Guru Sekolah Swasta Kota Pontianak Datangi DPRD

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 356

Guru Sekolah Swasta Kota Pontianak Datangi DPRD
ilustrasi
PONTIANAK, SP - Sejumlah guru dari Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, guna mengadukan nasib mereka yang merasa tidak diperhatikan.

Kepala SMP LKIA, Maryanto mengatakan, kedatangan FKSS ke DPRD Kota Pontianak ingin mempertanyakan persoalan penerimaan PPPK, agar guru di sekolah swasta juga diprioritaskan dalam penerimaannya. Karena selama ini yang difokuskan hanya penerimaan honorer yang di sekolah negeri. 

“Selain itu, untuk penerimaan siswa baru, diharapkan jumlah siswa yang diterima sekolah negeri juga harus dibatasi," mintanya, Selasa (19/3). 

Kemudian juga insentif bagi guru swasta yang belum memiliki NUPTK.  "Kadang-kadang yang mendapatkan insentif hanya yang memiliki NUPTK," ungkapnya.
 
Sementara itu, mengenai permohonan fasilitas bagi sekolah swasta, mendekati UNBK banyak sekolah swasta yang tidak memiliki komputer.

"Saat ini ada sekolah swasta yang hampir koleps. Yang sebelumnya tiga kelas sekarang hanya sisa satu kelas saja. Itu yang menjadi kendala bagi sekolah swasta. Bahkan ada satu sekolah yang sudah hampir tutup, karena siswanya tidak ada. 

Penambahan rombongan belajar di sekolah negeri juga menjadi masalah besar bagi sekolah swasta. Gaji guru sekolah swasta juga ada yang sampai tiga bulan belum dibayar. 

“Bahkan ada yang digaji Rp50 ribu sebulan. Rata-rata guru swasta berpendidikan strata satu,” ucapnya.

Jika murid sekolah swasta banyak, maka tidak menutup kemungkinan biaya operasional terselesaikan. Bahkan untuk BOSDA sekolah swasta tidak dapat. Ia mengatakan respon dari dewan cukup baik dan selanjutnya akan dilakukan pembicaraan dengan pihak Dinas Pendidikan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Akbar Riyanto mengatakan, para guru ingin mengadukan masalah kesetaraan pendidikan.
"Siswa di sekolah mereka yang tidak banyak lagi, karena banyak sekolah negeri yang membuka pendaftaran secara online dan jalur khusus, sehingga menyebabkan berkurangnya siswa untuk mengenyam pendidikan di sekolah swasta," kata dia.

Penyetaraan pendidikan menjadi solusi yang ditawarkan, yakni menyamakan kualitas pendidikan antara negeri dan swasta. Permasalahan-permasalahan yang ada biasanya soal fasilitas dan kualitas. Beratnya biaya SPP juga bisa menjadi permasalahan, sehingga orangtua lebih memilih sekolah negeri.

“Memang sekolah negeri memfokuskan jangan sampai anak putus sekolah,” terangnya.

Dirinya juga meminta pihak sekolah swasta tersebut untuk melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan yang akan didampingi oleh DPRD Kota Pontianak untuk mempertanyakan apakah BOSDA diperbolehkan untuk sekolah swasta. 

"Jangan sampai lalu terjebak pada permasalahan baru. Kita juga sedang menghitung apakah anggaran mencukupi untuk membiayai sekolah swasta," katanya.

DPRD Kota Pontianak juga akan mengupayakan bantuan untuk sekolah swasta, melalui Perda CSR, agar pihak swasta bisa membantu sekolah yang ada di Kota Pontianak. 

"CSR bisa menjadi solusi dalam meningkatkan pendidikan di Kota Pontianak," tuturnya. (din/bob)