Edi Rusdi Kamtono Minta Publik Laporkan ASN Korup

Ponticity

Editor Admin Dibaca : 109

Edi Rusdi Kamtono Minta Publik Laporkan ASN Korup
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono
PONTIANAK, SP - Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak, untuk segera melapor bila menemukan indikasi adanya praktik korupsi dalam pelayanan publik.



"Masyarakat berhak melaporkan praktik korupsi. Terlebih, selama ini beberapa kejadian OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh penegak hukum, informasinya dari masyarakat. Kejadian ini menunjukkan masih ada pelayanan yang menyimpang," kata Edi saat acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Pontianak, di Ruang R. Candra PN Pontianak, Senin (25/2).



Edi mengatakan, pihaknya mengapresiasi jajaran instansi vertikal Pengadilan Negeri Pontianak yang menetapkan zona integritas. Menurutnya, ini upaya menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.


“ASN yang berintegritas harus dijaga dan dipertahankan,” ucap Edi.

Selain itu, upaya ini, menurut Edi, merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima, yakni memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.


Melalui, pencanangan ini, dirinya berharap wilayah Pengadilan Negeri Pontianak terbebas dari korupsi, dan masyarakat akan mendapatkan kepuasan dalam pelayanan.


“Untuk mencapai yang benar-benar bebas, harus diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui komitmen. Kesempatan ini juga merupakan komitmen dari semua pihak,” tutup Edi


Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Tumpal Sagala mengatakan, pencanangan zona integritas merupakan komitmen dari tingkat pusat sampai daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme.


Ia menjelaskan, saat ini setiap pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak sudah menggunakan sistem terpadu satu pintu. Pintu-pintu untuk kontak kepada hakim juga dibatasi, hanya bisa pegawai saja yang berkontak.


“Ini upaya menghindari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme,” ucapnya.


Jadi harapannya, pelayanan kepada masyarakat semakin prima.


Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah menuturkan, MA sedang berbenah dan terus mencari formula untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di institusi peradilan.


Upaya tersebut antara lain pelayanan satu pintu di pengadilan. Sistem ini bertujuan untuk meminimalisasi tatap muka antara mereka yang mesti berurusan dengan hukum dan aparat pengadilan.


Untuk meminimalisasi kontak antara pihak berperkara dan aparat pengadilan, MA juga menerapkan electronic court.

“Jadi masyarakat nanti cukup mengajukan gugatan secara online. Enggak perlu datang ke pengadilan. Bayarnya pun melalui e-payment antar perbankan, pemanggilannya pun secara elektronik melalui email, WA, SMS,” ujar Abdullah.


Di samping itu, kata Abdullah, MA akan memperkuat kerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pengawasan kinerja para hakim.


“Jadi kalau internal yang melakukan pengawasan hakim adalah Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan KY ini merupakan bentuk kerja sama pembagian tugas yang harmonis,” kata Abdullah.


Di sisi lain, Abdullah menyampaikan terima kasih kepada KPK atas komitmen untuk menciptakan zona integritas wilayah bebas korupsi.


“MA merupakan lembaga pengadilan yang tidak bisa melakukan tindakan seperti KPK. Maka jika KPK melakukan OTT telah membantu MA membersihkan aparatur nakal di MA,” kata Abdullah.


Menurut dia, ini menjadi pembelajaran, agar aparatur lain berhenti, sadar, dan sudah tulus ikhlas bekerja dengan sebaik-baiknya. (din/bob)