PLBN Kalbar Mengerakkan Perekonomian

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 143

PLBN Kalbar Mengerakkan Perekonomian
ilustrasi
PONTIANAK, SP – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat menggerakkan perekonomian. Walau masih dalam tahap penyediaan sarana perekonomian, sejumlah akses infrastruktur yang dibangun menggeliatkan usaha masyarakat.

Kalbar kini memiliki tiga PLBN, masing-masing berada di Badau, Kapuas Hulu; Aruk, Sambas; dan Entikong, Sanggau. Dua PLBN lain dibangun tahun ini. Letaknya berada di Jagoi Babang, Bengkayang dan Sungai Kelik, Sintang.

Warga Badau, Toni menyampaikan, semenjak infrastruktur jalan menuju PLBN Badau dibangun, aktivitas masyarakat kian tinggi. Warga mudah mengangkut hasil produksi mereka untuk dijual ke seberang, demikian juga sebaliknya. 

"Intensitas manusia yang beraktivitas semakin tinggi di wilayah Badau, belum lagi aktivitas perekonomiannya," terangnya, Senin (25/3).

Tingginya aktivitas ini dibarengi keluar masuk barang dan orang yang lebih terkontrol. Masyarakat pun melirik peluang itu, untuk meningkatkan pendapatan mereka.

"Hasil pertanian masyarakat seperti lada, sayuran dan sebagainya dapat dijual ke negara tetangga dengan harga yang tinggi. Begitu juga sebaliknya barang-barang dari negara tetangga, dibeli dengan harga yang murah," tuturnya.

Warga Aruk, Sambas, Rizkian bercerita, sejak PLBN dibuka, akses jalan makin baik. Mobilitas warga pun kian mudah.

“Jalan semakin bagus dan mulus. Saya asal Sambas yang bekerja dan berkeluarga di sini, jadi mudah untuk ke Sambas dan sebaliknya,” kata salah seorang pedagang di Aruk ini.

Sehari-hari, dia mengambil barang dagangan dari ibu kota kecamatan Sambas dan Kota Singkawang. Pedagang kelontong itu dulunya, butuh waktu lima jam sekali pergi. Kini, cukup dua jam sudah sampai tujuan.

Kepala PLBN Terpadu Entikong, Viktorius Dunand mengatakan, sejatinya pembangunan PLBN merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap perbatasan, agar tidak terlalu jauh kesenjangannya dengan negara tetangga. PLBN Entikong sendiri sudah lama dibangun, beberapa waktu lalu hanya kembali dipercantik.

Sementara pembangunan sebatas gedung PLBN dan sarana perlintasan, agar warga lebih nyaman. Sementara bagi sektor wisata, bangunan dan monumen di PLBN memang jadi lokasi berfoto warga. 

“Kalau untuk masyarakat sekitar belum terlalu berdampak, karena PLBN sendiri adalah untuk perlintasan di batas,” ucapnya.

Permasalahan ini bisa teratasi, jika pembangunan PLBN tahap kedua turut dibangun pasar modern dan tradisional, mess dan terminal mini serta sarana penunjang lain. Pembangunannya sendiri diperkirakan selesai akhir tahun ini.

“Pembangunan PLBN Sintang kemungkinan akan sama dengan PLBN Entikong, karena PLBN untuk menggambarkan kedaulatan negara,” ucapnya.

Sementara Kepala PLBN Terpadu Aruk, Purwoto mengatakan, banyak dampak positif dibangunnya border antar negara tersebut. Dengan selesainya pembangunan zona penunjang, stakeholder terkait perlu mencari terobosan untuk tumbuh kembangnya perekonomian.

“Perdagangan dan wisata tentu menjadi leading sektor untuk memacunya. Peran kami sebagai inisiator dan administrator, yang tentu sangat membutuhkan peran Pemkab Sambas, dalam menangkap peluang di wilayah perbatasan,” jelasnya.

Saat ini banyak masyarakat berkunjung untuk berswafoto dan wisata. Ekonomi mulai bergeliat. Namun untuk ekonomi yang besar, tentu harus dengan peran pemerintah daerah.

“Kita bersyukur, itu salah banyaknya dari efek terbangunnya PLBN Aruk Kabupaten Sambas sekarang ini,” katanya.

Percepatan Daerah

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan, pemerintah Kabupaten Sambas memiliki beberapa tugas guna percepatan pembangunan PLBN.

"Kita mempercepat terkait lokasi dan sarana yang memang menjadi wewenang pemda. Seperti lahan dan lokasi dan upaya kita adalah menyelesaikan semua itu," ungkapnya.

Pemda Sambas selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan lain-lain. Dalam konteks ekspor-impor, pihaknya ikut mematangkan regulasi. Semuanya berada di bawah Kementerian Perdagangan.

"Tentu ada perhatian terhadap sektor kesehatan, pariwisata, ini menjadi penting untuk kita korelasikan dengan pemerintah pusat agar sinergis," katanya.

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir menyampaikan, perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan patut diapresiasi. Banyak program pembangunan yang sudah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Perbatasan negara menjadi prioritas pemerintah, selain pembangunan PLBN Terpadu Badau, juga dibangun infrastruktur jalan dan sarana pra sarana kesehatan," terangnya.

Saat ini perwajahan beranda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan sudah sangat luar biasa. Pembangunan-pembangunan tersebut harus dimanfaatkaan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dengan adanya PLBN aktivitas perekonomian akan semakin lancar. Pengembangan produk unggulan daerah yang berpotensi mampu menembus pasar luar, juga terus digalakkan oleh Pemda," terangnya.

Ketua Forum Perbatasan Kalimantan Barat, Abelnus mendukung langkah strategis pemerintah membenahi infrastruktur penunjang PLBN Terpadu Entikong. Namun, pemerintah juga harus menekan gejolak sosial yang bisa saja muncul, akibat pembangunan tersebut. Caranya dengan memberdayakan masyarakat setempat. 

"Jangan sampai masyarakat setempat menjadi penonton, bina dan berikan kesempatan kerja bagi mereka sesuai dengan skill yang dimilikinya," pintanya.

Misalnya, ketika pelabuhan darat beroperasi, pengusaha truk masyarakat setempat dilibatkan.

“Bagi saya bukan hanya di dry port (pelabuhan darat), tetapi semua bidang sesuai dengan keahlian masyarakat setempat, wajib PLBN akomodir," tuturnya. 

Di sisi lain, ketika fasilitas penunjang mumpuni, dipastikan pelayanan birokrasinya akan semakin baik. Sumber daya manusia yang dimiliki juga harus ditingkatkan. Termasuk pelayanan kepada masyarakat.

“Sejalan dengan semakin membaiknya fasilitas PLBN Entikong ke depan, maka segala tindak kejahatan lintas batas pun harus mampu ditekan," katanya.

PLBN Baru

Sebelumnya, untuk mendukung PLBN baru, Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan menggelar rapat khusus bersama Pemkab Sintang dan Bengkayang. Dari segi lahan, tak ada masalah baik di Sungai Kelik, maupun Jagoi Babang, tinggal dikoordinasikan.

“Sungai Kelik itu jalannya insyallah tahun ini ada Rp48 miliar dari pusat, dari provinsi dan kabupaten pun ada. Insyallah tahun depan sudah bisa sampai,” sebutnya. 

Permasalahannya tinggal regulasi, bagaimana border tersebut jadi pintu ekspor dan menarik wisatawan datang. Salah satunya dengan membuat pasar. Dengan demikian, ekonomi perbatasan akan hidup.

“Pekonomian harus meningkat dengan adanya PLBN. Transaksi harus lebih banyak di Indonesia, bukan di seberang. Jangan sampai kita terlalu banyak masuk ke sana,” sebutnya. 

Dari pengamatannya, orang Malaysia suka yang efisien. Pelayanan dan pengorganisiran wilayah sekitar perbatasan pun mesti demikian.

“Misalnya mereka suka efesien, nah itu bagaimana, survei pasar. Tidak pernah survei pasar bagaimana, tak tahu mau orang bagaimana," jelasnya.

Bentuk lain yang bisa digunakan adalah hilirisasi industri. Harus ada kajian soal pasar apa yang moncer di Malaysia, atau yang kerap diselundupkan dari Indonesia. Beberapa barang kebutuhan tetangga pun sebisa mungkin dibuat di Indonesia.

“Sehingga menjadi legal semua, daripada ilegal. Cuma kita harus tegas juga, jangan sampai itu digunakan menghindari pajak,” katanya.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Obaja mengatakan, rencana pembangunan PLBN di Jagoi Babang sudah lama disiapkan. Bahkan sejak 2013, pihaknya telah membebaskan lahan seluas 104 hektar.

“Kita Pemkab Bengkayang sudah siap sejak lama. Karena dibuka border tersebut secara resmi, akan membuka peluang majunya perekonomian masyarakat, terutama masyarakat perbatasan,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Martinus Kajot, mengatakan dibukanya pintu perbatasan resmi merupakan salah satu cara pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bentuk-bentuk penyelundupan ilegal bisa teratasi.

“Ketika border sudah dibuka, tentu akan menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sehingga kedua negara ini hubungannya lancar,” sebutnya. (iat/nar/noi/sap/bls)

SELESAIKAN MASALAH

WAKIL Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah mengatakan pembangunan PLBN di Kalbar masih memiliki beberapa masalah yang perlu diselesaikan. 

"Seperti ganti rugi lahan, bagi masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan. Di Entikong itu masih terjadi, tentu harus diselesaikan," ujarnya, Senin (25/3).

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab harus segera mengambil tindakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mesti digelontorkan. Lantaran tak mungkin menggunakan APBD sebab jumlahnya terbatas.

“Bisa saja pemerintah provinsi membantu, akan tetapi Pemerintah Provinsi Kalbar juga dananya terbatas. Kita harapkan tetap menggunakan dana APBN,” katanya.

Usai pembangunan PLBN, perkara lain yang harus diperhatikan adalah kelancaran arus lalu lintas barang. Sebagaimana tujuan dari pendirian PLBN untuk menertibkan lalu lintas barang secara legal. Sehingga barang yang masuk ke Indonesia adalah barang legal, tidak berbahaya, dan melanggar hukum.

"Sepanjang proses itu berlangsung dengan baik, berarti itu sudah baik. Seharusnya PLBN juga memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat," ujar dia.

Sejauh ini PLBN yang sudah beroperasi belum memberikan dampak yang cukup baik untuk masyarakat sekitar, khususnya PLBN di Entikong. Padahal, dengan adanya PLBN seharusnya memberikan kesejahteraan yang lebih untuk masyarakat sekitar. Khususnya dalam hal perdagangan.

“Jangan sampai adanya PLBN malah terhambat. Harusnya pemerintah membina masyarakat untuk mengetahui, persyaratan-persyaratan perizinan administrasi dan sebagainya. Sehingga tidak menggangu arus lintas barang," ujarnya.

Rencana pembangunan PLBN baru diharapkan cepat terealisasi. Segala yang menjadi persyaratan dan perlengkapan pelabuhan darat, segera dilengkapi administrasinya. 

"Termasuk kode pelabuhan. Personel-personel yang ditugaskan di sana segera dipenuhi. Supaya segera berfungsi dengan normal dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat Kalbar, khususnya masyarakat perbatasan," sarannya. (iat/bls)