Guru Swasta Ingin Sejahtera

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 350

Guru Swasta Ingin Sejahtera
ilustrasi
PONTIANAK, SP – Guru honorer sekolah swasta di Pontianak minta diperhatikan. Mereka merasa ada diskriminasi antara guru sekolah negeri dan swasta. Nasib mereka, tak serupa dengan para aparatur sipil negara.

Berdasarkan data dari SchoolMap Kota Pontianak, ada 46 sekolah dasar, 46 sekolah menengah pertama, 33 sekolah menegah atas dan 19 sekolah menengah kejuruan swasta di Kota Khatulistiwa. Sekolah-sekolah swasta ini didirikan yayasan. Namun, mereka juga meminta peran pemerintah dalam pengembangan. 

Ketua Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Kota Pontianak, Maryanto mengatakan, sistem penggajian guru di sekolah swasta sesuai dengan kekuatan masing-masing yayasan, dan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Jika SPP kecil, otomatis gaji guru juga kecil. Demikian pula sebaliknya. 

“Dari dana Bosnas juga bisa diperuntukkan bagi guru hanya 30 persen itu pun jika ada dananya,” katanya, Rabu (20/3). Bosnas singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah Nasional.

Gaji guru swasta berkisar di angka Rp80-400 ribu per bulan. Jumlah rombongan belajar juga akan berpengaruh. Makin banyak, makin besar. Seperti untuk pelajaran olahraga dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) yang dalam kurikulum 13 hanya tiga jam per minggu. Sedang di Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), cuma dua jam per minggu.

“Jika per jam Rp20 ribu, maka hanya mendapatkan Rp80 ribu per minggu,” kata Kepala SMP LKIA Pontianak tersebut. 

Semua akan tergantung latar belakang pendidikan guru dan rombongan belajar. Tak ada urusan, mau senior atau baru. Makin sedikit jam mengajar, makin kecil pendapatan.

“Rata-rata guru yang digaji kecil itu sudah mengabdi dalam waktu yang lama, sudah di atas lima tahun,” ucapnya.

Guru baru kini cenderung memilih sekolah negeri, karena gaji sekolah swasta kecil. Kondisi ini jadi dilema. FKSS Pontianak berharap ada perhatian dari pemerintah, untuk guru honorer di sekolah swasta.

Pemerintah memang membantu pengadaan fisik, seperti gedung perpustakaan dan rehab sekolah. Akan tetapi ketika menghadapi ujian nasional, dipastikan banyak yang tak bisa menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer. 

“Sekolah negeri hampir semuanya dibantu komputer, sementara sekolah swasta tidak ada sama sekali,” sebutnya.

Hingga kini Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) pun tak pernah didapat. Padahal, sekolah swasta turut membantu program wajib belajar 12 tahun. Semestinya, bantuan itu juga didapat, walau besarannya tidak sama dengan sekolah negeri.

“FKSS ingin beraudiensi dengan wali kota, akan tetapi masih menunggu hasil dari DPRD Kota Pontianak,” katanya.

Kepala SMA Gembala Baik Pontianak, Marsianus Amy mengatakan, sejauh ini sekolahnya hanya mendapatkan BOS dari pemerintah, dan masih berjalan hingga sekarang. Untuk mendapatkannya, sekolah harus mengajukan proposal bantuan sesuai dengan kebutuhan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

“Persoalan direalisasikan atau tidak, kita juga tidak tahu. Sejauh ini kita memang belum mengajukan bantuan-bantuan lain,” katanya.
Pihaknya belum mengajukan permohonan bantuan. Ada beberapa hal yang belum dipersiapkan. Namun tahun 2015, sekolahnya pernah mendapatkan bantuan buku mata pelajaran dari Kementerian Pendidikan. Jumlahnya menyesuaikan jumlah siswa per jenjang. Bukunya, per kelas dijatah 10 mata pelajaran.

“Memang tidak semuanya, kalau ada 14 mata pelajaran di sekolah, maka yang diedarkan hanya kurang lebih 10 saja pada waktu itu,” terangnya.

Namun setelah diserahkannya bantuan buku itu, hingga hari ini mereka belum pernah menerima lagi. 

“Itu yang terakhir, tapi tidak tahu juga kalau seandainya kita yang mengajukan, ada atau tidaknya,” katanya. 

Sebagai sekolah swasta, peningkatan kualitas terus dilakukan. Prioritasnya ada pada kedisiplinan siswa dan peningkatan bidang akademik. Selama ini, bidang Karya Ilmiah Remaja (KIR) paling menonjol di sekolahnya. Para siswa melakukan penelitian untuk dilombakan.

“Tahun 2017 dan 2018, beberapa siswa mengikuti KIR sampai ke level internasional, berlomba dengan sejumlah siswa dari negara-negara lain di Amerika,” katanya.

Selain itu, kualitas guru juga menjadi prioritas. Mereka selektif dalam rekrutmen. Para guru harus sesuai bidang dan memiliki nilai kelulusan sarjana terbaik.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Syahdan Laziz mengatakan, dinasnya sudah berusaha memberi kesejahteraan bagi guru yang mengajar di sekolah swasta. Berupa insentif yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pontianak, bagi guru honorer non ASN. Besarannya Rp300 ribu per bulan dengan sistem pembayaran per semester. 

Jumlah guru yang mendapatkan insentif tersebut sebanyak 535 orang. Rinciannya, guru TK 179 orang, SD 219 orang, dan SMP 137 orang. Sedang jika digabung dengan sekolah negeri, total ada 667 orang.

Pemberian insentif itu diberikan kepada guru yang mengajar di sekolah swasta yang tidak mendapatkan sertifikasi. Persentasenya 80,2 persen dari total insentif guru dari Pemkot. Namun, untuk mendapatkan insentif, guru harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Syarat yang sama untuk mengajukan sertifikasi. 

"Kita sudah memperhatikan guru sekolah swasta sesuai dengan kemampuan APBD Kota Pontianak," ucapnya.

Bukan tidak mungkin nominal itu akan bertambah. Semua tergantung besaran APBD yang dimiliki. Di sisi lain, guru swasta mendapat honor dari yayasan. Selain bantuan insentif, sekolah swasta mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang bersumber dari keuangan pusat. Bantuan ini hanya untuk sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Guru sekolah swasta juga berhak mendapat sertifikasi yang penghasilannya minimal satu setengah juta per bulan. Sementara, ada 294 guru sekolah swasta yang sudah tersertifikasi di Pontianak.

Untuk sertifikasi, sekolah tempat mengajar harus terdaftar dalam Dapodik. Mereka lantas bisa mengajukan diri dalam nominasi Uji Kompetensi Guru (UKG). Ujian ini dilaksanakan secara nasional dan memiliki standar. Guru harus strata satu dan mengajar pelajaran yang linier dengan pendidikan yang tertera di ijazah.

“Nilai UKG juga harus memenuhi standar yang akan diikutkan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG), lalu dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikasi,” sebutnya.

Perihal keluhan minimnya murid, sekolah swasta semestinya meningkatkan kualitas pendidikan untuk menarik minat. Hal ini wajar dalam persaingan kualitas, sehingga memberikan banyak pilihan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Suprianus Herman mengatakan, pemerintah provinsi Kalbar kewenangannya di tingkat sekolah menengah, SMA, SMK dan MA. Tahun ini, akan ada 10 ribu beasiswa untuk siswa sekolah swasta jenjang tersebut. Sedang untuk guru, belum ada program khusus. 

"Kita masih membenahi sekolah negeri, sarana dan prasarana, sekolah gratis. Artinya kan kalau kita ada membantu sedikit untuk murid swasta, tentunya ada dampak baik untuk sekolah swasta," ujarnya. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalbar, tidak dianggarkan untuk membantu fasilitas pendidikan sekolah swasta. Terlebih, sekolah negeri masih banyak kurang sarana dan prasarana. 

"Kita masih fokus pada sekolah negeri, cuma juga tidak menutup kemungkinan kita membantu sekolah swasta, tapi dari dana alokasi khusus," jelasnya.

Sementara terkait sertifikasi guru, semua guru berhak mendapatkan. Tak peduli negeri atau swasta. Asal terpenuhi semua unsur dan syarat mendapat sertifikasi. Seperti jam mengajar, terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik), dan mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

"Baik negeri maupun swasta, semua guru mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Yang penting unsurnya terpenuhi, itu dari pusat langsung," jelasnya.

Untuk program khusus guru swasta, yang ada hanya berkaitan dengan kompetensi guru. Penaka pelatihan pengembangan kualitas. 
Apalagi, sekolah swasta sebenarnya tanggung jawab pihak yayasan. Walau memang, sekolah swasta sudah banyak membantu pemerintah. 

"Yang pasti ini menjadi fokus kami ke depan. Kita (Pemprov) juga nantikan akan pikirkan, bagaimana baik swasta maupun negeri, dapat sama-sama baik," pungkasnya. (din/iat/sms/bls)

Tanggung Jawab Pemerintah

WAKIL Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menilai peningkatan kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah swasta juga tanggung jawab Pemprov Kalbar. Tidak seharusnya perhatian hanya diberikan untuk sekolah dan guru negeri.

“Pemprov juga punya kewajiban memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta dan kesejahteraan guru di sekolah swasta. Apalagi program Pak Midji kan meningkatkan pendidikan di Kalbar,” katanya, Rabu (20/3).

Beberapa hak yang semestinya bisa didapat adalah sertifikasi dan pendanaan dari Bantuan Operasional Siswa (BOS).

“Program bantuan ini bisa mereka dapatkan. Guru yang mengajar di sekolah swasta juga punya kewajiban menyukseskan program pemerintah wajib belajar 12 tahun,” ungkapnya.

Jika sekolah negeri sepenuhnya dibantu oleh pemerintah untuk operasional belajar dan mengajar, berbeda dengan sekolah swasta. Mereka harus berupaya menghidupi sekolah dengan mandiri.

“Tugas sekolah swasta lebih berat, mereka harus membiayai operasional mereka secara mandiri, namun berupaya tidak terlalu membebani muridnya,” kata dia.

Persoalan kesejahteraan guru sekolah swasta tidak hanya ada di Pontianak. Persoalan sama kerap ditemui di Sambas.
“Saya juga sering menemukan keluhan ini di Sambas. Ketika melakukan kunjungan di sana, banyak guru yang mengeluhkan persoalan ini,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Akbar Riyanto mengatakan keluhan para guru swasta sudah didengarnya. Mulai dari siswa yang makin sedikit, sampai kalah saing dengan sekolah negeri.

Penyetaraan pendidikan menjadi solusi yang ditawarkan, yakni menyamakan kualitas pendidikan antara negeri dan swasta. Permasalahan-permasalahan yang ada biasanya soal fasilitas dan kualitas. Beratnya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) juga bisa menjadi permasalahan, sehingga orang tua lebih memilih sekolah negeri.

“Memang sekolah negeri memfokuskan jangan sampai anak putus sekolah,” terangnya.

DPRD Kota Pontianak juga akan mengupayakan bantuan untuk sekolah swasta, melalui Perda Corporate Social Responsibility (CSR), agar pihak swasta bisa membantu sekolah swasta Pontianak.

"CSR bisa menjadi solusi dalam meningkatkan pendidikan di Kota Pontianak," tuturnya. (din/jee/bls)