Selasa, 17 September 2019


Gubernur Siapkan Rp10 Juta untuk Peserta

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 148
Gubernur Siapkan Rp10 Juta untuk Peserta

UJIAN NASIONAL - Puluhan Siswa/Siswi SMK Negeri 1 Pontianak Tengah mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019, Selasa (26/3)

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjanjikan akan memberikan Rp10 juta untuk para peserta yang mampu meraih nilai sempurna pada pelaksaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019.

Demikian disampaikannya saat meninjau pelaksanaan UNBK hari ke 2 di SMK Negeri 1 Kota Pontianak, Selasa (26/3).

"Ada empat mata pelajaran yang diujiankan. Kalau ada (peserta) tiga mata pelajaran yang mendapatkan nilai 10, dia dapat hadiah Rp10 juta dari saya pribadi," janjinya.

Ia mengungkapkan secara keseluruhan pelaksaan UNBK di Kalbar sudah berjalan hampir sempurna. 

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Suprianus Herman dan Kepala Sekolah SMKN 1 Pontianak, Abriyandi. Midji  memantau lansung proses pelaksanaan UNBK yang telah dimulai pada Senin, (25/3) kemarin. UNBK SMK tahun 2019 akan berlangsung sampai hari Kamis (28/3).

"Ya, Alhamdulillah, ujiannya berjalan lancar. Sudah tidak ada laporan dari seluruh Kalbar. Kemarin sempata ada masalah sedikit. Di Sadaniang, masalah lampu. Tapi sudah teratasi," ujar Sutarmidji.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengingatkan kepada pihak sekolah untuk meningkat sarana dan prasarana sekolah. Karena masih ada beberapa ruangan kelas, yang pintunya mesti diperbaiki. 

Midji mengungkapkan sarana dan prasarana pendidikan menjadi prioritasnya, selama menjadi orang nomor satu di Kalbar. Di mana, banyak anggaran pendidikan diarahkan untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah. 

"Target saya tidak ada kursi yang reot-reot di sekolah," katanya.

Ketika ditanya terkait dengan wacana dihapuskan Ujian Nasional (UN), Midji mengatakan dirinya tidak sepakat. Ia menanyakan balik apabila UN dihapuskan yang akan menjadi parameter ukurnya apa?. 

Midji meminta, UN untuk tidak dipolitisir secara berlebihan. Menurut dia, UN bertujuan untuk mengevaluasi. Dengan adanya UN terdapat media ukur evaluasi bagi peserta didik.

"Kemudian, UN untuk kita melakukan pemetaan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Jadi ada media ukurnya. Nah, kalau UN dihapus bagaimana kita membuat standarnya atau tolak ukur," tanya Midji. 

Menurut Midji, harus ada nilai. Sebab, setiap negara pasti mempunyai tolak ukur pendidikan. 

"Kalau mata pelajaran saya setuju, jangan terlalu banyak. Karena di Finlandia itu, setahu saya, tidak banyak mata pelajaran tingkat SMA," ujar dia. 

Masalah pendidikan, memang mahal, termasuk UN. Tapi jangan mengukur itu dari segi biaya, karena itu merupakan kebutuhan dunia pendidikan. 

"Harus ada evaluasi, di mana ujian itu bagian dari evaluasi. Sehingga kita bisa tahu kelemahan-kelemahannya dimana. Jangan ngumbar hal-hal yang sudah diputus, ini biaya mengkaji mahal. Anak-anak saya tanya, masih mau ujian atau ndak. Mereka bilang masih mau ujian, supaya tahu nilai kita berape, peringkat kita berapa dan sebagainya," ujar dia. 

Kepasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Suprianus Herman menyampai hal yang sama bahwa proses UNBK sampai hari kedua di Kalbar masih berjalan lancar. Hanya saja terdapat satu sekolah yang bermasalah.

"Sampai saat ini secara keseluruhan berjalan lancar. Cuma ada satu di SMK Sadaniang terpaksa satu sesi nanti ada ujian nasional susulan, karena terkendala listrik. Tapi yang lain 100 persen," ungkapnya.

Menurut dia, siswa/siswi yang mengulang tersebut sekitar 25 siswa SMK. Di mana, ia menjelaskan pada UN 2019 terdapat ujian utama dan ujian susulan.

"Ujian susulan 15-16 April, kalau memang ada masalah teknis akan diujian susulan dan itu tidak ada masalah," jelas dia. 

Lanjutnya, ujian nasional sangat diperlukan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional, dan sebagai alat evaluasi belajar siswa.

"Dengan adanya UN kita juga mengetahui peta pendidikan di Indonesia secara menyeluruh, sehingga mampu meningkatkan kemampuan siswa dan bisa dijadikan bentuk evaluasi sekolah," jelas dia. (iat/bob)

Ombudsman Buka Pos Pengaduan 

Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman memandang penting pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kredibel, akuntabel dan berkualitas. Untuk memastikan hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membuka pos pengaduan.

Hal itu disampaikan Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, M. Rhida Rachmatullah usai melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (26/3).

Menurutnya, hal ini penting dilakukan sebagai upaya Ombudsman untuk memastikan pelaksanaan UN dapat berjalan aman, lancar, bersih dan transparan.

Disampaikan Rhida, kegiatan yang dilakukan Ombudsman mendapat respon positif dari Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi. Dari hasil koordinasi yang dilakukan, Dinas Pendidikan sebagai pelaksana UN telah menyiapkan persiapan dengan cukup baik. Mulai dari sarana dan prasarana sampai sumber daya manusia yang menjadi pelaksana kegiatan. 

“Dari sisi kesiapan pihak dinas telah menyiapkan segala sesuatunya secara maksimal untuk pelaksanaan UN tahun ini. Mulai dari jadwal, tempat dan tenaga pendukung telah disiapkan. Kami hanya ingin memastikan bahwa pelaksanaan UN nanti tidak ada kendala dan pelanggaran,” ujar Rhida.

Dijelaskan pula oleh Rhida, Penyelenggaraan UN Tahun 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. 

Di samping itu, petunjuk teknis pelaksanaan UN Tahun 2019 diatur dalam Peraturan BSNP Nomor : 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggraraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.

Pelaksanaan UN Tahun 2019 untuk SMK/MAK akan diselenggarakan pada tanggal 25 – 28 Maret 2019;  UN SM/MA sederajat tanggal 1,2,4, 8 April 2019; UN Susulan SMA/MA sederajat dan SMK/SMA tanggal 15-16 April 2019; UN Program Paket C/Ulya tanggal 12 -15 April 2019; UN SMP/Mts tanggal 22 – 25 April 2019; UN Susulan SMP/Mts tanggal 29 – 30 April 2019; UN Program Paket B/Wustha tanggal 10 – 13 Mei 2019.

"Jumlah peserta UN jenjang SMA/sederajat se Kalimantan Barat sebanyak 45.789 peserta dengan 557 sekolah penyelenggara. Untuk peserta UN jenjang SMP/sederajat se-Kota Pontianak sebanyak 10.288 peserta. Seluruh SMA Negeri di Kalimantan Barat telah 100 persen menggunakan mekanisme UNBK. Hal yang sama juga pada SMP negeri di Kota Pontianak," tuturnya.

Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat secara resmi membuka Pos Pengaduan UN Tahun 2019. Warga yang ingin menyampaikan aduan dan laporan dapat menyampaikan aduannya ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Surya No. 2A Pontianak atau melalui Call Centre di Nomor 0821-3737-3737 dengan format (Nama Pelapor* No. KTP* Asal Provinsi* Isi Laporan). (iat/bob)