Kepala Daerah Kerap Langgar Aturan Kampanye

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 120

Kepala Daerah Kerap Langgar Aturan Kampanye
Kepala daerah anggota partai, cuti atau tidak, tidak diatur PKPU. Yang diatur wajib cuti itu kepala daerah yang bukan anggota partai politik dan terdaftar sebagai tim kampanye. Komisioner Bawaslu Kalbar Mohammad
   PONTIANAK, SP – Sejumlah kepala daerah di Kalimantan Barat diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Salah satunya Bupati Ketapang, Martin Rantan.  

Martin diduga mengikutkan enam orang calon legislatif dari Partai Golkar, dalam agenda pemerintah kabupaten di Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, beberapa waktu lalu.

Martin sendiri merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Ketapang.   Bawaslu Kabupaten Ketapang hingga saat ini, terus mendalami indikasi pelanggaran pada kegiatan Kunjungan Kerja (kunker) tersebut. Martin Rantan sejatinya hadir dalam rangka percepatan desa mandiri di Desa Karya Mukti.  

Selain telah memeriksa Martin, Bawaslu juga telah memanggil enam caleg Golkar tersebut. Mereka adalah Adrianus, Juliani, Masayu Nopia Ariani, Thomas Ferlyan, Fransiskus Pele, dan Baitul Rahman. Sejumlah pejabat daerah, seperti Kabag Humas serta Kabid Pemerintah Desa Ketapang, juga telah diminta keterangan.

Komisioner Bawaslu Ketapang Divisi Hukum, Data dan Informasi, Ronny Irawan mengatakan, klarifikasi pihaknya dilatarbelakangi beredarnya video aktivitas Bupati di Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak.

"Dari temuan itu, kemudian dilakukan konfirmasi di tingkat pengawas desa dan dari informasi berkembang, ternyata kegiatan tersebut dihadiri beberapa caleg dari Partai Golkar yang akhirnya menjadi pertanyaan publik," katanya, Senin (18/3).

Mereka yang diduga terlibat telah dikonfrontir dengan informasi awal yang dimiliki Bawaslu. Fakta-fakta lapangan turut dijabarkan sebagai bahan pertimbangan, mengambil putusan kasus ini.

“Kehadiran caleg dalam kunker Bupati baik mengenai kronologis, kapasitas dan motivasi caleg hadir dalam kegiatan tersebut juga diperdalam," tegasnya.

Sejauh ini dari hasil klarifikasi, keenam caleg mengaku kehadiran mereka merupakan inisiatif mereka sendiri. Mereka menyebutnya bentuk apresiasi terhadap Bupati yang juga merupakan pimpinan partai mereka.

"Kita akan evaluasi dulu proses yang sudah berlangsung, untuk melihat apakah informasi yang diperoleh dari klarifikasi dirasa cukup, atau perlu adanya klarifikasi tambahan dari sumber-sumber terkait," akunya.

Sementara itu, Bupati Ketapang, Martin Rantan mengaku sama sekali tidak berkampanye dalam kunker tersebut.
"Saya tegaskan tidak ada kampanye, saya hanya bertugas melakukan percepatan desa mandiri," katanya.  

Dia sengaja turun menjemput bola ke desa-desa lantaran selama ini ketika diundang, tak semua Kepala Desa hadir. Dari 250 lebih desa, paling banyak hanya 218 Kades yang memenuhi undangan.   Tak hanya di Ketapang, kasus dugaan kampanye juga terjadi di Mempawah. Lagi-lagi, melibatkan Partai Golkar.

Wakil Gubernur Kalbar yang juga Ketua DPW Golkar, Ria Norsan, dilaporkan ke Bawaslu Mempawah atas dugaan pelanggaran kampanye di Desa Jungkat, Siantan, 20 Februari 2019 lalu.  

Dugaan tersebut dilaporkan Rahmad Satria, mantan Ketua DPRD Mempawah yang saat ini menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra. Ria Norsan diduga berkampanye tanpa mengantongi surat izin cuti.   Norsan saat itu berkampanye untuk anaknya, Arief Rinaldi yang menjadi caleg DPRD Kalbar, dan adiknya Ria Mulyadi caleg DPRD Mempawah. Namun, kini laporan itu dihentikan.  

“Proses penyelidikan atas laporan Rahmad Satria terhadap Wagub Kalbar, dihentikan berdasarkan keputusan Gakkumdu,” kata Ketua Bawaslu Mempawah, Amirudin.

Dihentikannya laporan tersebut, berdasarkan proses klarifikasi dan pembahasan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.
  “Karena unsur-unsur yang dilaporkan tak terpenuhi,” tegasnya.   Sejatinya, laporan Rahmad Satria lengkap. Baik secara formil maupun materil.

Namun berdasarkan hasil pendalaman, masih ditemukan kekurangan.
“Dari saksi tak mampu menjelaskannya, ketika proses pendalaman dilakukan. Makanya kasus ini tak dilanjutkan,” katanya.  

Sanksi Tergantung
 

Komisioner Bawaslu Kalbar, Mohamad menjelaskan, penangganan pelanggaran administrasi dilakukan secara terbuka. Namun untuk pelanggaran pidana, penanganannya tertutup. Bawaslu akan membentuk tim pemeriksa atau tim klarifikasi, yang didampingi kepolisian dan kejaksaan.   

"Apabila pidana, itu data belum bisa dipublikasikan. Hasil dari klarifikasi untuk kepentingan kajian, apakah dugaan pelanggaran terpenuhi unsur pidananya. Tentu pembahasan di kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu menjadi pertimbangan," tuturnya.  

Penanganan pelanggaran mempunyai batasan waktu. Tujuannya, agar ada sinergisitas penanganan pelanggaran, baik penyidik, penuntut, maupun Bawaslu.

"Soal transparansi, setelah ada kajian dan pleno, maka hasilnya disampaikan kepada pelapor dan terlapor," tuturnya.   Di dalam Peraturan KPU maupun undang-undang, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota disebut pejabat negara. Pejabat negara memiliki dua kategori.  

Pertama
, pejabat negara yang merupakan anggota partai politik, dan mempunyai hak untuk berkampanye. Kedua, pejabat negara yang bukan anggota partai politik, tetapi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk berkampanye, sepanjang dia adalah pelaksana kampanye dan atau tim kampanye yang terdaftar di KPU. 
 

"Kalau dia bukan anggota partai politik tetapi terdaftar sebagai pelaksana kampanye, maka diberikan kesempatan kampanye dengan catatan dia harus cuti,” katanya.  

Sementara kepala daerah yang anggota partai politik, tidak ada klausul yang menyebutkan dia harus cuti.   “Kepala daerah anggota partai, cuti atau tidak, tidak diatur PKPU. Yang diatur wajib cuti itu kepala daerah yang bukan anggota partai politik dan terdaftar sebagai tim kampanye," jelasnya.  

Hanya saja, dari dua kategori itu, semuanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas keamanan. Mereka yang menggunakan fasilitas negara, jelas melanggar aturan.  

"Menggunakan fasilitas pemerintah adalah pelanggaraan pidana. Harapan saya itu tidak dilakukan pejabat negara dalam hal ini kepala daerah, baik anggota partai maupun yang hanya menjadi pelaksana kampanye," pungkasnya.  

Wilayah Abu-abu
 

Ketua Kelompok Kerja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit mengatakan netralitas kepala daerah sebenarnya berada di wilayah abu-abu. Karena kepala daerah memiliki dua peran dan simbol.  

Kepala daerah tidak akan mampu menjaga netralitasnya sebagai orang yang didukung parpol. Contoh saja, sampai Februari 2019, sudah ada sekitar 50 kepala daerah dilaporkan terkait pelanggaran netralitas ini. 
  "Tetapi UU Pemilu dan PKPU memisahkan hal tersebut secara tersurat dan tersirat.

Artinya kepala daerah dituntut untuk profesional sebagai pejabat publik dan kader parpol,” katanya.   Kepala daerah dalam berkampanye dilarang menggunakan fasilitas negara. Mereka pun dilarang melakukannya ketika mengenakan atribut kedinasan, atau sedang berkegiatan atas nama pemerintah.  

Kalau pun ada kepala daerah yang ingin menyampaikan prestasi pemerintah, tentu yang digunakan adalah capaian kinerja pemerintah pusat dan daerah. Tidak perlu sampai menyebutkan nama personal yang mengarah ke individu, bukan jabatan publiknya.  

Modus itu banyak dilakukan kepala daerah untuk mengampanyekan calonnya sehingga pikiran yang terbangun adalah, individu yang membangun semuanya. Bukan pemerintah pusat sampai daerah.  

"Walaupun bicara simbol sulit untuk membedakan kedua hal tersebut, tetapi profesionalitas dan integritaslah yang harus dijunjung tinggi kader parpol yang sedang menjabat sebagai kepala daerah," tuturnya.   Yang paling penting, jangan sampai karena beda pilihan antara masyarakat dan kepala daerah, terjadi diskriminasi pembangunan.

Begitu juga masyarakat harus memahami posisi kepala daerah sebagai jabatan politis.   Bawaslu harus proaktif mengawasi kepala daerah yang berpotensi melanggar kampanye.  

"Kepala daerah jangan ketika pidato kegiatan dinas berkampanye terselubung. Meski itu hanya sebatas sindiran untuk citra diri calon yang didukungnya, selain itu informasi itu juga harus sampai kepada masyarakat agar bisa ikut diawasi," pungkasnya. (ben/iat/teo/bls)

Tak Ganggu Kerja  

MENTERI
Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan banyaknya kepala daerah yang ikut kampanye politik di Pemilu 2019 tidak mengganggu kerja pemerintahan. Namun kepala daerah yang hendak ikut kampanye mempelajari aturan KPU dan Bawaslu.


"Oh nggak (mengganggu kerja pemerintahan), pokoknya kami sudah meminta kepada semua kepala daerah, pelajari aturan KPU dan aturan Bawaslu, mana yang boleh dan mana yang tidak. Prinsip kampanye itu harus ada izin Kemendagri dan kepada panwas setempat," katanya.

Tjahjo berpesan agar kepala daerah yang ikut kampanye tidak menggunakan fasilitas daerah, seperti mobil dinas, gedung-gedung pemerintah daerah, uang daerah, hingga ajudan yang menggunakan pakaian ASN.

Kepala daerah pun boleh ikut kampanye Pemilu pada hari Sabtu dan Minggu. "Karena apa pun kepala daerah itu kan kader parpol atau didukung oleh gabungan parpol. Jadi di satu sisi dia sebagai pejabat publik yang harus netral, di sisi lain dia sebagai orang partai juga harus (membantu partai)," ujarnya.

Tjahjo juga mengaku harus mendapat izin dari Presiden jika hendak ikut terjun ke kampanye. Dia juga melapor ke Bawaslu. "Kemarin saya kalau mau kampanye saja, kemarin saya ikut reuni Undip di Semarang, saya harus minta izin cuti ke Presiden dulu. Terus saya lapor ke Bawaslu bahwa saya hari ini, mau ini (kampanye) itu saja," tuturnya. (det/bls)