Pangdam: Desa Mandiri sebagai 'Pangkal Perlawanan'

Ponticity

Editor Admin Dibaca : 76

Pangdam: Desa Mandiri sebagai 'Pangkal Perlawanan'
SOSIALISASI - Pangdam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi saat menghadiri sosialisasi di Ballroom Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kamis (21/3). IST
PONTIANAK, SP - Pangdam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, menyatakan bahwa desa mandiri bisa menjadi 'desa pangkal perlawanan'. Pernyataan ini disampaikan Pangdam saat menjadi narasumber pada sosialisasi tentang pentingnya desa mandiri.      

Sosialisasi yang mengangkat tema tentang "Memaksimalkan Peran Serta Dunia Usaha, dalam Upaya Percepatan Pembentukan Desa Mandiri di Provinsi Kalbar Melalui Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan", berlangsung di Ballroom Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kamis (21/3).      

Selain Pangdam XII/Tpr, narasumber kegiatan tersebut adalah Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono. Sosialisasi ini diikuti oleh para Bupati dan Walikota, serta para pelaku usaha se-Kalbar.      

Dalam paparannya, Mayjen TNI Achmad Supriyadi menjelaskan, komitmen Kodam XII/Tpr mendukung penuh program desa mandiri yang dicanangkan oleh Gubernur Kalbar. Desa mandiri memiliki peranan sangat penting membantu TNI dalam mewujudkan sistem pertahanan.      

"Sesuai dengan sistem pertahanan yang dianut negara Indonesia, yakni defensif aktif atau perang semesta. Maka desa akan menjadi pangkal perlawanan," ujar Pangdam XII/Tpr.      

Desa sebagai pangkal perlawanan, lanjut Pangdam XII/Tpr memiliki beberapa syarat yang dibutuhkan. Yaitu tersedianya sumber logistik wilayah, jalan pendekat, tenaga kesehatan, pangkalan tersedia, sarana perhubungan dan angkutan.      

"Dengan adanya desa mandiri, syarat-syarat desa sebagai pangkal perlawanan akan terpenuhi. Sehingga negara Indonesia tidak akan pernah bisa dikuasai oleh siapapun juga," tuturnya.      

Untuk itulah, papar Pangdam, Kodam XII/Tpr sangat mendukung program desa mandiri. Dengan adanya desa mandiri, maka ketahanan nasional di daerah akan terwujud.      

Adapun penyiapan desa menuju desa mandiri, diperlukan partisipasi serta dukungan dari semua pihak. Desa mandiri dapat dianggarkan melalui ABPD, Dana Desa (DD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).    

Selain itu juga peran serta dari pelaku usaha yang ada di Provinsi Kalbar. Untuk itulah, Pangdam XII/Tpr mengajak pelaku usaha untuk ikut serta memberikan kontribusi untuk mewujudkan desa-desa mandiri di Kalbar.      

"Tidak bisa Pemda sendiri, perlu partisipasi dari seluruh komponen dan elemen masyarakat. Mari kita rapatkan barisan, untuk membangun Kalbar," pungkas Pangdam XII/Tpr. (mul/bob)