. Bahkan karena selalu menjaga dan merawat jalan yang dibuat, perusahaan tersebut melarang perusahaan lain melintas di jalannya. 

"Benar juga dia (perusahaan) merawat baik-baik yang lain (perusahaan lain) enak-enak menggunakannya," ucapnya.

Dia tidak akan main-main terhadap persoalan seperti ini. Jika perusahaan masih bandel dan tak mau ikut aturan, dia bisa saja mengusulkan pencabutan izin usaha.  

"Tapi saya lebih kepada kewajiban mereka yang disampaikan itu benar-benar dipatuhi. CSR-nya juga tidak jelas, mana jelas. Sawit itu apa kontribusi untuk Pemda tidak ada," tambahnya.

Seandainya jalan-jalan rusak diperbaikai, masyarakat harus turut menjaganya. Jangan biarkan truk-truk yang melebihi kapasitas melintas. Jika masih dibiarkan, jalan akan kembali rusak dan perbaikan sia-sia. 

"Kan mereka (masyarakat) yang tinggal di sana. Itu yang saya kadang kasihan juga lihat masyarakat. Perusahaan seenak perut saja," pungkasnya.

Klaim Berkontribusi

Manajer Legal PT Rafi Kamajaya, Hendra menglaim perusahaan sawitnya ikut membantu pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur.

"Kalau CSR secara khusus, kami belum ada. Tapi kami juga sering membangun jalan yang melewati pemukiman penduduk. Banyak dulu daerah yang tak ada jalan hanya bisa lewat air, sekarang sudah bisa diakses lewat jalan darat," katanya.

Jalan yang dibangun, bukan semata-mata akses menuju kebun. Tapi juga disesuaikan dengan usulan kades atau masyarakat. Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat setempat.

"Kita juga ikut bantu bila ada perbaikan atau pembangunan rumah ibadah. Termasuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Artinya, bila memang menjadi prioritas, kita ikut terlibat," katanya.

Soal pemanfaatan jalan negara, diakui perusahaannya ikut menggunakan. Apalagi mengingat areal perkebunan sawit PT Rafi berada di sisi kiri dan kanan jalan nasional. Angkutan buah, bisa saja menggunakan jalan perusahaan, tapi masih tetap melintasi jalan nasional. 

"Soal kontribusi, perusahaan kan juga ikut bayar pajak ke negara," katanya. 

Humas Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mulfi Huda mengatakan, hingga hari ini seluruh perusahaan yang tergabung dalam organisasi itu, selalu berkomitmen taat aturan. 

Hal itu dalam rangka memajukan sawit yang berkelanjutan. GAPKI juga telah memperkuat kemitraan dengan para petani. Tata kelola sawit yang dianggap sudah produktif jadi bukti.

"Kami sudah menjalankan semua sesuai prosedur, begitu juga dengan CSR. Dukungan sarana dan prasarana sudah kami jalankan, sesuai ketersediaan dana yang dialokasikan," ungkapnya. 

Selama ini program CSR sudah diimplementasikan sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, peribadatan, bahkan dukungan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh perusahaan. 

Ke depan, program ini perlu sinergi semua pihak. Terutama pemerintah dan asosiasi pelaku sawit. Hal ini dirasa perlu, apalagi jika ditujukan untuk pembinaan, supervisi serta pengawasan. Imbasnya tercipta iklim usaha kelapa sawit yang kondusif. 

"Akan kita lakukan ini, kita pasti ingin tata kelola sawit yang produktif, efesien, berdaya saing serta berkelanjutan," katanya.

Pengawasan Daerah

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Florentinus Anum menjelaskan, apabila perkebunan kelapa sawit berada di wilayah kabupaten, maka bupati yang punya kewenangan memberikan izin. Kecuali perkebunan berdiri di dua kabupaten, izin tersebut di provinsi. 

Untuk Kalbar, hampir keseluruhan perizinan dikeluarkan bupati masing-masing daerah. Begitu juga urusan pembinaan dan pengawasan, jadi wewenang pemberi izin.

Pemprov Kalbar sekadar membina. Apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan, pihaknya hanya bisa merekomendasikan melalui surat Gubernur kepada kabupaten/kota, untuk ditindaklanjuti. 

"Apabila kita (Pemprov) temukan ada perusahaan menyalahi aturan, kita rekomendasikan kepada pemberi izin, karena yang menegur, memberikan sanksi, mencabut izin adalah pemberi izin," tutur dia.

Perusahaan memang mempunyai tanggung jawab berkontribusi bagi daerah. Semua diatur dalam ketentuan perizinan. Namun secara aturan tidak ada pasal yang menjelaskan secara tegas, bentuk tanggungjawab itu. Hanya saja, tersirat bahwa perusahaan punya kewajiban membina masyarakat sekitar kawasan perkebunan.

"Kepedulian dan sensitivitas dari perusahaan terhadap masyarakat sekitar kampung harus ada. Jadi perusahaan harus peduli terhadap masyarakat sekitar," jelasnya.

Semua perusahaan diminta intropeksi diri terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Apakah sesuai atau tidak dengan asas manfaat. Jika belum, harus diperbaiki. Sebaliknya, jika sudah, sampaikan faktanya pada pemerintah.

“CSR mereka sudah belum dilakukan dengan baik, jadi ini yang perlu diintropeksi. Perusahaan harus melihat, apakah sudah benar mengelola perkebunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," jelasnya.

CSR wajib diberikan, tanpa diminta masyarakat. 

"Itu aturan, kalau CSR ada untuk masyarakat, laksanakan. Jadi jangan menunggu diminta masyarakat. Yang memberikan izin tentu harus mengawasi juga," pungkasnya.

Atur CSR

Wakil Ketua LSM Citra Hanura Sanggau, Abdul Rahim menyarankan, perusahaan perkebunan bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam melaksanakan program CSR. Program tanggung jawab itu harus diawasi maksimal.

“Ya, kita mengharapkan semua mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama, dengan mengedepankan aturan yang berlaku,” kata Rahim.

Seperti di Kabupaten Sanggau misalnya, keterbatasan APBD membuat pembangunan tidak maksimal. Karena itu, perusahaan kelapa sawit perlu dilibatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Sementara terkait jalan, harus ada dasar jelas. 

“Mana yang jalan umum, mana jalan perusahaan. Karena para petani sawit juga ada pemotongan pemeliharaan jalan. Ini juga perlu diaudit oleh para pengawas,” timpalnya.

Apa yang sudah diatur harus diimplementasi di lapangan. Pengawasan yang masif dan terstruktur dari tingkat provinsi sampai daerah harus berkesinambungan. 

“Nah di sini perlu duduk satu meja antara pengusaha dan pemerintah, serta mengaktifkan secara menyeluruh jembatan timbang,” tuturnya.

Selama aturan investasi sawit terpenuhi, tentu tidak bisa dilarang. Semua tinggal dibicarakan dengan duduk bersama. (ant/din/eko/iat/jul/sap/sms/bls)

Tidak Transparan

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung menilai perusahaan tidak transparan soal dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ke mana larinya dana, berapa besarannya pun tak diketahui masyarakat.

“Belum transparan, belum ada keterbukaan. Perusahaan mana menyalurkan untuk apa dan ke mana saja. Jangan berdalih kantornya ada di Jakarta, kalau kantor ada di Jakarta tanam saja sawit di Jakarta. Jangan di sini,” katanya, Kamis (21/2).

Sementara di sisi lain, regulasi belum mendukung kontribusi maksimal lahan Kalbar yang jadi perkebunan. Kalbar misalnya, tidak bisa merasakan pajak ekspor komoditas tersebut. 

“Kalbar ini persoalannya tidak dapat distribusi dari sisi ekspornya. Karena kita tidak punya pelabuhan, kita pakai pelabuhan orang lain. Dengan demikian pajak-pajaknya tidak diberikan dengan kita,” terangnya.

Pajak-pajak yang dibayarkan perusahaan justru masuk ke daerah lain. Seperti Jakarta yang jadi lokasi kantor pusat perusahaan.

“Saya juga sependapat bahwa belum maksimallah kehadiran perusahaan ini bagi kelangsungan pembangunan di Kalbar, belum memberikan dampak positif yang besar kepada masyarakat Kalbar," imbuhnya. 

Akibatnya, seperti yang dilihat sekarang. Jalan-jalan rusak lantaran dilintasi truk pengangkut buah dan minyak sawit. Mereka menggunakan jalan umum. Namun disahkannya Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Provinsi, tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, diharapkan mereka membuat jalan sendiri.

“Ada di Sanggau kemudian Ketapang, saya sepakat bahwa perusahaan-perusahaan ini mesti duduk bersama dengan pemerintah, artinya transparanlah," ucapnya.

Di sisi lain, perawatan jalan rusak terkendala anggaran yang terbatas. 

“Belum banyaknya dana yang kita kucurkan sehingga kualitas jalan belum memenuhi syarat yang kita inginkan. Mestinya angkutan jalan kita ini bisa sampai 50-70 ton. Kualitasnya juga graden yang sudah bagus," ucapnya.

Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing diharap bisa turut membantu Kalbar, mendapat rupiah dari ribuan hektare lahan sawit.

“Seperti yang selama ini disampaikan Pak Gubernur kalau kita sudah memiliki pelabuhan maka nanti antara Rp1,5-2 triliun setiap tahun bisa kita terima PAD buat kalbar dari hasil ekspor CPO ini," yakinnya. (nak/bls)