Komitmen Pemerintah Menanggulangi HIV AIDS

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 102

Komitmen Pemerintah Menanggulangi HIV AIDS
Komitmen pemerintah, yakni dapat dilihat dengan terdapatnya beberapa kebijakan terkait dengan HIV dan AIDS. Wakil Walikota Pontianak, Bahasan
PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak kembali tegaskan komitmen untuk menanggulangi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap penderita yang dinilai harus mendapatkan perhatian serius.
  Pemerintah Kota Pontianak tidak hanya sekadar menunjukan komitmen politik yang kuat, untuk mengembangkan kebijakan yang berimbang dan terpadu dalam rangka penanggulangan persoalan HIV AIDS, serta dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba.  

“Komitmen pemerintah, yakni dapat dilihat dengan terdapatnya beberapa kebijakan terkait dengan HIV dan AIDS,” kata Wakil Walikota Pontianak, Bahasan saat Pertemuan Advokasi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna Napza di Kota Pontianak, di Hotel Harris, Rabu (13/2).   Adapun Peraturan Daerah Kota Pontianak, yakni No 11 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, Peraturan Walikota Pontianak No 56 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

"Berdasarkan pengalaman, internasional menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan AIDS dan pengurangan dampak buruk pengunaan narkoba, tergantung kepada komitmen politik sebuah negara serta kesungguhan dan ketulusan pemimpin dalam mengatasi permasalahan," katanya.
 

Bahasan menilai sudah banyak program dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil di Kota Pontianak, dalam menghambat lajunya penyebaran HIV dan dampak buruk penggunaan narkoba.  

"Namun upaya dan pendekatan itu, tampaknya masih bersifat parsial, tidak komprehensif dan masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga daya jangkau terhadap sasaran kurang dapat memberikan hasil yang diharapkan," ungkap Bahasan.  

Program pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba merupakan bagian dari upaya pencegahan HIV dan penanggulangan AIDS. Namun yang menjadi salah satu catatan adalah, ketergantungan program pencegahan dan penanggulangan AIDS dengan dana bantuan luar negeri yang masih tinggi, sehingga dibutuhkan mekanisme akses pendanaan dari APBD bagi organisasi masyarakat sipil yang menjadi ujung tombak dalam program penanggulangan AIDS.
 

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan adanya keterlibatan aktif stakeholder terkait dalam rangka penganggaran dan/atau keberlanjutan program HIV dan AIDS, terutama mengenai pengurangan dampak buruk pengguna narkoba suntik di Kota Pontianak,” harap dia.

Di samping itu, ia juga berharap agar masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan program pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba, yaitu dengan mengurangi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi bagi penyalahguna narkoba.


"Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait, kita minta dapat menganggarkan program pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba melalui dana APBD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," mintanya.
 

Menurut dia, meningkatkan pelibatan dan peran masyarakat sipil sebagai mitra kerja pemerintah juga dirasa perlu, dalam mendukung pemerintah kota mengembangkan berbagai kebijakan, strategi, perencanaan dan implementasi program yang sesuai serta merespon kebutuhan populasi kunci (pengguna narkoba).

“Kepada masyarakat, khususnya yang berisiko tinggi terhadap penularan HIV, dapat berkunjung ke pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit maupun Puskesmas untuk dapat memeriksakan diri,” katanya.

Mengingat status penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, maka dirinya meminta kepada masyarakat untuk dapat turut serta berperan aktif dalam memberikan informasi, terkait pencegahan efektif dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba kepada keluarga, rekan kerja dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang memperhatikan hak penyalahguna dan pecandu narkoba untuk memperoleh layanan kesehatan, baik melalui pencegahan dan pengobatan HIV dan AIDS serta perawatan ketergantungan narkoba.
 

"Upaya itu, bisa melalui rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, tanpa mengurangi esensi pemberantasan peredaran gelap narkoba," tuturnya. (din/bob)
 

Kucurkan Biaya Kesehatan

Kabid Pembangunan Sektoral Bappeda Kota Pontianak, Syarif Usmulyono mengatakan, pemerintah komitmen untuk masalah kesehatan. Saat ini yang dikucurkan Pemkot Pontianak sudah melebihi yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu 10 persen dari APBD.

“Kami sudah mengucurkan dana untuk biaya kesehatan hampir 14 persen,” kata dia.


Untuk KPA, terangnya, dibiayai dari pendanaan pusat. Sementara itu, dari pemerintah daerah saat ini menganggarkan biaya pendampingannya. Untuk tahun 2019 dana pendampingannya sebesar Rp410 juta, khusus untuk KPA. Di Dinas Pendidikan Rp100 juta untuk sosialisasi pengurangan Napza dan HIV AIDS.


Sebelumnya, beredar informasi, bahwa pendanaan pusat akan hengkang. Menurut dia,  ini menjadi tugas tambahan bagi pemerintah daerah yang selama ini sudah dibantu oleh pusat. Untuk itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan pegiat HIV AIDS untuk mengatasi permasalah ini.
 

“Kita akan duduk satu meja untuk mengatur program kepada LSM terkait, seperti apa nanti kedepannya. Ini akan kita masukkan ke dalam RPJMD hingga sinkron dengan visi misi Pemerintah Kota Pontianak,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV-AIDS (KPA) Kota Pontianak, Lusi Nuryanti mengatakan, pelayanan alat suntik steril yang ada di Kota Pontianak merupakan bantuan dari pusat. Jarum suntik tidak dibagikan begitu saja, akan tetapi akan dilakukan konseling kepada pecandu jarum suntik tersebut.
  “Agar jika telah dipakai jarumnya tidak dibuang sembarangan, dan dikembalikan ke Puskesmas,” katanya

Beberapa tahun yang lalu, menurutnya pernah sekitar 70 orang yang aktif mengakses jarum suntik steril ini di Kota Pontianak, namun dalam tahun ini hanya sekitar lima orang saja.
  "Itu karena belum siap direhabilitasi," terang dia.
Perkembangan HIV di Kota Pontianak justru pada heteroseksual, kemudian Homoseksual. LGBT penyumbang angka HIV tertinggi setiap tahunnya cukup tinggi.

“Kami sedang melakukan pemetaan LGBT yang terkena HIV dan AIDS, agar bisa diberikan ARV sebagai bentuk pencegahan,” ucapnya.


Dalam lima tahun terakhir, terdapat 1000 gay di Kota Pontianak dan 6000 orang gay di Provinsi Kalbar. Sementara itu, data dari tahun ke tahun, temuan terbanyak HIV dan AIDS di Kota Pontianak, ada di Kecamatan Pontianak Barat dan Utara.
  “Untuk itu, kita gencar melakukan sosialisasi dan mengajak semua warga untuk mengetahui penyakit HIV dan AIDS melalui tes,” tutupnya. (din/bob)