Senin, 23 September 2019


Posko Penanganan Darurat Bencana Mendesak

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 107
Posko Penanganan Darurat Bencana Mendesak

PADAMKAN API – Petugas sedang memadamkan api yang membakar lahan di sebuah daerah. Di Pontianak, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan meminta Satgas Karhutla membentuk Posko Penanganan Darurat Asap, Kamis (11/4).

PONTIANAK, SP - Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan meminta Satuan Tugas Kebakatan Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) di Provinsi Kalbar untuk dapat membentuk Posko Penanganan Darurat Bencana. 

"Untuk memperkuat koordinasi antar sektor instansi dan lembaga khususnya para Satgas yang menangani bencana asap akibat karhutla, diharapkan untuk dapat membentuk Posko Penanganan Darurat Bencana di instansi/lembaga masing-masing sebagai Posko Pendukung,” kata Ria Norsan saat membuka Rakor Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Kalbar di Hotel Merpati Pontianak,  Kamis (11/4).

Posko Penanganan Darurat Bencana itu sesuai Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penaganan Darurat Bencana. 

Kemudian, di tingkat kabupaten/kota, khususnya di 182 desa potensi tinggi rawan Karhutla agar dibentuk Posko Lapangan di setiap desa sebagai upaya pemadaman secara dini apabila terjadi kebakaran. 

Dikatakan bahwa pembinaan aparatur ini bertujuan untuk untuk meningkatkan wawasan, pemahaman, pengetahuan dan kemampuans sumber daya manusia di bidang kedaruratan bencana serta menguatkan koordinasi, menyamakan persepsi dengan Instansi terkait, baik lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar, sehingga semua aparatur terkait dapat lebih berperan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Ia juga berharap, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan semakin baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat memerankan fungsinya masing-masing, terarah, terkoordinasi dan terpadu mulai sejak penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana sampai dengan penanganan dampaknya.

Pada 2019 sejak memasuki Maret, pantauan titik api atau hotspot mulai muncul dan semakin meningkat saat memasuki bulan April. 

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla melalui Keputusan Gubernur Kalbar yang ditetapkan pada 12 Februari 2019. 

Di samping itu, Pemprov juga telah mengajukan permohonan bantuan
helikopter ke BNPB untuk melakukan patroli dan water bombing. Ada satu buah helikopter yang datang untuk patroli dan helikopter lainnya, untuk water bombing
menyusul akan dikirimkan oleh pusat dalam waktu dekat.

"Upaya pemadaman oleh Satgas Patroli dan pemadaman darat juga telah dilakukan dengan melibatkan personel TNI/Polri, Manggala Agni, Kelompok Masyarakat dan Damkar Swasta," ujarnya.

Dijelaskann, bencana asap merupakan bencana yang menjadi perhatian nasional karena Provinsi Kalbar merupakan salah satu Provinsi yang memiliki lahan gambut yang luas , yaitu sekitar 1680.000 hektare. Apabila musim kemarau sangat mudah terbakar sehingga mengakibatkan bencana asap.

Sebagai bahan evaluasi berdasarkan pantauan Satelit NOAA 19 pada Tahun 2018 di Provinsi Kalbar jumlah hotspot yang terpantau sebanyak 1.569 titik hotspot. 

Terdeteksi paling banyak di Kabupaten Ketapang sebanyak 299 titik hotspot, Kabupaten Sintang sebanyak 266 titik hotspot dan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 132 titik. 

Beberapa wilayah Kalbar masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang dan lebat yang dapat disertai petir atau guntur dan angin kencang berdurasi singkat pada pukul 17.00 WIB. 

Wilayah-wilayah itu antara lain Kabupaten Ketapang (Kendawangan, Jelai Hulu, Pemahaman, Tumbang Titi, Sungai Melayu Raya, Marau, Singkup, Sandai, Simpang Hulu, Simpang Dua, S. Laur), Kabupaten Sambas (Jawai, Tekarang, Jawai Selatan, Pemangkat, Salatiga, Selakau, Sambas).

Kondisi ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (Embaloh Hulu), Kabupaten Sanggau (Toba, Meliau). Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 18.30 WIB. (iat/bah)