Aparatur Daerah Diminta Optimal Lapor Peredaran Gelap Narkoba

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 70

Aparatur Daerah Diminta Optimal Lapor Peredaran Gelap Narkoba
Ilustrasi kampanye stop narkoba. Ist
PONTIANAK, SP - Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pontianak meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak optimal dalam pelaporan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Kepala BNNK Pontianak, Agus Sudirman mengatakan BNN sebagai lembaga pelaksana program P4GN harus bersama-sama dengan instansi terkait. 

Sebab, penanganan narkoba tidak hanya dilakukan oleh satu instansi. Narkoba sebagai kejahatan luar biasa tidak hanya ruang lingkup kecil, akan tetapi harus ditangani dalam ruang lingkup luas.

"Ada kewajiban pemerintah untuk melaporkan kegiatan P4GN, tidak hanya lembaga penegak hukum yang melaksanakan program tersebut," ucap Agus saat diwawancarai usai rapat koordinasi (rakor) pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (23/4).

Ia juga mengatakan rapat koordinasi seluruh OPD Pemkot ini untuk menajamkan kembali program yang sudah pernah dilaksanakan, selain itu juga mengevaluasi OPD mana saja yang belum melaksanakan secara maksimal.

Dirinya menyatakan terkait dengan instruksi presiden nomor 06 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap markotika dan prekursor narkotika tahun 2018-2019, meminta seluruh stakeholder dan instansi terkait untuk bersama-sama melaksanakan program P4GN.

"OPD diharapkan harus maksimal dalam pelaksanaan program tersebut," ucapnya.

Agus juga mengatakan OPD juga harus melaporkan hal-hal terkait program tersebut. Misalnya harus membuat relawan, membuat regulasi, dan melakukan tes urine. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menekan peredaran dan penggunaan narkoba dimulai dari instansi ke pemerintahan.

"Hal tersebut untuk menekan penggunaan narkoba secara umum, secara khusus di lingkungan OPD Pemkot Pontianak," tukasnya.

Intens Tes Urine
Sementara itu, Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan dalam upaya, tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti BNN dan kepolisian, peran seluruh elemen masyarakat juga tak kalah penting. 

“Butuh peran aktif dari semua pihak, baik pemerintahan, negara maupun swasta, sampai ke lingkungan terkecil yakni keluarga,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Edi menjelaskan digelarnya rakor antara BNN Kota Pontianak dengan seluruh OPD di jajaran Pemkot Pontianak, sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi Nasional (RAN) Penguatan P4GN. 

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2018. Tujuan rakor ini adalah untuk memetakan serta mengevaluasi hal-hal apa saja yang sudah dilakukan, tingkat keberhasilan dan perkembangannya. 

“Tentunya ini dibahas dalam rakor ini. Selanjutnya rumusan dari rakor ini akan menjadi bahan kita untuk mengevaluasi program yang sudah dilakukan apakah efektif atau tidak,” jelasnya.

Komitmen Pemkot Pontianak dalam melakukan P4GN salah satunya adalah dengan melakukan tes urine di jajarannya. Edi menyebutkan, setiap tahun pihaknya menggelar tes urine. 

Tahun 2019 ini ada 1.000 lebih kepala sekolah dan guru yang ada di bawah naungan Pemkot Pontianak dites urine. Hasilnya hingga saat ini negatif. Demikian pula terhadap ASN, mulai dari pejabat hingga pada tataran staf. 

“Ini sebagai bentuk komitmen kami dalam pemberantasan narkoba,” ungkap dia.

Ke depan, pihaknya juga akan menyasar para sopir truk dan angkutan umum, tempat-tempat pekerja, pelayan toko serta Tempat Hiburan Malam (THM) untuk tes urine.

“Tempat-tempat terindikasi rawan nanti kita akan sampling secara acak untuk dites urinenya,” ucap Edi. (din/bah)