Minggu, 15 Desember 2019


Sebanyak 163.469 Siswa Kalbar Siap Ikuti UN 2019

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 149
Sebanyak 163.469 Siswa Kalbar Siap Ikuti UN 2019

Ist

PONTIANAK, SP - Kepala Pendidikan Provinsi Kalbar, Suprianus Herman menuturkan sebanyak 163.469 peserta didik dari 2.574 satuan pendidikan dari tingkat SMP, SMK dan SMA di 14 Kabupaten/Kota di Kalbar siap mengikuti jalannya UN.

Rangkaian Ujian Nasional (UN) akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kalimantan Barat pada 25 Maret hingga 13 Mei 2019. Dari 163.469 peserta didik yang akan mengikuti UN, sebanyak 121.204 orang siap mengikuti Ujian Negara Berbasis Komputer (UNBK), dengan rincian yang mengikuti UNBK untuk tingkat SMK/sederajat sebanyak 100 persen,  tingkat SMP sederajat 52 persen sisanya mengikuti Ujian Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).

"Untuk jenjang SMA sederajat jumlah siswa yang mengikuti UN sebanyak 71.820 orang, dengan 865 jumlah sekolah, dan untuk SMP sederajat berjumlah 91.649 siswa dari 1.682 sekolah," ungkapnya kepada awak media di ruang kerjanya, kemarin.

Ia melanjutkan, untuk jumlah siswa yang mengikuti UNBK di jenjang SMA/MA dengan jumlah peserta mencapai 45.806 siswa dari 558 jumlah sekolah, dan tingkat SMK sebanyak 19.960 peserta dari 195 sekolah. "UNBK untuk SMP sederajat dari jumlah sekolah 589, jumlah peserta sebanyak 46.116 orang dan UNKP mencapai 42.264 orang dari 984 jumlah sekolah," tuturnya.

Suprianus Herman menjelaskan bahwa kawasan UN yang akan dilaksanakan, khususnya di kawasan terpencil dan perbatasan telah diantisipasi oleh panitia UN, terutama terhadap persiapan server oleh Telkom dan PLN, termasuk kawasan perkotaan.

"Kami sudah melakukan koordinasi dan kesiapan kemarin. Mengenai percobaan server, kami siap berkoordinasi dengan pihak Telkom dan PLN," jelasnya.

Totalitas, diakui Suprianus Herman terus dilakukan Dinas Pendidikan Kalbar terkait UN tahun ini, dengan tujuan agar dapat meningkatkan indeks integritas dalam pelaksanaan UN. "Menjadi tantangan berikutnya meningkatkan prestasi dari capaian UN, sehingga perlu adanya perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan," urainya.

Kemudian, beberapa sistem baru seperti soal bersifat higher order thinking skills, sertifikat hasil ujian nasional yang menggunakan digital signature serta biaya untuk proctor dan pengawas ujian di satuan pendidikan menggunakan anggaran yang dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ini merupakan sistem baru terbebas dari modus dan keterlambatan proses penyelesaian.

"Sehingga pesan saya kepada para pelajar yang akan mengikuti ujian untuk tetap tenang, terus berjuang mendapatkan nilai terbaik dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa," imbaunya. Selain itu, orangtua juga harus memberikan dukungan anaknya, sehingga siswa yang mengikuti UN nantinya dapat menjalankan ujian dengan lancar.

"Kita harap target kelulusan dengan nilai terbaik Kalbar dapat terwujud," pungkasnya. Sementara itu, Kasubag Hukum Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Any Sayekti mengklarifikasi informasi soal rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) dan akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Menurutnya, rencana itu baru sebatas wacana saja.

"Ya itu masih sebatas wacana. Namun realisasinya belum ke arah sana. Untuk sementara ini kami belum menggantikan UN dengan AKSI kok," katanya, Rabu (13/3).


Ia menyampaikan, AKSI tersebut diwacanakan untuk mengatasi turunnya peringkat Indonesia dalam Program for International Assessment (PISA). Harapannya kehadiran AKSI bisa mendongkrak peringkat PISA.
"AKSI ini semacam copy PISA yang diterapkan di Indonesia.

Untuk meningkatkan kemampuan High Order Thinking Skills (HOTS) siswa berusia 15 tahun atau kelas 9 SMP," tuturnya.
Ia menjelaskan, teknis pelaksanaan AKSI yaitu para siswa diberikan soal-soal yang serupa dengan soal yang ada di PISA.

Sehingga nantinya para siswa bakal terbiasa saat menghadapi soal HOTS. Ia memperkirakan tes AKSI sudah berjalan sekitar dua tahun. Sejumlah sekolah di Indonesia, kata dia menjadi percontohan untuk diterapkannya uji coba tes tersebut.

Adapun waktu pelaksanaannya sebelum UN. "Ada beberapa sekolah baik negeri dan swasta yang jadi percontohan tes AKSI, kita adakan sampling dari situ," ujarnya. Ia mengklaim tes AKSI tak akan menjadi momok menakutkan bagi para siswa.

Pasalnya perannya cuma sebagai alat ukur siswa menjawab soal HOTS, khususnya untuk menghadapi PISA. "Tes aksi tidak membebani siswa. Siswa sebelum tes, oleh gurunya itu dilatih untuk terbiasa soal-soal HOTS, hasilnya tidak akan berpengaruh pada hasil belajar siswa," ungkapnya. (iat/rep/bob)