Pemilih Buta Huruf Kebingungan

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 271

Pemilih Buta Huruf Kebingungan
Ist
PONTIANAK, SP – Pemilih tuna aksara atau niraksara di Kalbar perlu perhatian Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, tiga dari lima surat suara yang dipakai dalam Pemilu 2019, tak menampilkan foto calon. Sementara jumlah warga Kalbar penyandang niraksara diperkirakan 73.070 jiwa.

Jumlah itu merupakan persentase melek huruf usia di atas 15 tahun, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar tahun 2017/2018 sebesar 98,30 persen. Sementara, jumlah penduduk Kalbar dengan rentang usia sama di periode tersebut berjumlah 4.298.225 orang. Asumsinya, usia terendah sudah memiliki hak pilih di Pemilu tahun ini.

Seorang pemilih niraksara asal Landak, Ini (55) belum punya pilihan dalam Pemilu kini. Jangankan pilihan, bagaimana cara pemilih saja, dia tak tahu. 

"Saya bersemangat dengan adanya Pemilu ini. Tapi, itu tadi, saya tidak tahu baca dan menulis,” kata warga Dusun Gasing, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang tersebut, Minggu (24/3).

Hingga kini, dia belum mendapat sosialisasi penggunaan hak pilih, khusus penyandang buta huruf. "Memang semuanya tidak pernah melakukan sosialisasi. Saya juga sebenarnya ingin belajar menulis dan membaca," katanya.

Pemilih lain asal Sukadana, Kayong Utara, Aldi (40) selalu menyalurkan hak suaranya. Dia sempat bingung, lantaran dalam pesta demokrasi nanti, surat suara untuk DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR-RI hanya akan menampilkan nama dan nomor urut calon legislatif. 

Namun berkaca pengalaman terdahulu, dia selalu didampingi jika akan mencoblos. Sedang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 pasal 43 ayat satu dan dua, disebutkan bahwa yang mendapat pendampingan hanya pemilih disabilitas, tidak termasuk niraksara.

"Karena kan kayak kita juga memang memerlukan pendampingan, kalau saya didampingi terus dari Pemilu dahulu sampai kemarin yang Pilkada Serentak didampingi," ujarnya.

Kades Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Melawi, Sugimiarto khawatir. Persoalan masyarakat penyandang niraksara memang cukup kompleks. 

“Mereka ini memiliki hak untuk memilih. Namun, tentu akan kesulitan mengingat dalam surat suara, khususnya untuk surat suara DPRD provinsi maupun kabupaten, hanya ada nama, tak ada foto,” katanya.

Mereka rentan kebingungan saat berada di dalam bilik suara. Padahal, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mereka juga ikut menentukan arah bangsa ke depan. 

“Karenanya, saya pikir perlu ada sosialisasi yang lebih intens, terkhusus untuk mereka yang buta aksara,” katanya.

Sugimiarto mempertanyakan, boleh tidaknya pemilih niraksara didampingi saat proses pencoblosan. Seperti halnya penyandang disabilitas netra, yang bisa didampingi untuk membantu dalam proses pencoblosan. 

“Aturan soal ini bagaimana, khususnya untuk para penyandang buta huruf,” tanyanya.

Sekretaris DPC Partai Hanura Kayong Utara, Burhan mengatakan, persoalan tersebut merupakan tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Soalnya Pemilu sekarang ini kan rumit, ada lima kertas suara dan tidak semua disertai gambar. Sementara mereka (buta aksara) tidak tahu sama sekali membaca dan menulis," bebernya.

Anehnya, pernyataan ini seakan mengabaikan tugas partai politik sebagai peserta Pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilih. Partai dan para calegnyalah yang memerlukan suara masyarakat. 

Sosialisasi jadi peran KPU yang memiliki Relawan Demokrasi. 

"Untuk Kayong Utara, hingga saat ini belum saya temukan, ada penyandang tuna aksara yang mengeluhkan mengenai pencoblosan nanti," katanya.

Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Landak, Ya' Asurandi menyampaikan keresahan yang sama. Surat suara yang memuat foto hanya untuk pemilihan Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai gantinya, pemilih niraksara disasar memilih partai mereka.

“PKS tetap fokus sosialisasi pada warna kertas suara dan lambang partai. Itu lebih mudah diingat,” katanya.

Namun memang, dalam sosialisasi kandidat, nomor urut, nama calon dan partai calon tetap disampaikan. Dia yakin, akan ada pemilih niraksara yang ingat petunjuk yang diberikan.

“Di kawasan perkotaan tentu terpetakan. Makanya, tim yang bertugas kita minta fokus sosialisasi pencoblosan, terutama kepada pemilih yang mengalami buta aksara," katanya. 

Perihal tata cara di hari pencoblosan, mencoblos yang adil tentu tetap mencoblos sendiri, tidak didampingi.

"Tentu partai dan caleg perlu kerja keras untuk menjelaskan ke konstituen yang buta aksara. Kita kerja lebih keras memberikan penjelasan kepada pemilih buta aksara dibanding ke warga umumnya," ucapnya. 

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar, Faisal Riza mengatakan, pendampingan saat hari pencoblosan sepenuhnya menjadi kewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungut Suara (KPPS). 

Dia belum bisa memastikan, apakah pemilih niraksara masuk dalam kategori yang boleh didampingi. 

“Pasal 43 PKPU tidak menyebutkan hanya penyandang disabilitas, tuna netra, tuna daksa dan disabilitas lain yang berhalangan fisik yang boleh didampingi," imbuhnya.

Pertanyaannya, apakah niraksara masuk dalam kategori disabilitas dalam PKPU tersebut.

"Cuma kan begini asumsinya, kalau tuna aksara ini kan buta huruf, makanya kita hanya ingin memastikan saja, bahwa kuasanya KPPS di TPS itu nanti, apakah mendampingi itu karena dalam pasal itu memang tidak disebutkan tuna aksara," terangnya.

Bawaslu bekerja sesuai dengan aturan yang ada dalam PKPU.

"Intinya pengawasan kita sesuai dengan PKPU. Kalau memang tidak boleh didampingi, ya, tidak boleh," katanya. 
Komisioner KPU Kalbar, Zaenab menyebut dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 43 ayat satu dan dua, dijelaskan yang bisa mendapat pendampingan adalah pemilih disabilitas.  

“Sampai saat ini memang tidak ada aturan yang mengatur perlakuan khusus untuk pemilih buta huruf,” sebutnya.

Masalahnya bukan perkara adil atau tidak. KPU sebagai penyelenggara hanya menjalankan aturan.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama, kami melakukan sosialisasi yang sesuai ketentuan, tentu para peserta juga mempunyai kewajiban sama, untuk bisa mendapat suara sebanyak-banyaknya,” sebutnya.

Konsekuensi Pemilu

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiyawati mengungkapkan, masalah ini merupakan konsekuensi dari sistem Pemilu proporsional dengan sistem terbuka, untuk pemilihan DPR dan DPRD. Di mana pemilih dapat memilih tanda gambar parpol dan atau memilih nama calon di surat suara. Ciri lain, untuk menentukan calon terpilih ditentukan dengan perolehan suara terbanyak caleg di parpol yang bersangkutan. 

“Hal ini memang akan menjadi kendala bagi pemilih buta aksara, meski sesungguhnya mereka masih bisa mencoblos tanda gambar parpol. Karena sesungguhnya peserta Pemilu itu sendiri adalah partai politik,” sebutnya. 

Selama ini, akses untuk pemilih niraksara masih terbatas. Upaya untuk menyentuh mereka lebih dititikberatkan kepada para caleg DPR/DPRD. Lantaran mereka yang sangat berkepentingan agar terpilih.

Penyelenggara Pemilu diharapkan bisa menyentuh pemilih niraksara dengan sosialisasi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu upaya semua pihak, terutama peserta Pemilu. 

“Pemerintah harus berkomitmen mengentaskan buta aksara di daerahnya masing-masing, tapi sambil berjalan, harus ada upaya untuk menyentuh kelompok masyarakat buta aksara agar tetap dapat menyalurkan hak konstitusionalnya,” sebutnya.

Pemilu menjamin kesetaraan warga negara, hanya secara teknis penyelenggara harus mampu menjamin akses bagi kelompok rentan, termasuk pemilih niraksara. Secara minimalis, kesetaraan pemilih niraksara dipenuhi dengan adanya lambang partai politik di surat suara.

“Itu telah berlangsung sejak adanya Pemilu di Indonesia yang memang memuat lambang parpol untuk pemilu anggota DPR/DPRD,” katanya. (ble/dvi/din/eko/nak/bls)

Sosialisasi Masif

KETUA Kajian Pemilu dan Demokrasi Pokja Rumah Demokrasi, Maryadi Sirat mengatakan pemilih niraksara akan kesulitan bila tidak didampingi oleh keluarga atau orang yang dipercayainya dalam pemilihan 17 April mendatang.

KPU harus mengambil sikap, sebab puncak pesta demokrasi sudah dekat. Harus ada solusi untuk pemilih niraksara.

“Memang sejauh ini keluhan dari warga itu terkait warga yang buta huruf dan surat suara yang memuat foto hanya DPD RI dan Pilpres. Sisanya hanya nama dan angka,” sebutnya, Minggu (24/3).

Penyelenggara Pemilu diharapkan bisa turun bersosialisasi lebih masif. Semua demi tercapainya kesetaraan dan keadilan.

“Apabila benar warga yang buta huruf tersebut harus berjibaku seorang diri nantinya, dikhawatirkan terjadi permasalahan pada hari pencoblosan,” ucapnya.

Pencarian alternatif solusi penting. Sejauh ini belum ada wacana diangkat. Bahkan sosialisasi menjangkau pemilih niraksara masih kurang. Diseminasi lebih terfokus kepada warga pemilih yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. 

“Sosialisasi sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik karena dikhawatirkan warga buta huruf ini tidak bisa menyalurkan aspirasinya dengan baik,” sebutnya.

Dalam sosialisasi harus ada simulasi bagaimana cara mencoblos dengan baik. Penyelenggara mempunyai tanggung jawab dalam hal ini, untuk menjaga hak pemilih dan keadilan dalam Pemilu 2019. (din/bls)