Minggu, 15 Desember 2019


Mahasiswa Antusias Bicara soal HAM

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 128
Mahasiswa Antusias Bicara soal HAM

Dialog Kebangsaan Nasional Fisip Untan

Jika bicara tentang HAM, maka yang menjadi pokok pikiran adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran HAM dan mewujudkan HAM yang berkeadilan. Manusia dalam konsep pandangan bangsa Indonesia dibarengi dengan kewajiban dan hak. Dilegalisasi dengan perundangan dan konstitusi.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Hukum Untan, Kamarullah saat diwawancarai usai menjadi pemateri pada acara Dialog Kebangsaan Nasional bertema "Menumbuhkan Kesadaran HAM dan Mewujudkan HAM Yang Berkeadilan". 

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tanjungpura (Untan) di Gedung Konferensi Untan, Selasa (26/3).

Kamarullah mengatakan, berkaitan dengan aplikasi untuk mendekatkan HAM. Maka mesti dibarengi juga dengan pemantauan, sejauh mana aplikasi itu sampai ke hukum. Ketika ada pelanggaran berat tentang HAM. Ada prosedur yang harus dipenuhi. Perlindungan dan pengakuan hak korban itu juga tidak mudah. Karena harus dibuktikan oleh pelakunya. 

"Dalam konteks ini, kita berbicara tentang hak asasi untuk mengimbangi kewajiban asasi. Oleh karena itu, ada perundang-undangan dan konstitusi supaya berimbang," jelasnya.

Sementara itu, pemateri lain Tokoh Militer Indonesia Mayjen TNI (Purn) Saupri Kasi menyatakan, bicara tentang HAM yang terpenting harus berangkat dari realita. Karena pelanggaran banyak terjadi dari masa lampau, dan tidak ada fakta dan saksi. Sehingga, ia menegaskan bangsa ini harus menyelesaikan dengan cara bijak.

"Kita harus yakin dan optimis. Karena pemerintah ini adalah pemerintahan yang sah," ucapnya.

Saupri juga menilai rakyat saat ini semakin cerdas, sehingga bisa langsung mengkonfirmasi seluruh kejadian yang mereka alami. Dirinya pun menepis bahwa era kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah rezim paling besar kasus pelanggaran HAM.

"Ini alat perlengkapan, termasuk manusia peninggalan lama atau era Jokowi. Ini produksi lama dan sistem lama. Maka jangan saling menyalahkan, tetapi melihat bagaimana yang ada ini lebih ke depan," katanya.

Saupri mengatakan, saat ini adalah zaman kebebasan yang sangat terbuka. Hanya saja mungkin akan menjadi pengganggu bagi sejumlah kaum yang memiliki kepentingan pribadi.

"Republik ini bukan milik elite. Biarkan rakyat yang menilai. Negara ini ukurannya bukan pada satu atau dua orang yang memiliki kepentingan. Tetapi tentang rakyat," tutupnya.

Ratusan mahasiswa memenuhi ruangan konferensi berinterior moderen yang baru saja diresmikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir itu. 

Dialog tanya jawab pun terjadi antara narasumber dan peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa se Kota Pontianak.

Ketua BEM Fisip Untan, Adi Afrianto menuturkan, dialog ini mengangkat kesaksian dari kejadian pelanggaran hak asasi manusia, agar tidak terulang lagi. 

Sebagai mahasiswa juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjadi agen yang mensosialisasikan pentingnya penegakan kasus HAM kepada masyarakat luas.

"Dengan adanya sosialisasi seperti ini, maka dapat memberi dan membantu pencerahan kepada masyarakat, agar kejadian yang melanggar HAM tidak terulang lagi," harapnya.,

Ia mengaku, BEM Fisip Untan memiliki komitmen bersama bahwa seluruh elemen harus bergerak dan bersatu padu. Dalam meminimalisir pelanggaran HAM. Seperti di Kalbar, ia menilai sengketa lahan juga menjadi masalah HAM yang patut diperhatikan.

"Konfilik antar masyarakat dan perusahaan. Itu juga harus diluruskan. Kalau global itu seperti yang terjadi di New Zealand, itu harus disoroti. Ini yang harus kita ingat bersama, agar kasus seperti ini tidak terulang lagi," tutup Adi. (dino/bob)