Pemkot Akomodir Sertifikasi Halal bagi 100 UMKM

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 159

Pemkot Akomodir Sertifikasi Halal bagi 100 UMKM
PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak telah mengakomodir dalam kepengurusan sertifikasi halal bagi 100 UMKM atau pelaku usaha.

"Jadi sejak diberlakukannya Perda No. 1/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Sertifikasi Halal dan Higienis, tercatat sudah sebanyak 100 UMKM atau pelaku usaha yang kami akomodir dalam hal kepengurusan sertifikasi halalnya," kata Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, Selasa (12/3).

Ia menjelaskan, ada sebanyak 400 UMKM atau pelaku usaha yang sudah melakukan pengajuan sertifikasi halal dan higienis kepada MUI. Dari sebanyak itu, baru 100 pelaku usaha yang diakomodir Pemkot Pontianak untuk hal sertifikasi halal itu.

"Sisanya sekitar 300 UMKM yang belum diterbitkan sertifikasi halal tersebut, dan sedang dilakukan kajian," ungkapnya.

Bahasan menambahkan, sertifikasi halal sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang ada, apalagi Kota Pontianak ini ikonnya adalah kota jasa dan perdagangan, sehingga banyak tamu-tamu luar yang berkunjung ke kota ini.

"Apalagi sebagian besar penduduk Kota Pontianak adalah Muslim, sehingga sertifikasi halal sangat dibutuhkan dalam menjamin dan melindungi para konsumen," ujarnya.

Dengan sertifikasi halal tersebut, maka pelaku usaha dibidang kuliner misalnya, bisa menjamin dan menambah kepercayaan kepada tamu-tamu dari luar akan kehalalan kuliner yang disajikan tersebut.

"Harapan kami ke depannya, UMKM yang belum mendapat sertifikasi halal tersebut bisa direalisasikan mendapat sertifikasi halal tersebut dari MUI," katanya.

Sehingga, dengan sertifikasi halal tersebut juga bisa berdampak dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, nasional, dan bahkan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Pontianak, karena mereka sudah percaya akan kehalalan dari berbagai kuliner yang disiapkan atau disajikan untuk mereka tersebut.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Kalimantan Barat, M Agus Wibowo menargetkan usaha yang mendapat sertifikat halal terus bertambah.

"Pada awal tahun ini kita telah menyerahkan 25 sertifikat halal kepada sejumlah pengusaha. Saat ini geliat halal di Kalbar, khususnya Kota Pontianak terlihat cukup baik. Konsumen pun juga sudah mulai jeli dan perhatian dengan kehalalan produk yang mereka gunakan," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Dengan angka yang ada, pihaknya menargetkan adanya penambahan jumlah produk yang mengantongi sertifikasi halal. Agus meyakini target yang ada tersebut dapat dicapai mengingat geliat pengusaha di Kalbar untuk mengurus sertifikasi terus meningkat.

"Dengan adanya sertifikasi ini, maka kejelasan produk lebih terjamin. Hal ini akan membuat konsumen merasa nyaman dengan dengan produk yang dikonsumsi," papar dia.

Ia menambahkan dari segi pengusaha dengan adanya sertifikasi halal akan mendorong usaha agar tetap eksis.

Sebab beberapa kasus yang ditemui, sejumlah usaha menjadi gagal akibat tidak mampu membendung berita miring yang menerpa usaha tersebut.

"Contoh di beberapa daerah ketika ada usaha yang diisukan produk yang dijual bercampur dengan bahan-bahan haram, akhirnya konsumen tidak lagi percaya. Sehingga usahapun menjadi tutup. Jika ada, ada lembaga independen yang menjamin kehalalan produk tersebut, yakni LPPOM MUI, maka isu tersebut bisa ditepis," kata dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bussiness Development Services Indonesia (ABDSI) Kalbar, Muhammad Fahmi menilai 289 sertifikasi halal yang dikantongi oleh sejumlah produk di Kalbar, angkanya masih kecil.

"Jumlahnya yang ada tentu masih relatif kecil, namun pertumbuhannya masih sangat baik. Agar meningkat perlunya pelibatan sejumlah pihak untuk mendukung kesadaran halal di daerah ini. LPPOM MUI tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya pelibatan pemerintah, pegiat halal, hingga komunitas pengusaha," kata dia. (din/ant/bob)