Siswa Pontianak Terlibat Pengeroyokan

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 194

Siswa Pontianak Terlibat Pengeroyokan
KETERANGAN - KPPAD Kalbar memberikan keterangan terkait kasus pengeroyokan yang melibatkan siswa SMP dan SMA di Kota Pontianak beberapa waktu lalu di Kantor KPPAD Kalbar, di Pontianak, Senin (8/4).
PONTIANAK, SP - Seorang siswi SMP menjadi korban pengeroyokan murid SMA di Kota Pontianak. Korban kini tengah menjalani perawatan. Kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian dan terus dikembangkan dalam proses penyelidikannya.

"Kita baru saja mendapatkan limpahan berkasnya (dari Polsek Pontianak Selatan)," ucap Kanit PPA Polresta Pontianak, Iptu Inayatun Nurhasanah, Senin (8/4).

Dalam proses pengembangan kasus ini akan memanggil orangtua korban. Sementara korban pengeroyokan yang merupakan siswi SMP itu mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Pontianak. Sebanyak 12 orang pelajar tingkat SMA dari berbagai sekolah diduga jadi pelaku.

Sementara Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat, Eka Nurhayati menjelaskan pihaknya menerima aduan pada Jumat (5/4) sekitar pukul 13.00 WIB. Pelapor adalah korban AU (14) yang didamping langsung oleh ibunya. Dalam aduan itu, korban melaporkan bahwa dirinya mengalami kekerasan fisik dan psikis. 

"Korban ditendang, dipukul, diseret sampai kepalanya dibenturan ke aspal," ujarnya. 

Dari pengakuan korban, sebetulnya pelaku utama penganiayaan terhadap dirinya hanya tiga orang, yakni berinisial NE, TP dan FZ. Sedangkan sembilan orang lainnya hanya sebagai penonton.

Wakil Ketua KPPAD, Tunggur Manalu mengatakan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak, baik pelaku maupun korban akan mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum yang sama dari pihaknya. Misalnya saja, beberapa hari lalu korban sudah mendapatkan pendampingan hipnopranata dan ke depan akan dilakukan psikologis klinis. Begitu juga dengan pelaku. Sebab, dengan adanya perlakuan pendampingan seperti ini, pihaknya ingin memahami adanya kasus ini dilakukan secara sadar atau tidak oleh pelaku. 

"Karena kita melihat ada sesuatu yang perlu kita pahami oleh pelaku. Apakah mereka dengan sadar atau tidak apa yang mereka lakukan," ujarnya. 

Sedangkan untuk proses hukum, sebetulnya dalam Undang-undang Perlindungan Anak terdapat ranah yang mengatur proses mediasi sebagai langkah awal proses pendampingan hukum bagi kedua belah pihak. Artinya, ada sebuah upaya agar antara pelaku dan korban, menempuh proses damai dan tidak sampai pada ranah pidana pengadilan. 

Alasannya, ketika kasus ini sampai ke ranah pengadilan maka proses penyelesaiannya juga semakin panjang. Begitu juga dampak yang akan timbul juga semakin banyak. Misalnya saja hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama bagi pelaku maupun korban. Oleh karena itu, pihaknya akan tetap mendampingi, supaya pihaknya dapat mendorong proses diversi ini. 

“Pada tingkatan pidana yang melibatkan anak, khususnya ancaman di bawah tujuh tahun penjara dan belum pernah dilakukan secara terus-menerus atau berulang. Selain itu ada niat baik juga dari pelaku untuk berubah," terangnya. (sms/bls)

Perhatikan Etika

Ketua KPPAD, Eka juga meminta media memperhatikan kode etik dalam memberitakan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh belasan siswa SMA terhadap satu siswa SMP di salah satu sekolah di Kota Pontianak tersebut. 

Pasalnya, salah satu media memberitakan kasus tersebut secara vulgar. Padahal, baik pelaku maupun korban masih anak di bawah umur. Apalagi hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mana mewajibkan pemberitaan kasus anak di bawah umur, baik pelecehan maupun kekerasan untuk tidak membuka identitas mereka secara langsung. Hal bertujuan agar pemberitaan kasus tersebut tidak dianggap menguntung salah satu pihak. 

"Jangan sampai ini jadi permasalahan di belakang. Bagaimanapun kita di sini harus sama-sama bergandengan tangan. Membuka berita secara aktual. Jangan sampai ada menguntungkan salah satu pihak dan merugikan di pihak lain," terangnya. 

Untuk meluruskan permasalahan pemberitaan tersebut, dan mengingat kasus ini sudah cukup viral di media massa, pihaknya tadi pagi sudah melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak sekolah yang bersangkutan. Selain itu, dia juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyudutkan pelaku. 

Divisi Hubungan Antarlembaga, KPPAD Kalbar, Sulastri mengatakan pemberitaan yang vulgar tersebut membuat dua korban yang masuk duduk di kelas satu SMA dirundung teman-temannya.

"Berbeda dengan pelaku yang satu lainnya, karena dia juga sudah kelas tiga dan sudah akhir. Dia juga tidak terlalu sensitif, seperti dua lainnya," ujarnya. 

Untuk menanggapi itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan psikolog untuk membantu pelaku. Yakni memberikan pendampingan hipnoprana dan psikolog klinis. Selain itu juga, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak keluarga pelaku dan korban, terutama mengenai perlindungan pendidikan anak tersebut. 

"Jadi kami tidak melakukan pendekatan terhadap pihak sekolah saja, namun dari keluarga mereka juga agar bisa menentukan bagaimana baiknya agar kedua pihak ini mendapatkan perlindungan pendidikan," tutupnya. (sms/bls)