Pileg Kalah Pamor dari Pilpres

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 103

Pileg Kalah Pamor dari Pilpres
ilustrasi
PONTIANAK, SP – Dalam pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019, pamor pemilihan legislatif (Pileg) kalah dari pemilihan presiden (Pilpres). Masyarakat lebih antusias mencari tahu dan mengampanyekan calon presiden jagoan mereka, ketimbang wakil di legislatif. Sejumlah survei pun menunjukkan angka golongan putih (golput) lebih tinggi di tataran Pileg.

Sebagaimana diketahui, Pemilu serentak 2019 menggabungkan pemilihan DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan presiden jadi satu. Hal ini ditengarai membuat informasi program para caleg kalah dibanding hingar-bingar capres.

Warga Kota Pontianak, Firmasyah (23) kebingungan ketika berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk calon presiden, pilihan sudah dalam bayangan. Namun para calon legislatif, dia ambyar.

“Di papan contoh surat suara di TPS memang ada nama-nama, tapi banyak yang tak kenal,” katanya, Senin (22/4).
Selama masa kampanye, perhatiannya hanya pada Pilpres. Kemeriahannya terasa di mana-mana. Sementara informasi para caleg, hanya dilihat dari baliho di tepi jalan yang hanya sekali pandang. 

“Ada beberapa saya pilih karena tahu namanya. Sisanya pilih partai,” sebutnya.

Hal sama dirasakan Felisia (27). Walau sudah tahu nama caleg di kotanya yang akan dipilih, dia lupa dari partai mana si calon berasal. Padahal caleg bersangkutan adalah tetangganya.

“Akhirnya coblos yang partai. Tapi lupa juga, banyak soalnya,” sebutnya sambil tertawa.

Caleg DPRD Kabupaten Melawi, Indra Fahrudi mengungkapkan dalam masa kampanye, selain berkampanye agar masyarakat memilinya, dia juga mengajak masyarakat memilih capres-cawapres yang diusung partai, PDI Perjuangan.

Namun di lapangan, masyarakat seperti sudah memiliki figur calon presiden masing-masing. Akan tetapi untuk memilih caleg, mereka seperti acuh tak acuh. Warga lebih tergoda pada politik uang ketimbang visi misi calon legislatif.

“Buah sawit buah kayu ara, ada duit ada suara. Pepatah ini mungkin bisa menggambarkan kondisi pemilih kita,” keluhnya.

Pendidikan politik di lapangan berbanding terbalik dengan perekonomian bangsa. Maka wajar jika pemenang Pemilu legislatif adalah mereka yang memiliki banyak uang.

“Saya rasa perlu diubah, bagi caleg, konsentrasi mereka juga terpecah,” katanya.

Sementara caleg DPRD Kota Pontianak, Yandi mengatakan Pemilu serentak membuat masyarakat kebingungan. Perlu waktu yang lama untuk menyosialisasikan sistem ini. Penyelenggara dinilainya kurang berperan. Akhirnya, peserta yang ambil bagian.

"Esensi dari Pemilu adalah orang yang dihasilkan, itu menjadi lebih penting," ucap caleg Hanura ini.

Sebagai seorang anggota partai, wajib baginya mengampanyekan capres yang didukung. Dukungan partai ke pasangan calon juga akan berpengaruh ke dukungan caleg. Namun besar kecilnya pengaruh tersebut berbeda.

Sebelum Pemilu serentak, Pileg dan Pilpres digelar terpisah. Dengan sistem baru sekarang, yang diperlukan adalah konsistensi. Tentu setelah dievaluasi oleh lembaga yang kredibel.

"Jika bolak-balik ganti metode dan cara akan membuat masyarakat bingung," katanya.

Anggota DPR RI Mahfuz Sidik mengatakan, masyarakat seolah lebih berfokus pada Pilpres daripada Pileg. Gaung Pileg tenggelam oleh hingar bingar Pilpres.

"Rasanya kalau kita keliling di berbagai daerah, mencoba meraskaan denyut Pileg, itu jauh kalah dengan denyut Pilpres. Bukan saja antensi, partisipasi masyarakat pemilih, tetapi partai dan caleg-caleg juga seperti tenggelam, tergerus oleh arus besar," katanya.

Hal ini didukung survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Mereka memaparkan perbedaan angka golput antara Pilpres dan Pileg dari hasil hitung cepatnya. Hasilnya, golput Pilpres ditaksir mencapai 19,27 persen dan Pileg 30,05 persen. 

Peneliti LSI, Rully Akbar mengatakan perbedaan yang cukup signifikan itu terjadi karena masyarakat lebih fokus pada pemilihan capres. Tidak semua yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencoblos surat suara Pileg. 

"Kenapa lebih besar Pileg daripada Pilpres? Karena dari dua event besar ini memang Pileg diangkat sebagai 'anak tiri' karena orang lebih fokus ke Pilpres. Mereka lebih militansi datang ke TPS dan lebih memilih Pilpres daripada Pileg," ujarnya.

Hal ini menjadi salah satu efek diadakannya Pemilu secara serentak. Momen Pilpres yang begitu ramai diperbincangkan menutup pengetahuan masyarakat akan caleg di daerah masing-masing. 

"Mereka lebih milih Pilpres yang pilihannya lebih jelas, hanya dua pasangan, sedangkan kalau Pileg kan beragam, ada konteks DPD, DPR RI, DPR kab/kota, dan ketika ini dilaksanakan secara bersamaan, waktu mereka menggali siapa caleg di wilayahnya masing-masing terhenti dan terganggu dengan momen Pilpresnya," katanya.

Perbedaan angka itu, diambil dari tingkat partisipan yang menjadi sampelnya. LSI mengambil sampel sebanyak 2.000 TPS secara nasional dengan teknik multistage random sampling. Dengan margin of error kurang lebih 1 persen. 

"Kalau tingkat partisipan secara nasional kita belum dapat angkanya karena kan belum fixed, kita tunggu aja hasil dari KPU. Kan ada suara tidak sah, suara yang tidak keisi, itu masih diteliti," katanya.

Pengamat politik dari LSI Denny JA, Aji Al Farabi, menilai Pemilu 2019 seperti dipaksakan. Hasilnya, terjadi ketidakseimbangan antara kualitas Pilpres dan Pileg. Hampir 70 persen percakapan publik membahas Pilpres. Tingkat partisipasi masyarakat di Pilpres timpang dengan Pileg.

"Hampir 70 persen percakapan publik ini majority tentang Pilpres. Di tingkat partisipasinya berbeda, kalau Pilpres 81 persen, kalau Pileg sekitar 70 persen," kata Aji.

Masyarakat perlu tahu memilih eksekutif dengan memilih legislatif sama pentingnya. Namun, karena antusiasme masyarakat lebih kepada Pilpres, informasi terkait Pileg menjadi minim diterima.

"Partai politik saya yakin merasakan hal yang sama, minim sekali partai politik melaksanakan sosialisasi ke publik kalau merekalah partai politik atau caleg yang layak dipilih," jelasnya.

"Kualitas pilihan publik akhirnya jadi minim sekali karena rendahnya info yang diterima publik terkait caleg atau partai politik," sambung dia.

Pengamat politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumadi membenarkan animo masyarakat lebih fokus terhadap Pilpres. Fenomena semacam ini tidak bisa dipungkiri, apalagi memandang Pemilu 2019 ini merupakan sebuah sejarah baru dalam penyelenggaraan Pemilu. Di mana antara Pilpres dan Pileg dijadikan satu. 

Bukan hanya masyarakat, bahkan pemberitaan di media juga lebih fokus terhadap Pilpres. 
"Coba kita lihat, baik media mainstream maupun media sosial, hampir semuanya memberitakan pertarungan persaingan suara Pilpres. Tidak dominan memberitakan Pileg,” ujarnya. 

Akhirnya, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih ke Pilpres dibandingkan Pileg. Jika dilihat dari segi teknis, Pilpres dianggapnya lebih sederhana dan memudahkan masyarakat. Calon yang harus dipilih hanya dua pasang. Dari segi ukuran kertas, Pilpres juga lebih kecil. 

Sementara pada DPRD kabupaten/kota foto tidak ada, ditambah lagi ukuran kertas lebih besar dibandingkan Pilpres. Sedangkan untuk DPR RI dan DPD, masyarakat tidak terlalu kenal dengan calon-calon tersebut. 

"Jadi memang konsekuensinya seperti itu yang tidak bisa kita hindari," tuturnya. 

Fenomena seperti ini terjadi juga di Pemilu 2014 lalu. Pasalnya, semakin jauh dari rentang kendali kepentingan pemilih itu, maka semakin kecil juga persentase masyarakat memilih calon legislatif level DPR RI. 

"Jadi tentang orang memilih DPR RI, DPD itu agak lebih kecil dibandingkan dengan orang memilih calon anggota DPRD kabupaten kota. Dan sekarang, karena disatukan maka orang lebih fokus pada Pilpres," imbuhnya. 

Konsekuensi dari fenomena bukan hanya bicara soal penggunaan hak pilih terhadap calon anggota legislatif saja. Tapi juga dampak terhadap tingkat keseriusan masyarakat untuk memantau dan mengawasi perhitungan di TPS yang tidak terlalu antusias. 

Misalnya untuk ukuran Pileg di kota, kehadiran masyarakat dalam perhitungan suara legislatif lebih sedikit dibandingkan perhitungan suara Pilpres. 

"Bagi saya, di situlah berbagai macam kecurangan terjadi. Baik itu perhitungan suara, penulisan yang tidak sesuai dengan hasil rekap, di C1 misalnya," ungkapnya. 

Pemilu serentak secara otomatis berdampak pada kampanye para caleg tersebut. Mereka terpaksa berkampanye dengan masing-masing cara. Seperti memasang baliho, dan mendatangi rumah masyarakat. Namun sayangnya, isu politik yang mereka bangun di tengah-tengah publik, menjadi seakan-akan tertutup oleh persaingan Pilpres. 

"Jadi, mungkin ini menjadi catatan apakah model seperti ini masih bisa dipertahankan atau diubah, misalnyakan," katanya. 
Penyelenggaraan Pemilu tidak hanya harus berujuk pada efisiensi. Namun lebih dari itu, bagaimana melahirkan pemimpin serta politisi yang betul-betul berkualitas dan berpotensi.

Pengaruhi Kualitas

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menyayangkan rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pemilihan legislatif. Padahal, legislatifjuga memiliki kewenangan yang sama besarnya dengan presiden. 
Problem anggota DPR dari tahun ke tahun ialah kinerja yang rendah, sering tidak hadir, tidak kuorum saat mengambil keputusan. Belum lagi praktik pelanggaran kode etik dan korupsi yang masih ada.

"Kalau situasi seperti ini, anggota DPR tidak akan menjadi salah satu pilar perubahan yang diharapkan bisa untuk mendorong perubahan republik ini," katanya.

Apatisme publik terhadap anggota DPR memang tinggi karena para caleg yang terpilih pada 2014 tidak berhasil mengurangi angka korupsi. Pemilih pun menganggap mereka tidak bisa diharapkan.

"Ini berdasarkan survei yang pernah dilakukan beberapa lembaga survei nasional. Dengan adanya rekam jejak diharapkan masyarakat dapat menentukan pilihan/tidak golput dan pada saat yang sama bisa menggunakan hak pilihnya secara pintar," imbuh Adnan.

Dia juga menyayangkan politik identitas, kegarangan, dan tampilan fisik figur capres, serta sentimen kedaerahan masih begitu kental pada Pilpres kali ini. Sentimen hal semacam itu harusnya dihilangkan karena yang akan dipilih ialah seorang pemimpin negara.

"Kita juga harus ingat bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, budaya, suku bangsa, dan lain-lain. Jadi kalau politik identitas yang terlalu ditonjolkan atau suatu agama tertentu dalam suatu preferensi," sebutnya. (det/din/mii/sms/iat/bls)