UMKM Minta Segera Direalisasi

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 53

UMKM Minta Segera Direalisasi
Wacana Sertifikasi Halal Produk Gratis
PONTIANAK, SP - Mengingat besarnya biaya yang mesti dikeluarkan oleh pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau SH MUI, Pemerintah Kota Pontianak berwacana akan menggratiskan 1.000 UMKM untuk memperoleh sertifikasi tersebut. 

Wacana sertifikasi ini sebetulnya disambut baik oleh banyak pihak, bahkan mereka berharap Pemkot Pontianak dapat segera merealisasikannya. 

Misalnya, Ketua Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Kalimantan Barat, Muhammad Fahmi. Ia menjelaskan, geliat pertumbuhan UMKM khususunya di Kota Pontianak sangat pesat. Bahkan ada beberapa UMKM yang berkualitas dan sangat potensial untuk mengembangkan bisnisnya. 

Namun sayangnya, disebabkan terjanggal finansial dalam mengajukan sertifikasi ini, akhirnya beberapa pelaku UMKM berjalan stagnan. 

Berangkat dari inilah, dia berharap Pemerintah Kota Pontianak bisa memberikan suatu intervensi terhadap pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. 

"Kan semakin banyak UMKM yang mengantongi label halal, maka akan mendorong sektor ekonomi sekaligus pariwisata di Kota Pontianak," ungkapnya, kemarin. 

Bukan hanya dia, Direktur LP POM MUI Kalbar, M Agus Wibowo juga mengatakan hal yang sama. 

Wacana pemerintah seperti ini, bagi dia banyak pelaku usaha, khususnya UMKM sudah lama menanti adanya bantuan semacam ini dari pemerintah kota sendiri. 

Dia berharap, wacana ini segera direalisasikan, pasalnya di tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kota Pontianak juga pernah sempat menjanjikan hal yang sama. Sayangnya, wacana itu hanya janji semata, tanpa adanya implementasi nyata di lapangan. 

Padahal, wacana ini sudah banyak pelaku usaha menunggu realisasinya.  "Kami berharap wacana tersebut menjadi kenyataan, sebagai mana dijanjikan. Karena sebelumnya ada 1000 UMKM yang dijanjikan akan dibantu, tapi kenyataannya bantuan itu batal, padahal sudah sempat dibicarakan di tingkat SKPD," terangnya. 

Jika menilik Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemungkinkan akan diimplementasikan pada 17 Oktober 2019 nanti, sertifikasi halal ini tentu akan mempengaruhi produktivitas usaha berlabel halal di Kota Pontianak. Dengan begitu, pelaku-pelaku usaha ini bisa mempersiapkan diri, minimal dengan adanya label halal di produknya sebelum undang-undang tersebut diimplementasikan. 

Selain meningkatkan geliat pelaku usaha UMKM, sertifikasi halal ini juga bisa digunakan sebagai perlindungan konsumen. Apalagi memandang masyarakat khususnya di Kota Pontianak, sangat memandang penting label dari MUI ini. 

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa. Menurut dia, dengan adanya sertifikasi ini, tidak menutup kemungkinan bisnis UMKM mampu mengembangkan usahanya, bahkan bagi mereka yang ingin memasarkan produknya hingga manca negara. 

"Sertifikasi ini, selain bisa menghadirkan wisata kuliner halal, bisa juga mendorong produk UMKM untuk tembus ke luar daerah, bahkan luar negeri," tutupnya. (sms/bob)

Jadi Kebutuhan Konsumen

Pengamat Ekonomi Untan, Ali Nasrun mengatakan bahwa label halal di produk-produk usaha itu bukan hanya bicara soal boleh atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat, namun hal ini sudah menjadi tren dalam perkembangan dunia bisnis. 

"Itu jadi salah satu promosi bagi semua orang, bahwa yang disediakan (produk) oleh UMKM itu adalah sesuatu yang baik, karena MUI untuk mengeluarkan sertikat inikan butuh penelitian, bukan cuma nempel-nempel begitu saja," ungkapnya. 

Label halal, kata Ali dewasa ini bukan hanya soal makanan, namun tempat-tempat wisata, hingga hotel pun menjadi satu hal yang cukup potensial untuk mempromosikan usahanya. 

"Ini untuk memperluas market mereka juga, dan nantikan bedanya juga jadinya. Ada yang label halal ada yang belum, tentu ketika tidak ada label halal, orang-orang akan mulai berpikir untuk mengkonsumsinya," kata dia. 

"Lama-kelamaan label halal ini juga akan menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat juga nantinya," tambah dia. 

Di lain itu, Ali juga sempat menyinggung terkait dengan cukup banyaknya kebijakan, baik dari pemerintah maupun oleh Menteri Ekonomi untuk meningkatkan produktivitas pelaku UMKM ini. Tentu hal ini akan meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan usahanya. 

Menghadapi itu, agar ada keseimbangan antara pelaku usaha besar dan UMKM, dirinya menuturkan, agar semua pihak harus mampu berinovasi. 

Misalnya pelaku yang membuka usahanya di market-market besar seperti di Mall. Jika tidak bisa berinovasi, kemungkinan besar konsumen-konsumen itu akan beralih ke UMKM, mengingat produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM sudah banyak yang berinovasi menyerupai produk di market besar, namun dengan harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat. 

"Memang ada masyarakat yang sukanya di pasar moderen dan ada yang sukanya di pasar tradisional atau UMKM, namun demikian jika ada peningkatan di tradisional, tentu orang yang tadinya di tempat-tempat moderen akan beralih ke tradisional. Jadi dalam jumlah tertentu, hal ini akan berpengaruh (terhadap pasar besar)," jelasnya.

Meskipun begitu, hal ini dikatakan dia, belum bisa disebut sebagai ancaman bagi pasar moderen. Sebab saat ini pasar-pasar besar sudah mulai berinovasi kembali dengan menyediakan fasilitas-fasilitas tambahan. 

"Seperti di mall, kita lihat di sana masih banyak pengunjungnya. Ada fasilitas bermain, belanja, makan, atau tempat bertemu sosial. Jadi di mall sudah mulai mengonsepkan pasarnya kembali, jadi jika ini diterapkan, akan sama-sama jalan (UMKM dan pasar modern)," tutupnya. (sms/bob)