Ketuk Kesadaran Masyarakat Lestarikan Hutan

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 102

Ketuk Kesadaran Masyarakat Lestarikan Hutan
Foto Bersama – Aktivis Yayasan Doktor Sjahrir dan The Climate Reality Project Indonesia berfoto bersama Blogger Pontianak dalam kegiatan Forest Talk With Blogger, belum lama ini.
Yayasan Doktor Sjahrir dan The Climate Reality Project Indonesia menggelar kegiatan Forest Talk With Blogger di Kota Pontianak, belum lama ini. Kegiatan itu diadakan untuk menyatukan kesadaran bahwa hutan harus dilestarikan. 

Kegiatan yang diikuti oleh kurang lebih 45 Blogger asal Pontianak itu mengangkat tema Menuju Pengelolaan Hutan Lestari. 

Dalam kegiatan tersebut diberi materi isu pemanasan global, pelestarian hutan, pencegahan karhutla dan tidak kalah menarik hadir produk-produk lokal hasil hutan bukan kayu asal Kalbar. 

Manager Climate Reality Project Indonesia, Amanda Katili Niode mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir pada kegiatan tersebut. 

"Para peserta luar biasa, karena mereka tidak hanya mendengar namun juga memberikan masukan-masukan kepada kami. Sehingga ada informasi-informasi yang kami peroleh untuk memperkaya kegiatan-kegiatan kami kedepannya," jelas dia.

Dalam kegiatan tersebut para pelaku usaha lokal yang bergerak pada produk hasil hutan bukan kayu juga dilibatkan untuk memperkaya pengetahuan peserta. 

Setidaknya para peserta mengetahui bahwa hutan apabila dilestarikan, akan melahirkan produk-produk yang punya nilai jual cukup tinggi. Selain itu, pihaknya juga melakukan demo masak dengan menggunakan produk hutan. 

Amanda menilai tidak bisa membicarakan pelestarian tanpa terlebih dahulu mengetahui hutan itu apa. Kemudian juga permasalah hutan harus disampaikan beserta dengan solusinya. 

"Teman-teman blogger diharapkan mampu mengangkat isu ini. Supaya lebih banyak masyarakat mengetahui akar permasalahannya," ujar dia.

Terkait persoalan hutan selama ini sudah lama mendapatkan solusinya. Hanya saja tinggal dipraktikkan. Makanya dalam menyelesaikan permasalah hutan harus ada kolaborasi semua pihak. 

"Artinya tidak hanya pemerintah yang punya tugas untuk melindungi hutan, namun juga masyarakat, pengusaha, akademisi, dan sebagainya," jelas dia.

Terkait dengan perubahan iklim, dia menjelaskan disebabkan oleh kegiatan manusia yang berlebihan. Faktor utama karena penggunaan bahan fosil yang berlebihan dan juga perubahan tata guna lahan di sektor kehutanan.

Di Indonesia yang terbesar karena sektor kehutanan, makanya harus disikapi. Karena konsekuensinya adalah bencana dan penghidupan yang sangat terpengaruh. 

"Makanya kita sikapi dengan mengurangi kegiatan yang berlebihan, supaya jauh dari dampak-dampak perubahan iklim tersebut," jelas dia.

"Penyikapan perubahan iklim bisa dilakukan melalui individu masyarakat, perusahaan, dan terpenting pemerintah melalui kebijakan. Karena kebijakan pemerintah yang bisa merubah perilaku masyarakat maupun perusahaan. Tetapi kebijakan harus diikuti dengan penegakan efektif," pungkasnya. 

Partisipasi Warga

Pembicara dari Yayasan Tropenbos Indonesia, Atiek Widayati menilai pengelolaan hutan di Kalbar melalui upaya kolaborasi cukup intensif antara CSO, NGO, maupun pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat itu sendiri. 

Walaupun secara luas tidak terlalu besar. Namun paling tidak upaya-upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan itu ada. 

"Melihat kolaborasi kita bisa berpikir positif dan optimis untuk pengelolaan hutan berkelanjutan di Kalbar," jelas dia. 

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan dan lingkungan, kemungkinan dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terkait manfaat hutan itu sendiri.

Dia meyakini apabila masyarakat banyak mendengar manfaat pengelolaan hutan, baik dari sisi sosial maupun ekonomi, maka secara otomatis masyarakat akan berminat berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Ketidaktahuan itu yang membuat partisipasi kurang. Tapi dengan banyaknya kampanye penyadaran, saya pikir dan lihat kecenderungan ketika masyarakat tahu hutan mempunyai manfaat baik, maka partisipasi itu akan meningkat," jelas dia.

Atiek menambahkan yang cukup penting saat ini adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat. Tentu, masyarakat akan berbicara tentang peningkatan ekonomi. 

Sehingga perlu disadarkan kepada masyarakat, bagaimana peningkatan ekonomi juga bisa dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang berbau memperbaiki kualitas hutan dan sebagainya. 

"Itu memang tidak gampang, tapi yang penting partisipasi dari bawah itu menjadi kunci dan dari pihak atas (pemerintah) itu memberi penyadaran. Artinya dua sisi itu penting," jelas dia. 

Poin yang penting untuk meningkatkan ekonomi melalui pengelolaan hutan, bagaimana pemerintah desa maupun sampai atas memfasilitasi pemasaran hasil hutan tersebut. 

"Desa punya ide, digodok secara partisipatif oleh masyarakat. Nanti bisa diajukan kepada pemerintah di atas, bisa saja melalui musrembang. Dari atas barulah muncul dana-dana sektoral tadi, proses dari bawah dan atas harus bergandengan," pungkasnya. 

Kepala Desa Sumber Agung, Arifin Noor Aziz menuturkan desa yang dirinya pimpin mempunyai lingkungan yang lestari, terutama meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan hutan. 

Dikatakan, pada 2015 sekitar 500 hektare lahan terbakar. Di situ tutupan hutannya masih cukup baik dan berada di kawasan kampung. Sehingga pihaknya dengan perusahaan, pemerintah desa dan masyarakat berkolaborasi melalui lembaga desa untuk mengelola lahan tersebut. 

"Tujuan awalnya bagaimana kita bisa mendapatkan nilai tambah, guna mengubah pola masyarakat, khususnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dari konsep itulah kami membuat satu konsep yaitu tata cara pembukaan areal melalui peraturan desa dan kita kolaborasikan dengan perusahaan," jelas dia. 

Pihaknya mempunya tim regu pemadam kebakaran, teknologi drone, dan sekarang sudah mempunyai 15 regu, tentu mendapatkan dukungan dari perusahaan sekitar. 

Selain itu, Desa Sumber Agung di 2019 berhasil melakukan pencegahan karhutla dan menerima penghargaan dari Bupati Kubu Raya serta Stamford Amerika. 

"Kita mendapat 150 juta sebagai reward kami bisa menekan angka kebakaran hutan dan lahan di tahun ini," jelas dia.

Untuk DMPA pihaknya gunakan konsep skala lokal yang dikembangkan. Melalui potensi SDA di desa tersebut, pihaknya mengembangkan hasil hutan bukan kayu yaitu madu kelulut. 

Pihaknya juga sangat aktif memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan membangun kelompok-kelompok pengelola hasil hutan. 

"Langkah awalnya ada 15 orang, nanti mereka menularkan kepada masyarakat lain. Jadi ada anggaran diberikan oleh Perusahaan Sinar Mas sebesar 80 juta. Kita gunakan untuk pengelolaan budidaya madu kelulut dan budidaya kopi dengan lahan tiga hektare," jelas dia.

Tidak berhenti sampai di situ, pada 2019 pihaknya membangun kembali konsep baru yang intinya untuk adaptasi dan mitigasi pencegahan isu pemanasan global dengan mengkolaborasikan dari peternakan dan perkebunan.

Selain Desa Sumber Agung, Desa Makmur juga mulai mengelola lingkungannya dengan baik. Saai ini desa itu menanam jengkol seluas 20 hektare, pengembangan peternakan kambing, dan dipadukan dengan kaliandra yang bisa dijadikan makanan ternak. 

Untuk meningkatkan harga jual hasil potensi hutan, Desa Makmur mengembangkannya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga roda perekonomian desa itu melalui satu pintu yaitu BUMDes. 

BUMDes Makmur membuka sayap, terutama untuk pasar, berupaya menjalin kerjasama dengan perusahaan maupun NGO. 

Peran aktif desa dan para pelaku usaha, maupun kegiatan dari hutan juga harus tetap disinergikan. Dari situ akan terbuka pintu pemasarannya yang akan dikolaborasikan dengan kemajuan teknologi saat ini yaitu internet. 

Yang menjadi kendala selama ini, selain pendanaan, adalah sumber daya manusia yang saat ini minim, khususnya menggerakan para pemuda. 

Maka, diharapkan pemuda yang tengah kuliah atau sarjana kembali ke desa. (giat anshorrahman/bah)