UPPO Dukung Kegiatan Pertanian Organik di Kalbar

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 55

UPPO Dukung Kegiatan Pertanian Organik di Kalbar
ilustrasi
PONTIANAK, SP - Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kadistan TPH) Kalbar, Heronimus Hero mengatakan dengan hadirnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di sejumlah daerah, turut andil dalam mendukung kegiatan pertanian organik di Kalbar.

"Hadirnya UPPO yang didanai dari APBN dapat mendukung kegiatan arah pertanian organik di Kalbar yang tersebar di beberapa kabupaten atau kota,” ujarnya di Pontianak, Selasa (19/3).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya sendiri baru saja melakukan kunjungan pemantauan aktifitas UPPO yang ada di Poktan Tekun Bekerja, Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan itu sangat membantu petani di sana.

"Fasilitas UPPO tentu turut menyediakan dan mensuplai pupuk organik yang dibutuhkan oleh petani di sana. Hal itu tentu juga mendorong semakin banyaknya petani menerapkan pertanian organik," kata dia.

Hero menjelaskan bahwa di setiap UPPO termasuk di Semangau, Sambas dilengkapi sejumlah komponen seperti ternak sapi atau hewan ternak, kandang, tempat fermentasi kompos dan ada juga kendaraan roda tiga serta beberapa fasilitas lainnya.

"Komponen yang ada untuk mendukung UPPO tersebut. Kelengkapan fasilitas agar proses pengelolaan pupuk organik dan lainnya baik," kata dia.

Ia berharap dengan adanya UPPO tersebut pertanian organik semakin berkembang di Kalbar. Sehingga pertanian organik juga dikembangakan maksimal oleh petani.

"Kita tahu bahwa pertanian organik mengarah pertanian yang berkelanjutan. Kemudian hal itu memperbaiki fasilitas pertanian terutama lahan," kata dia.

Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan atau pun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman.

Secara umum kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia. Sehingga diperlukan dalam jumlah cukup banyak. Namun pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba baik dalam kondisi aerob maupun anaerob.

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan UPPO tersebut. Melalui fasilitasi bantuan diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara insitu.

 Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida, Muhrizal Sarwani mengakui, selama ini terdapat beberapa kendala dalam pengembangan pupuk organik, baik di tingkat produsen maupun pengguna. Misalnya, mutunya yang masih kurang baik, bahan bakunya juga terbatas, kualitas yang dihasilkan tidak konsisten, banyak mengandung logam berat (terutama yang dari kota). Bahkan dosis penggunaannya yang relatif tinggi, sehingga sulit dalam transportasinya.

Untuk melindungi konsumen terhadap kualitas pupuk organik, pemerintah merevisi Permentan No. 70 Tahun 2011 dengan dikeluarkannya Permentan No. 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. Dengan beleid teranyar tersebut, diharapkan akan menjamin kualitas pupuk organik, hayati dan pembenah tanah yangberedar di masyarakat.

Muhrizal mengatakan, tujuan diaturnya standar pupuk organik, hayati dan pembenah tanah tersebut untuk melindungi masyarakat dan lingkungan hidup. Diharapkan juga akan meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk organik dan memberikan kepastian usaha dan kepastian formula pupuk yang beredar.

“Dengan demikian, pupuk (organik, hayati dan pembenah tanah) yang ada dipasaran terjamin mutu dan kualitasnya yang hasil akhirnya adalah meningkatkan produktivitas,” kata Muhrizal.

Untuk melengkapi Permentan No. 01 Tahun 2019, pemerintah sedang menggodok Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) mengenai standarisasi proses pembuatannya agar pupuk yang dihasilkan bermutu dan berkualitas.

Sebenarnya standarisasi pupuk organik, hayati dan pembenah tanah sudah tercantum di tiga peraturanyakni Permentan No. 01 Tahun 2019, Kepmentan mengenai Persyaratan Teknis dan Kepmentan mengenai Penunjukan Lembaga Uji Mutu dan Efektivitas. 

“Untuk lebih pasnya, sekarang kami sedang menggodok Kepmentan mengenai standarisasi pembuatannya,”  kata Muhrizal.

Nah, untuk mendorong petani menggunakan pupuk organik, pemerintah sejak tahun 2017 memberikan bantuan ke petani berupa Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO). 

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, M. Takdir Mulyana mengatakan, bantuan UPPO sudahberlangsung sejak tahun 2017 sebanyak 1.500 unit. Sedangkan tahun 2018 alokasinya menjadi 1.000 unit dengan realisasinya 987 unit dantahun 2019 sebanyak 500 unit.

Dalam paket bantuan UPPO tersebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah kompos, alat pengolahan pupuk organik, ternak dan obat-obatan, kandang komunal dan bak fermentasi serta pakan ternak dan kendaraan roda tiga. 

“Penggunaan pupuk organik menjadi kewajiban, karena mampu meningkatan Indeks Pertanaman (IP). Dengan pupuk organik, berarti kita memperbaiki unsur hara yang ada dalam tanah,” katanya. (ant/bob)

Komentar