BKKBN RI Komitmen Bantu Kalimantan Barat

Ponticity

Editor Mul Dibaca : 106

BKKBN RI Komitmen Bantu Kalimantan Barat
RAKERDA - Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menghadiri Rakerda BKKBN Provinsi Kalbar, di Grand Mahkota Hotel, Kamis (21/3). SUARA PEMRED/DINO
PONTIANAK, SP - Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KPSK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), M. Yani mengatakan, pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB ke Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Barat.      

Untuk tahun 2019, total DAK Fisik Sub Bidang KB bagi Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Barat adalah Rp11.934.431.000; DAK Penugasan sebesar Rp120.000.000 dan BOKB sebesar Rp52.554.183.000.      

"Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya, guna mendukung prioritas nasional," kata M. Yani saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN Provinsi Kalbar, di Grand Mahkota Hotel, Kamis (21/3).      

Dirinya berharap, dana transfer tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bersama anggaran yang telah disiapkan melalui APBD masing-masing kabupaten dan kota, guna mendukung pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).      

Sejak tahun 2016, seluruh OPD KB Kabupaten dan Kota (kecuali Kabupaten dan Kota di Provinsi DKI Jakarta) menerima Dana Bantuan Operasional KB (BOKB) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Secara khusus, pada tahun 2019 juga terdapat DAK Penugasan, guna membantu penurunan stunting di kabupaten dan kota yang masuk dalam daftar wilayah.      

Untuk menjaga kesinambungan, konsistensi dan sinkronisasi program KKBPK dari tingkat pusat hingga lini lapangan, BKKBN yang dibantu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta pemerintah kabupaten/kota, maka sejak tanggal 1 Januari 2018 telah mengalihkan status 15.137 tenaga PKB/PLKB dari ASN Daerah menjadi ASN Pusat.      

Walaupun demikian, ratio PKB/PLKB dibandingkan dengan desa/kelurahan masih sangat jauh dari harapan, sekitar 6-7 desa/kelurahan setiap PKB/PLKB.      

"Kita memerlukan lebih kurang 40.000 tenaga PKB/PLKB untuk mendekati ratio satu orang PKB/PLKB membina 2-3 desa/kelurahan," katanya.      

Meningkatkan kinerja petugas lapangan, merupakan kerja bersama pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, BKKBN membutuhkan masukan untuk perbaikan sistem pengelolaan dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana secara optimal.          

“Semenjak dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 14 Januari 2016, kini telah terbentuk sebanyak 14.098 Kampung KB yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.      

Kegiatan di Kampung KB dititik beratkan pada pemberian pelayanan dasar dan pemberdayaan keluarga bersama sektor terkait, melalui sumber pendanaan yang beragam. Inovasi dan gerakan Kampung KB ini merupakan langkah konkret BKKBN dalam upaya mempercepat capaian program KKBPK di daerah tertentu yang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah sekitarnya.      

Sesuai mandat yang diberikan oleh negara kepada BKKBN melalui Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang  Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN mengambil tugas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus hidup dan penerapan delapan fungsi keluarga.      

Sejak 1.000 hari pertama kehidupan, usia remaja, dewasa, berkeluarga, hingga lansia, BKKBN memiliki pengalaman dan program aksi di setiap tahapan kehidupan tersebut, dan dilayani melalui akitifitas kelompok kegiatan yang terintegrasi dengan gerakan pembangunan lainnya.      

“Terimakasih yang sama kami sampaikan kepada mitra setrategis yang telah bahu membahu bersama BKKBN menyampaikan pesan, dan melayani keluarga-keluarga Indonesia dalam merencanakan hidup sehat dan sejahtera melalui program KKBPK,” tutupnya.      

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan, berbicara soal pembangunan keluarga adalah merupakan hal yang sangat penting, sebab keluarga yang berkualitas dan berketahanan merupakan cita-cita setiap pasangan yang sudah berikrar secara sakrar dan suci,  untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, sebagai penerus di muka bumi ini.      

“Keluarga-keluarga di Kalimantan Barat, harus dibangun kehidupannya, sesuai dengan hakikat pembangunan,” ucap Norsan.

Untuk itu, kualitas dan kemampuannya harus ditingkatkan untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Salah satu upayanya adalah melalui pelaksanaan Progam Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Selama ini telah banyak dilakukan dengan melibatkan berbagai  unsur mulai dari dinas/instasi, LSM, swasta dan masyarakat, serta berbagai komunitas sosial yang ada, agar dapat menciptakan kualitas keluarga dan masyarakat yang maju dan mandiri, karena dengan keluarga yang berkualitas maka bangsa dan negara kuat.      

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Kusmana mengatakan, dalam upaya pencapaian sasaran strategis Program KKBPK di tahun terakhir ini, serta dapat memberikan kontribusi terhadap visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,  BKKBN Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan berbagai langkah penguatan Program KKBPK yang benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target sasaran program, serta penguatan kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah.      

Sebab itu, penguatan sinergitas dan komitmen para stakeholder di seluruh tingkatan wilayah harus dilakukan.

"Kami berharap,  dapat berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, dalam menyusun, mengembangkan dan menindaklanjuti berbagai kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dalam kerangka memberikan kontribusi terhadap visi dan misi Perintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat," kata Kusmana.

Dalam upaya untuk memastikan bahwa seluruh arah dan kebijakan serta strategi yang disusun dapat terlaksana dengan terarah, efektif dan efisien, guna pencapaian target/sasaran RPJMN 2015-2019, maka perlu diselenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019.      

Rapat kerja daerah Program KKBPK Tahun 2019  mengangkat tema “Sinergitas Program KKBPK dalam Mendukung Visi dan Misi Pemeritah Daerah Kalimantan Barat” dengan sub tema “Sinergitas Program Kampung Keluarga Berencana dan Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat”. (din/bob)