Gemawan Launching Hasil Survei Index Desa Berdaya

Ponticity

Editor Admin Dibaca : 214

Gemawan Launching Hasil Survei Index Desa Berdaya
RILIS - Lembaga Gemawan merilis hasil survei Index Desa Berdaya (IDB), di Hotel Orchadz Pontianak, Rabu (20/3).
PONTIANAK, SP - Dari 65 desa yang tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Sanggau dan Sintang, setidaknya terdapat satu desa yang masuk dalam kategori desa sangat tertinggal. Sedangkan 19 di antaranya masuk dalam kategori tertinggal dan sebanyak 37 berkategori desa berkembang serta delapan desa lagi sudah menjadi desa maju.      

Data ini merupakan hasil survei Index Desa Berdaya (IDB)  yang dilakukan oleh lembaga Gemawan beberapa waktu lalu dan dirilis pada, Rabu (20/3) di Hotel Orchadz Pontianak. Kegiatan ini dihadirkan Akademisi Untan, Eddy Suratman dan Akademisi Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta, Abdur Rozaki.      

Abdul Rozaki mengatakan dengan adanya hasil survei ini diharapkan dapat memberikan arah dan acuan kebijakan pembangunan, agar menghasilkan pencapaian yang jelas dan terukur, baik dari pemerintah setempat dalam hal ini pemerintahan desa dan kabupaten, maupun di tingkat pemerintah provinsi untuk menjadikan desa-desa tersebut menjadi desa yang mandiri.      

“Dalam rilis IDB ini menuliskan ada 65 desa yang tersebar di Kalbar. Ini menjadi sampel untuk mengukur kemampuan dan kapasitas desa,” jelasnya.      

Dia juga menambahkan, pengkategorian desa tersebut berangkat dari Permendesa No 2 Tahun 2016 tentang Index Desa Membangun dengan beberapa indikator di dalamnya serta ada beberapa tambahan indikator yang ditawarkan oleh lembaga Gemawan untuk tolak ukur pengkategorian tersebut, agar hasil survei diharapkan sesuai dengan fakta-fakta yang dirasa masyarakat setempat.      

“Jadi selain mengacu pada Permendesa itu, lembaga Gemawan juga menambah beberapa indikator penilaian,” jelasnya.      

Mengenai indikator yang digunakan sebagai tolak ukur pengkategorian IDB tersebut, tentunya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh index ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan serta ketahanan pemerintah desa itu sendiri. Lalu, dengan hasil survei tersebut pihaknya berharap, baik pemerintah setempat hingga provinsi mengetahui status desa-desa yang ada di Kalbar, minimal menjadi pembanding dengan situasi desa yang dulu dan saat ini.      

“Bukan hanya itu kita juga berharap pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik untuk menaikkan status desa-desa ini. Misal, dari yang tertinggal menjadi desa yang mandiri,” tambahnya lagi.      

Pada kesempatan itu, Eddy Suratman juga menjelaskan, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji saat ini sudah memprioritaskan pembangunan yang dimulai dari pemerintahan desa menuju pemerintahan level lebih atas. Prioritas ini guna mendorong adanya percepatan di level provinsi untuk mengembang dan memajukan di desa tersebut dengan potensi yang ada.      

Disebutkan dia, hal ini sudah tertuang  dalam peraturan gubernur yang kemudian secara bersamaan juga sudah dialokasikan anggarannya. Bahkan tujuan pembangunan ini merupakan hasil dari koordinasi semua stakeholder yang ada di pemerintahan desa, kabupaten hingga provinsi.      

Adapun peraturan gubernur yang dimaksud Eddy tertuang dalam Pergub No 1 Tahun 2019 yang mengatur mengenai percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa.      

Pada akhir kegiatan, Heru Supihartanto yang memimpin jalannya proses rilis menegaskan bahwa IDB bisa digunakan untuk melihat kekurangan yang ada di desa tersebut. Dengan begitu, solusi pembangunan juga kemungkinan dapat muncul dari hasil survei itu.      

“Dari indikator yang ada, kita bisa melihat kekurangannya. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk menuju Desa Mandiri bisa berangkat dari data IDB ini,” tuturnya.      

Bukan hanya itu, ia juga berharap pergerakan pemerintah dapat bersinergi dengan pihaknya terutama menuju desa mandiri.      
“Itu sebab, IDB merilis data ini dengan melihatnya banyaknya desa dengan kategori berkembang dan tertinggal yang masih perlu didorong bersama. Kita sangat berharap bahwa IDB ini menjadi acuan pemerintah untuk mendorong desa yang tertinggal menjadi desa yang mandiri,” tutupnya. (sms/bob)