91,8 Persen Hoaks Kalbar Soal Sosial Politik

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 132

91,8 Persen Hoaks Kalbar Soal Sosial Politik
Kemeriahan nongkrong antihoaks di Cafe Fuzz Pontianak, Selasa (16/4) malam.
PONTIANAK, SP – Hoax Crisis Center (HCC) Kalimantan Barat bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat menyelenggarakan acara nongkrong antihoaks bertema ‘Milenial Anti Hoax Hadapi Pemilu 2019’, di Cafe Fuzz Pontianak, Selasa (16/4) malam.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono memaparkan berita hoaks pada umumnya punya tujuan negatif, tidak ada untuk hal positif. Tujuan hoaks adalah untuk mengacaukan situasi, membuat seseorang terhina, terkucilkan, pencemaran nama baik, fitnah dan SARA.

“Dampak hoaks paling parah adalah dapat berdampak ke hal negatif terkait keamanan negara. Kita harus samakan persepsi terkait upaya melawan hoaks,” timpalnya.

Berdasarkan catatan Polda Kalbar, umumnya hoaks paling banyak masalah sosial politik dengan persentase 91,8 persen. Sebesar 92,4 persen hoaks disebarkan melalui sarana media sosial. Mayoritas berbentuk tulisan dan gambar.

“Polda Kalbar telah banyak menindak para pelaku pembuat dan penyebar hoaks yang melanggar Undang-Undang ITE. Tahun 2018, ada sekitar 20 kasus diproses. Tahun 2019, ada 25 kasus,” imbuhnya.

Ketua HCC Kalbar, Reinardo Sinaga mengatakan sejak Juli 2018, HCC Kalbar telah bergerak dalam upaya menjaga semangat literasi media sosial masyarakat Kalbar, khususnya generasi milenial.

“Kita bergerak dari tahun lalu tepatnya bulan Juli. Kita pertama yang terbentuk di Asia Pasifik mendirikan HCC,” ungkapnya.

Seperti diketahui arus informasi di media sosial dan dunia maya membanjiri perangkat ponsel setiap orang. Tidak semuanya informasi tersebut jelas sumber dan kebenarannya.

Fakta mencengangkan tergambar dari hasil riset penelitian. Dari total 24 jam sehari, setidaknya paling sedikit manusia habiskan waktunya paling sedikit 18 jam menggunakan internet.

“Yang selama ini kita yakini bahwa itu benar, padahal tidak benar. Contohnya di grup WhatsApp keluarga. Ada informasi yang dikirim oleh Mak Long dan Pak Long kita. Kita dipaksa untuk mempercayai itu. Padahal, harusnya tidak,” paparnya.

Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengatakan jelang Pemilu, hoaks lebih banyak beredar.

“Hoaks membuat terjal jurang pemisah di antara masyarakat dan begitu kentara di Pemilu 2019,” terangnya.

Jika ada laporan tentang hoaks Pemilu, Bawaslu menindaklanjuti dengan aturan.

“Jika peserta Pemilu menjelek-jelekkan atau memberikan ujaran kebencian, tindakan itu bisa dipidana. Khusus media sosial, harus dicari pelakunya apakah menggunakan akun palsu atau tidak,” jelasnya. (sms)