Sawit Berkelanjutan Masa Depan Sawit Indonesia

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 239

Sawit Berkelanjutan Masa Depan Sawit Indonesia
CENDERA MATA – Ketua GAPKI memberikan cendera mata pada Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam Borneo Forum di Ibis Hotel, Rabu (20/3).
PONTIANAK, SP - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Musdhalifah Machmud meminta Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sebagai masa depan bisnis sawit Indonesia. Pasalnya saat ini, komoditas andalan itu tengah digempur ekonomi dunia.

Padahal, daya saing komoditas kelapa sawit Indonesia di pasar dunia paling baik. Hal ini lantaran kualitas yang memang jempolan.

"Berangkat dari inilah alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan menghentikan penggunaan kelapa sawit sebagai biodisel," ucapnya dalam Borneo Forum ‘Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Industri Sawit Berkembang di Kalimantan’ di Ibis Hotel, Rabu (20/3).

Uni Eropa memutuskan untuk mengakhiri minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar kendaraan, dengan alasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia lebih banyak berdampak pada deforestasi.

“Daya saing kita itu paling baik, kualitas sawit kita juga baik. Makanya kita diserang terus-menerus," ujarnya. 

Menanggapi hal tersebut, 18 Maret 2019, Menteri Koodinator Perekonomian, Darmin Nasution sudah melayangkan surat penolakan kebijakan tersebut ke Uni Eropa. Seandainya Uni Eropa bersikukuh, pemerintah telah menyiapkan langkah tegas dan lebih keras.

“Makanya kita akan segera mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam ISPO. Itu yang akan menjadi jaminan kita untuk melawan black campaign dari Uni Eropa ini,” tegasnya.

Ketua GAPKI Kalbar, Mukhlis Bentara mengatakan jika boikot Uni Eropa benar diimplementasikan, tentu berpengaruh terhadap produktivitas kelapa sawit. Tak terkecuali yang ada di Kalbar.

“Karenakan selama ini pasar kita ke Eropa besar, jadi ketika kebijakan ini diterapkan tentu B20 dan B30 ini tidak jalan. Ini memang masalah besar,” ungkapnya.

Pasar sawit Indonesia tentu bermasalah. Di sisi lain, kebijakan bahan bakar B20 dan B30 masih dalam uji coba. 

“Kekhawatiran ini tidak akan terjadi jika seandainya Indonesia tidak bergantung lagi ke Eropa, dalam artian biodiesel ini terserap semua di dalam negeri,” tambahnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mendukung perusahaan sawit menentang penghentian biodiesel di Indonesia. Namun dengan syarat, perusahaan menunaikan segala kewajibannya terhadap masyarakat. 

“Jangan hanya memandang kepentingan perusahaan, lihat juga kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Sutarmidji mempertanyakan keberadaan perusahaan sawit yang selama ini kurang memperhatikan pembangunan didaerah. Kalbar memiliki 2.031 desa, sementara desa mandiri hanya satu, dan dari 378 desa berkembang, sebagian bukan berada di wilayah perkebunan.  

“Dari 1.600 desa tertinggal sementara, sawit ada di situ. Kemarin kami perbaiki jembatan di Sintang dengan miliaran rupiah, belum lagi banjir di Landak dan Kubu Raya. Sementara ke mana perusahaan sawit, tidak ada, semua diam," katanya.

Perusahaan sawit harus membuat jalur distribusinya sendiri. Selama ini, puluhan miliar anggaran pemerintah habis untuk memperbaiki jalan akibat aktivitas sawit. Dia mendukung operasional perusahaan, selama masyarakat mendapat manfaat.

"Kami mendukung kebijakan pusat, jangan tahunya layani pribadi pejabatnya, tetapi layani masyarakat yang ada di sekitar. Perizinan regulasi silakan lapor ke saya, tapi masyarakat yang harus diurus," paparnya. (iat/sms/bls)