Gapki Borneo Forum ke 3 di Pontianak

Ponticity

Editor Mul Dibaca : 163

Gapki Borneo Forum ke 3 di Pontianak
SAMBUTAN - Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono saat memberikan sambutan pada acara Borneo Forum ke 3 yang digelar oleh Gapki, di Ibis Hotel, Kamis (21/3). SUARA PEMRED/SURIA MAMANSYAH
Polda Ingatkan Perusahaan Sawit Cegah Karhutla  

Menghadapi musim kemarau, Kepala kepolisian daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengingatkan kepada seluruh perusahan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) harus memiliki prinsip teguh terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) khususnya di Kalimantan Barat.      

Kata dia, jika berkaca pada tahun 2015 lalu hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami kebakaran. Untuk wilayah terbakar yang cukup luas di Riau, Jambi, Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat.      

Akibat dari dari Karhutla ini, negara banyak mengalami kerugian. Bahkan jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Tentunya penyebab terjadi kebakaran ini dikarenakan pengelolaan kawasan yang tidak baik serta fenomena elnino, sehingga produktifitas perekonomian pun juga mengalami penurunan.      

Di Kalbar, berdasarkan data yang disampaikan dia, lahan yang mengalami kebakaran setidaknya mencapai kurang lebih 167.691 hektare dengan 182 jumlah desa yang memiliki potensi Karhutla.      

“Dengan ini kita (Kalbar) masuk dalam zona Karhutla,” katanya pada saat memberi kata sambutan dalam acara Borneo Forum ke 3, di Ibis Hotel, Kamis (21/3).      

Di tahun 2018 lalu, dia menjelaskan bahwa pihak Polda bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) telah melakukan pendataan titik hotspot di Kalbar. Bahkan, dijelaskan dia saat itu Menteri KLHK, Siti Nurbaya turun langsung ke beberapa lokasi hotspot ini.      

“Ada sekitar 1.600.000 titik hotspot dengan pengukuran 80 sampai 90 akurasi yang kami data,” katanya.      

Selain itu, dia juga menambahkan hampir 99 persen kebakaran ini bukan terbakar begitu saja, namun ada oknum-oknum masyarakat yang sengaja membakar lahan tersebut.      

“Ditambah lagi rendahnya curah hujan tahun lalu (2018), menyebabkan kebakaran ini semakin luas,” jelasnya.      

Dalam beberapa kasus, dia menyebutkan bahwa oknum masyarakat sengaja membakar lahannya disebabkan tingkat pengetahun dan pendapatan ekonominya terbilang rendah, sehingga oknum ini mau melakukan pembakaran.      

“Makanya saya selalu ingatkan kepada semua pihak, terutama di kepolisian, kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak kebakaran ini,” terangnya.      

Bukan hanya itu, kepada dirinya ada beberapa aduan yang masuk bahwa kebakaran ini sebetulnya dilakukan oleh pihak korporasi. Namun ia membantah aduan tersebut karena dalam aturan yang dikeluarkan KLHK sudah jelas mengatakan bahwa jika korporasi melakukan pembakaran, maka ia harus bertanggung jawab.      

“Saya bantah karena ada peraturan KLHK. Jangankan di areanya, di area lain koorporasi ini harus bertanggung jawab. Masalah Karhutla ini pasti dilakukan oleh oknum. Ada orangnya, ada oknumnya. Jika ditemukan tangkap orangnya jangan bawa perusahaan nya," tegasnya.    

“Apapun ada pelanggaran hukum itu, kita lakukan penegakan hukum. Meskipun ada petugas kita yang melakukan pelanggaran hukum kita tegakkan. Karena jika kita biarkan akan muncul patologis sosial. Misalnya kasus anggota yang kita tangani dulu, ia berafiliasi dengan jaringan narkoba. Itulah komitmen kami dalam penegakan hukum termasuk juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini,” tambahnya.      

Di Polda Kalbar, setidaknya ada tiga hal indikator terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yakni kebakaran bawah atau down fire. Ini merupakan kebakaran yang membakar bahan organik di bagian bawah, namun di atas permukaan kebakarannya tidak kelihatan.      

Misalnya kawasan gambut. Tahun 2018 lalu, ada enam orang yang meninggal dunia  akibat kebakaran gambut ini. Yang kedua adalah kebakaran yang tampak atau survive fire. Biasanya kebakaran ini terjadi di lahan mineral. Dan yang ketiga adalah from fire atau kebakaran yang terjadi di daun-daun.      

Dari ketiga indikasi kebakaran ini sudah tentu berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat. Terutama dampak terhadap sisi ekologi, ekonomi serta kesehatan masyarakat setempat.      

“Sudah banyak masyarakat yang terkena ISPA, karena terlalu banyak menghirup asap,” terangnya.      

Padahal, jika dilihat dari faktanya, hutan di Kalbar merupakan sepertiga dari penyumbang oksigen yang menjadi paru-paru dunia. Maka dalam kesempatan itu ia meminta semua pihak ikut serta dalam menjaga hutan, terutama hutan di Kalbar.       

Penasehat Hukum Gapki Pusat, Sadino menjelaskan, jika seandainya ada perusahaan perkebunan kelapa sawit disebut tidak baik dalam beroperasi dan tidak taat terhadap peraturan pemerintah, terutama dalam mencegah adanya kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, maka harus dipastikan dulu apakah perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan yang tergabung dalam Gapki.      

Pasalnya, dari 335 perusahaan yang ada di Kalbar hanya sekitar 15 persen perusahaan tersebut yang menjadi anggota Gapki, atau sekitar 54 perusahaan saja.      

“Makanya kita harus pilah-pilah perusahaan yang mana? Jangan-jangan perusahaan itu (yang melakukan perusakan lingkungan) bukan anggota Gapki,” ujarnya.      

Berangkat dari itu, dia meminta agar pihak Gapki untuk mengklarifikai hal ini, terutama mengenai perusahaan yang mana yang melakukan perusakan lingkungan, baik pencemaran maupun kebakaran hutan dan lahan.      

“Masak dari 15 persen itu, masih ada 85 persen yang bukan anggota Gapki, lalu semua kesalahan dilimpahkan ke forum Gapki terus-menerus,” terangnya.      

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam Gapki untuk aware terhadap perusahaan milik mereka. Sebab, jika memang benar pembakaran itu dilakukan oleh pihak perusahaan, hal itu sayangkannya sebab dalam sanksinya jika ditemukan ada perusahaan yang dengan sengaja membakar lahan maka akan didenda sebesar Rp500 miliar bahkan mencapai Rp1 triliun.      

Angka ini dijelaskan dia sangat besar, bahkan kemungkinan yang akan terjadi adalah perusahaan tersebut kehilangan pekerja bahkan berpotensi tutup.      

“Contoh konkritnya begini, nilai suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sebesar Rp250 miliar, dan ketika terjadi kebakaran di perusahaan tersebut maka dendanya mencapai setengah triliun lebih. Jadi berangkat dari ini kita bisa bertanya apakan hukum tidak ada rasionalitasnya,” tutupnya.      

Humas PT Wilmar Kabupaten Landak, Gregorius Uus mengatakan bahwa pihaknya yang sudah bekerjasama dengan baik bersama masyarakat setempat yang berada di wilayah perkebunannnya, terkait dengan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.      

Hal itu terlihat ketika ada masyarakat yang ingin membuka lahan pertanian atau ladang dengan cara membakar. Dijelaskan dia, melalui pemerintahan desa setempat, ketika masyarakat akan membakar ladang, maka selalu berkoordinasi dengan pihak perusahaan.      

“Artinya begini, ketika ada masyarakat yang siap bakar ladangnya, maka dia akan melapor ke kita, dan setelah itu kita akan membantu untuk mempersiapkan segala sesuatunya,” ungkap dia.      

Persiapan perusahaan untuk membantu masyarakat yang dimaksudnya, salah satunya adalah alat penyemprot. Hal ini guna memastikan agar api tersebut tak merembet ke lahan lain.      

“Tapi ada yang lebih penting yaitu kerjasama kami dengan masyarakat, ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.      

Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa setiap unit di perusahaan telah dibentuk kelompok yang dilatih untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini. Komposisi kelompoknya, sebagian anggota dari masyarakat dan sebagian lagi dari pihak perusahaan. Kelompok ini sudah memiliki SK yang dikeluarkan oleh masing-masing estade.        
“Semua dilatih, kita punya peralatan untuk kebakaran. Kita juga ada menara pantau juga untuk memantau adanya kebakaran dan hal-hal yang membahayakan,” jelasnya. (suria mamansyah/bob)