Kalbar Butuh Pengolahan Hasil Pertanian

Ponticity

Editor Kiwi Dibaca : 116

Kalbar Butuh Pengolahan Hasil Pertanian
PONTIANAK, SP – Kalimantan Barat membutuhkan pengolahan hasil pertanian. Pengolahan bahan mentah tersebut akan meningkatkan nilai ekonomis.

Terlebih Gubernur Kalbar, Sutarmidji menginginkan 400 desa mandiri tercipta sepanjang pemerintahannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kalbar memiliki 11.479.847 hektare lahan pertanian. Sebagian besar berada di pedesaan.

Sedang persentase penduduk miskin di desa tercatat 8,84 persen di September 2018. Jumlahnya diperkirakan 290,37 ribu orang. Garis kemiskinannya berada di Rp413.806. Kepala Desa Trigadu, Kecamatan Balung, Sambas, Sugianto menjelaskan, hampir seluruh masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pekebun. Lada, karet dan padi jadi unggulan.

Dalam beberapa waktu terakhir, lada makin moncer. Petani padi makin berkurang. Sebagai dukungan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk. Semua potensi, baik bidang pertanian dan perkebunan, bahkan sarana transportasi akan dikelola.

Pasalnya, desa di kelilingi sungai. Di bidang pertanian, dibentuk empat kelompok yang tersebar di tiga dusun, yakni di Dusun Semanjak, Semparung dan Selangkin. Desa mendatangkan penyuluh untuk meningkatkan pertanian mereka.

Namun pengolahan lebih lanjut, belum ditentukan. Di Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, masyarakatnya berkebun jahe dan nanas. Jarak pasar terdekat empat jam berkendara sampan klotok, dan 45 menit jika pakai speedboat. Sedang di jalur darat, kini bisa ditempuh dalam waktu satu jam. Dulunya, butuh tiga jam.

Namun jalur darat hanya bisa sampai daerah Kuala Dua. “Ke depannya kami sudah menyiapkan langkah, untuk meningkatkan pengelolaan nanas ini dari bantuan pemerintah," terang Kades Kalibandung, Sangaji, Jumat (22/3).

Sementara di Desa Parit Baru, Sungai Raya, Kubu Raya, dari tahun 2018, pemerintah desa setempat memberikan bantuan pupuk pada warga. Hampir 50 persen alokasi dana desa mereka, diarahkan untuk pelayanan sosial dasar.

Bantuan pada petani padi salah satunya. “Walau belum dirumuskan mendalam, kita akan tetap konsen mengelola potensi pertanian di desa,” kata Kades Parit Baru, Musa.

Sayangnya, belum ada langkah lanjutan pengolahan hasil pertanian tersebut. Padahal, desa itu jadi pusat pelatihan atau studi banding kabupaten lain di sektor pertanian. Walaupun statusnya desa kota. “Kita kurang bantuan pemerintah, untuk pengembangan atau pengelolaan potensi pertanian desa,” katanya.

Beruntung, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan yang belum lama dilantik, berkomitmen mengembalikan kejayaan beras lokal yang pernah beredar di pasaran.

“Saya akan menghidupkan kembali program beras lokal yang selama lima tahun terakhir ini tidur panjang,” katanya. Lahan pertanian yang tidur panjang diharap kembali dibangun. Ketika dia menjabat Bupati pertama Kubu Raya, program beras lokal memang mentereng. Bermerek ‘Anggrek Macan’, beras itu memenuhi pasar modern.

“Program beras lokal bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di daerah ini," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kubu Raya, Gandhi Satyagraha menyatakan, program tersebut membuat kelompok tani bergairah. Mereka tak lagi khawatir, beras hasil panen tak ada yang menampung.

Dinasnya bahkan sudah mempersiapkan lahan di sembilan kecamatan. Kantung-kantung produksi itu terpetakan, sehingga bisa diperhitungkan berapa besar produksi.

Pasar mana yang disasar pun mudah disiapkan. Urusan pemasaran, akan dikerjakan Dinas Koperasi dan Pedagangan.

"Ini merupakan intansi terkait yang dapat mendukung secara langsung, terhadap kebutuhan-kebutuhan bagi peningkatan progam yang diluncurkan oleh Bupati," ucapnya.

Dalam perhitungannya, Kubu Raya memiliki 1.250 kelompok tani. Tiap kelompok beranggotakan 20-25 orang. Setidaknya, lahan seluas 29.000 hektare siap digarap. "Ini bisa kita hitung berapa besar potensi kekuatan ekonomi daerah yang bisa kita gerakkan, seandainya dapat berproduksi dengan baik," imbuhnya.

Sumber pendanaannya diharap tak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mesti ada bantuan dari APBD Kalbar dan gelontoran pusat. “Pak Bupati tentu akan melihat sumber-sumber pendanaan pembangunan ini, tentu kita akan melibatkan kekuatan penganggaran dari provinsi maupun APBN," tandasnya.

Di Sanggau, pemerintahnya ingin mengembangkan padi, jagung dan kedelai (pajale). Namun dari komoditas itu, kedelai kurang dilirik petani.

Mereka merasa pemasarannya sulit. “Jadi yang menjadi idola hanya padi, jagung, bawang merah dan cabai. Prospek bisa menjanjikan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, John Hendri. Dulu kedelai banyak di kawasan transmigrasi. Namun begitu lahan berubah jadi perkebunan sawit, lambat laun mulai mengecil.

“Tapi kalau sengaja menanam jauh dari tempat tinggal, agak ribet mereka. Kedelai masih ada ditanam, tapi kecil. Tahun lalu saja sekitar 10 hektar saja. Karena tak terlalu dilirik,” tutur John.

Selain itu, Pemkab Sanggau juga mulai mengembangkan komoditas jagung hibrida. Kerja sama sudah dijalin dengan pengusaha Balai Karangan. Mereka akan menampung jagung petani Beduai, Sekayam, Entikong dan Noyan. Harga jualnya, antara Rp3.700 hingga Rp4.500 per kilogram untuk pipil kering. Pemkab juga menjalin kerja sama dengan pengusaha Singkawang. Mereka butuh 10 ribu ton per bulan. Namun yang bisa dipenuhi baru setengahnya.

Semua diterima dengan catatan kadar airnya 10 persen. Namun jagung-jagung itu hanya untuk pakan ternak. Walau bisa panen dalam waktu 100 hari, tetap saja nilai ekonomisnya tak bertambah. Sementara Pemkab Kapuas Hulu, hanya berharap pada BUMDes untuk menggerakkan ekonomi desa. Potensi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lainnya diserahkan pada mereka.

"Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan bisa menjadi solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di desa," ucap Bupati Kapuas Hulu, Abang Nasir. Namun masalahnya, daerah itu kekurangan tenaga penyuluh pertanian. Bagaimana ingin mengembangkan, jika informasi kemajuan tak disebar. Jumlah yang ada hanya 145 orang.

"Jumlah itu masih terbilang kurang, idealnya satu desa satu penyuluh, Kapuas Hulu terdiri dari 278 desa dan 4 keluruhan," jelas Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu, Paing Wandi. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pihaknya terpaksa menerapkan sistem rangkap.

Satu orang penyuluh pertanian, membina dua sampai tiga desa. Para penyuluh saat ini dimaksimalkan untuk wilayah penghasil pertanian, seperti padi di Hulu Gurung, Sungai Besar, Jongkong, Bunut Hulu, Pengkadan, Sejiram, Mensusai dan Selimbau. "Sementara untuk ubi kayu kami fokuskan di Suka Maju, Kecamatan Mentebah," jelasnya.

Tapi sebagaimana daerah lain, belum ada rencana panjang soal pengolahan hasil pertanian. Olah Bahan Anggota DPRD Kalbar, Lutfhi mengatakan lahan pertanian di Kalbar cukup besar. Namun belum ada pengolahan lanjutan, yang dapat menjadikan hasil pertanian mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi.

"Inikan harus ada pengolahan lanjutan, tapi kalau pengolahan lanjutan ini harus ada investor masuk lagi. Tentu investor masuk memperhatikan berbagai hal, seperti pengurusan perizinan yang mudah, fasilitas infrastruktur yang siap dan sebagian," ujarnya.

Salah satu kunci hasil pertanian bernilai ekonomis tinggi adalah, tersedianya infrastruktur dasar. Kemudahan mengolah dan memasarkan menjadi hal yang penting. Karena hasil apa pun, baik pertanian maupun perkebunan, ketika infrastruktur tidak baik, penjualan akan sulit.

"Untuk itu harus kita perbaiki infrastruktur terlebih dahulu, dan meningkatkan kualitas masyarakat desa, khususnya para petani," ujarnya.

Pengembangan petani harus jadi prioritas yang tidak kalah penting. Bagaimana petani harus diberikan pengetahuan dan pembinaan mengelola potensi pertanian.

"DPRD pasti mendorong melalui produk regulasi daerah. Khususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kalbar, dan pengelolaan hasil pertanian," ungkapnya.

Pengelolaan hasil pertanian harus dimonitor, supaya desa bisa maju dan berkembang secara cepat. Apalagi Gubernur Kalbar, Sutarmidji sangat fokus membangun desa mandiri. Kabupaten pun tidak boleh lepas tangan. Sementara pengamat ekonomi, Faisal Basri mengatakan, orang miskin absolut di desa mencapai 60 persen karena ketidakmampuan mengolah bahan baku.

"Di desa itu kegiatan utamanya pertanian, jadi akar kemiskinan ada di sektor pertanian yang lokasinya di desa," kata Faisal.

Salah satu penyebabnya adalah, ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola bahan baku. Masyarakat cenderung menjual barang mentah, sehingga tidak mendapat nilai tambah. Kondisi tersebut terjadi bisa karena beberapa faktor.

Di antaranya adalah, produktivitas petani yang rendah. Jadi, perlu ada upaya untuk meningkatkan produktivitas petani ketika mereka sedang menunggu panen.

"Sembari menunggu bisa ada indutrialisasi di sektor pertanian. Salah satunya misal mengolah cabai menjadi keripik. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat, suami ke sawah, istrinya mengolah (keripik)," katanya. (iat/jul/nak/sap/sms/bls)

Ekspor Pertanian Naik
MENTERI

Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, capaian ekspor sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2015, nilai ekspor pertanian sebesar Rp403,8 triliun. Nilainya sempat turun pada 2016 karena bencana La Nina menjadi Rp384,9 triliun. Sementara pada 2018, angkanya naik menjadi Rp499,3 triliun.

"Dulu padahal ada bencana El Nino (2015), La Nina (2016), tapi kita lolos. Dari 2016 sampai 2018 naik 29,7 persen," ujar Amran kemarin. Adapun total nilai ekspor yang dihimpun sejak 2015 hingga 2018 adalah Rp 1.764 triliun.

Komoditas pertanian yang ekspornya mengalami kenaikan sejak 2014 mayoritas adalah buah-buahan. Ekspor durian mengalami kenaikan 23.000 persen, nanas 1.520 persen, pisang 706,2 persen, dan manggis 252,61 persen.

Komoditas lainnya yaitu kelapa sawit sebesar 22,5 persen, karet naik 21,3 persen, kelapa naik 14 persen, dan kopi 28,6 persen. Di sisi lain, ada beberapa komoditas pertanian yang impornya mengalami penurunan.

Impor komoditas beras umum, jagung pakan ternak, bawang merah, dan cabai segar turun hingga 100 persen dari 2014 hingga 2018. Selain itu, inflasi bahan makanan juga mengalami penurunan dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen pada 2017.

Sementara pada 2018, bahan makanan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 3,41 persen.

   "Ini menunjukkan produksi pangan kita meningkat. 460 komoditas ini kita jaga siang dan malam," kata Amran. (kon/bls)