Desa Mandiri Butuh Keseriusan Bersama

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 199

Desa Mandiri Butuh Keseriusan Bersama
Bapak Sutarmidji
PONTIANAK, SP – Pembentukan desa mandiri butuh keseriusan semua stakeholder. Ada 50 indikator yang harus dicapai. Tak bisa hanya dengan mengandalkan Dana Desa atau kerja pemerintah daerah.

Dari 2.031 desa di Kalbar, hanya satu yang masuk kategori desa mandiri. Yaitu, Desa Sutera di Kayong Utara. Desa ini dinilai mandiri, sebab bidang kesehatan, pendidikan, pemukiman, serta penyediaan air bersih dinilai baik. Mereka juga punya pariwisata dan perekonomiannya berjalan dengan baik. 

Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah mengeluarkan Pergub Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Ditargetkan, 63 desa mandiri tercipta tahun ini.

Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya, Juheran menilai beberapa persoalan jadi kendala mewujudkan desa mandiri. Terjadinya perubahan tata kelola Anggaran Dana Desa dan Dana Desa cukup berpengaruh.

"Kami optimis menuju desa mandiri," yakinnya, Kamis (21/3). 

Salah satu dasar keyakinan Juheran, lantaran Desa Tanjung Harapan sedang menggalahkan budidaya kepiting bakau. Masyarakat bekerja sama dengan Sampan Kalimantan membangun keramba budidaya kepiting. 

Upaya mewujudkan desa mandiri diawali dengan mengembangkan potensi desa. Khususnya Desa Tanjung Harapan yang masuk dalam Bentang Pesisir Padang Tikar. Wilayah hutan bakau lengkap di Indonesia.

"Kalau kita sudah kuasai tata cara pembibitan, bisa dikembangkan di sini untuk memenuhi keramba-keramba yang sudah ada. Maka kami rasa tidak sulit untuk menjadi desa mandiri," katanya.

Kepala Desa Sungai Ringin, Sekadau, Abdul Hamid menuturkan desanya jadi salah satu yang ditunjuk jadi desa mandiri tahun ini. Berbagai hal tengah dipersiapkan. Dari 50 indikator, tinggal sedikit yang belum bisa diwujudkan.

“Itu akan diusulkan ke pemerintah kabupaten dan provinsi, utamanya masalah pembangunan. Kami akan siap secara fisik, mental dan kelengkapan administrasi untuk dijadikan sebagai desa mandiri,” ucapnya.

Semua dimulai dari penataan kantor desa, taman desa dan sejumlah pembangunan yang bersifat estetika. Dari segi fisik, pembuatan sejumlah jalan telah diusulkan ke pemerintah provinsi dan kabupaten. 

“Dari sisi pemberdayaan, masyarakat kita meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan,  kepemudaan, kelompok wanita, kelompok tani dan pelatihan bagi aparatur desa," jelasnya. 

Di bidang pendidikan, pembinaan terhadap guru PAUD Desa, kader Posyandu Desa, lansia, disabilitas, bidan kampung dan pengaktifan penjaga Pos Kamling dikerjakan. Di bidang ekonomi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk.

"Kita punya visi besar terhadap Sungai Ringin ini. Kita akan buka akses yang terisolir, membangun peradaban baru, ekowisata baru, yang pada akhirnya terwujud desa dan masyarakat mandiri,” katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekadau, Antonius Aludin mengatakan, pihaknya mengusulkan 16 desa jadi desa mandiri dari jumlah 87 desa. Desa-desa tersebut tersebar di seluruh kecamatan.

“Kami akan rapat lintas sektoral termasuk TNI dan Polri kami undang untuk membahas progres penerapan desa mandiri. Hasilnya akan dilaporkan ke provinsi untuk dibahas,” jelasnya.

Sebagai langkah sinergitas, akan dibuatkan petunjuk teknis untuk memenuhi indikator desa mandiri. Semua bidang yang ada harus bergerak.

“Jika ada yang kurang, ditambah. Dan jika sudah ada, tinggal disempurnakan. Karena kita semua berharap bertambah desa-desa mandiri yang lain lagi,” ungkapnya.

Tahun ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Melawi mengajukan lima desa menjadi desa mandiri dari total 169 desa yang dimiliki. Lima desa tersebut dianggap sudah memenuhi syarat. Baik dari aspek infrastruktur sampai keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Desa-desa yang diajukan menjadi desa mandiri juga mesti memiliki pengelolaan dana desa yang baik serta berkategori desa maju atau berkembang,” kata Kepala DPMD Melawi, Junaidi.

Lima desa yang diajukan yakni, Desa Beloyang di Kecamatan Belimbing Hulu, Desa Batu Nanta dan Belonsat di Kecamatan Belimbing, Desa Tanjung Niaga di Kecamatan Nanga Pinoh, dan Desa Lingkar Indah di Kecamatan Sayan. Pembentukan desa mandiri ini bukan arahan dari Pemprov maupun Pemkab. Namun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi.

“Di seluruh Indonesia target desa mandiri sebanyak lima ribu desa,” ujarnya.

Pembentukan desa mandiri berkorelasi dengan adanya dana desa. Selama ini, banyak desa yang fokus membangun infrastruktur. Padahal, sudah semestinya diubah untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa.

“Desa bisa lebih memperbanyak program pemberdayaan seperti ternak ayam, sapi maupun kerajinan tangan yang ada di desanya. Dana ini dikelola melalui kelompok sehingga bisa memajukan ekonomi desanya,” katanya.

Di Kapuas Hulu, 125 desa masih berstatus tertinggal dari total 278. Sebanyak 99 desa di antaranya, harus dapat perhatian serius semua pihak. 

"Kita harus berupaya mengubah status desa tertinggal menjadi desa yang maju, sejahtera dan mandiri," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Alfiansyah.

Masalah diperparah dengan 153 desa dari keseluruhan yang belum memiliki BUMDes. Padahal keberadaannya sangat strategis dan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir menyampaikan, dana desa bisa digunakan untuk mempercepat pembentukan desa mandiri. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Presiden Jokowi, hal itu selalu ditegaskan. Penggunaan anggaran itu harus mengacu pada azas prioritas dan manfaat.

"Sudah banyak dana yang dikucurkan pemerintah ke desa, maju mundurnya desa menjadi tanggung jawab kades," terangnya.

Lintas Instansi

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalbar, M Aminuddin mengatakan membangun desa tidak bisa dibebankan pada satu instansi. Perlu keterlibatan berbagai pihak, khususnya menyukseskan program Desa Mandiri.

Kalbar sudah menetapkan target 63 desa mandiri di 12 kabupaten tahun ini. Dinasnya menjadi koordinator bersama unsur lain. Akan ada beragam program baik dari pusat hingga kabupaten untuk diturunkan ke desa. 

"Desa mandiri sendiri mempunyai 50 indikator. Makanya kita bagi tugas, provinsi dan kabupaten bertanggung jawab atas masing-masing 20 indikator, dan 10 indikatornya desa," ungkapnya.

Paling penting sebagai langkah awal adalah menyatukan persepsi pihak terkait. Memang sudah ada pertemuan dengan kepala desa calon desa mandiri, namun masih perlu pendalaman. Sebab beda desa, beda strateginya.

"Indikator 20 ini kan banyak sekali. Jadi mau tidak mau semua dinas yang punya rencana kerja, kalau bisa diarahkan kepada desa-desa yang dicanangkan desa mandiri itu," jelasnya.

Tidak hanya dinas di Pemprov, kabupaten, kecamatan dan desa juga mesti melakukan hal sama. Desa mandiri butuh gotong-royong semua. Dia yakin, target 63 desa tahun 2019 tercapai.

"Setelah saya coba mempelajari, ternyata sebagian teman-teman dinas juga belum mengantisipasi dari segi anggaran. Ini mau saya laporkan kepada pimpinan dan Sekda, kalau mau dimulai dari sekarang anggaran harus tersedia," jelasnya. 

Dia berharap perubahan anggaran dinas bisa menyesuaikan program Desa Mandiri. Jika memungkinkan, dalam waktu dekat akan ada konsilidasi baik di kabupaten maupun desa. Termasuk pelatihan sumber daya manusia. Misalnya dalam pengelolaan anggaran. 

"Kalau memang ada program yang bisa diturunkan ke desa, kita arahkan ke desa-desa yang dicanangkan untuk menjadi desa mandiri. Kita bertahap, untuk mencapai target ini," tuturnya.

Target Ratusan

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menargetkan 20 persen desa di Kalimantan Barat menjadi desa mandiri selama masa pemerintahannya periode 2018-2023. Meski terbilang besar, dia yakin bisa terwujud melalui sinergitas seluruh stakeholder, khususnya dengan Kodam XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar.

"Pak Pangdam dan Pak Kapolda mendukung. Saya optimis target ratusan atau 20 persen desa mandiri di Kalbar, selama pemerintahan saya terealisasi," ungkapnya.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebenarnya target desa mandiri hanya 63 desa. Penetapan target ratusan desa sebagai upaya menggenjot jumlah desa mandiri. Pasalnya, kondisi saat ini masih memprihatinkan.

"Di Kalbar, hanya ada satu desa mandiri. Sementara itu lainnya, 566 desa sangat tertinggal, 865 desa tertinggal, 349 desa berkembang, 54 desa maju dan 196 desa belum," paparnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menimpali desa mandiri merupakan program prioritas utama masa pemerintahannya. Hal ini sebagai upaya percepatan perubahan di desa.

"Saya punya harapan Provinsi Kalimantan Barat bisa jadi model percontohan di nasional dalam penanganan masalah-masalah desa," tandasnya. (akh/eko/iat/nak/sap/bls)

Terbantu Dana Desa

KEPALA Badan Pusat Statistik, Kecuk Haryanto mengatakan, berdasarkan laporan hasil pengamatan Mei lalu, kucuran Dana Desa sejak tahun 2015 meningkatkan kemajuan desa. Dibandingkan keadaan pada tahun 2014, terjadi kemajuan yang membesarkan hati. Desa mandiri meningkat dari 2.894 desa atau 3,93 persen dari jumlah seluruh desa pada tahun 2014, menjadi 5.559 desa mandiri atau 7,55 persen pada tahun 2018. 

“Ini merupakan suatu kemajuan hampir 200 persen sebagai lompatan yang sangat tinggi,” katanya.

Sebaliknya, jumlah desa tertinggal menurun dari 19.750 desa atau 26,81 persen dari seluruh desa yang ada, menjadi 13.232 desa atau 17,96 persen. Suatu penurunan yang dramatis. Dalam laporan BPS yang baru saja dikeluarkan tersebut, tercatat jumlah Desa Berkembang meningkat dari 69.26 persen di tahun 2014 menjadi 74.49 persen atau 54.479 desa.

Hal ini berarti bahwa Desa Tertinggal berkurang dengan 5.918 desa dan Desa Mandiri bertambah sebanyak 2.865 desa. Atau menjadi dua kali lipat dalam empat tahun program pembangunan desa dan masyarakat desa yang dikawal oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pembangunan yang dibiayai dengan Dana Desa itu dipergunakan juga untuk sarana desa seperti jalan, jembatan. Sarana umum seperti pasar dan sarana kebutuhan dasar lainnya seperti klinik dan fasilitas umum lainnya turut dibangun. Pembangunan ini rupanya merangsang masyarakat desa membangun sarana tambahan seperti rumah obat atau apotik dan pelayanan modern lainnya. 

“Mulai dari tempat penjualan elpiji untuk keperluan umum yang meningkat karena penduduk makin menikmati hidup modern,” tambahnya.

Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT, Haryono Suyono mengatakan antara tahun 2014 sampai waktu pendataan awal Mei 2018, terdapat kemajuan pada hampir semua demensi desa. Kemajuan yang cepat terjadi pada demensi pemerintahan yang secara otomatis terangsang karena harus melayani masyarakat yang makin modern.

“Ini berkat adanya pembangunan berbagai sarana desa yang gegap gempita,” sebutnya.

Dimensi pelayanan dasar relatif lamban, karena masyarakat perlu belajar menjadi masyarakat modern, belajar hidup modern, tidak membuang kotoran sembarangan dan pola kehidupan yang sama sekali berubah tidak seperti maunya sendiri. 

Hal ini merupakan suatu perubahan sosial yang menarik karena berubah menjadi penduduk dan keluarga Indonesia sebagai bagian dari penduduk modern dunia. (rep/bls)