Ombudsman Kalbar Dorong Masyarakat Aktif Melapor

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 110

Ombudsman Kalbar Dorong Masyarakat Aktif Melapor
EKPOS KINERJA – Pejabat Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalbar melakukan Ekspos Kinerja Triwulan I (Januari hingga Maret) Tahun 2019, belum lama ini.
PONTIANAK, SP - Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat dorong masyarakat lebih aktif sampaikan laporan terkait pelayanan penyelanggara negara. 

Ombudsman adalah lembaga negara yang diberikan wewenang untuk memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraaan pelayanan publik.

"Sepanjang periode Januari hingga April 2019, kami menerima 37 laporan," kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Rahman saat melakukan Ekspos Kinerja Triwulan I (Januari hingga Maret) Tahun 2019 di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalbar, beberapa waktu lalu.

Budi mengatakan, 37 laporan yang disampaikan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman, meskipun banyak juga laporan masyarakat yang dicatat sebagai konsultasi dan informasi kepada Ombudsman. 

Jika tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka disarankan untuk diselesaikan oleh instansi dan terlapor lainnya.

Dirinya juga menyampaikan dari sisi substansi laporan, persoalan ketenagakerjaan menempati posisi pertama. Kemudian, agraria atau pertanahan, sumber daya alam dan energi, informasi publik, pemukiman atau perumahan, kepegawaian, perhubungan, peradilan, pedesaan, kepolisian, imigrasi dan jaminan sosial.

"Dari cara penyampaian laporan, masih banyak perorangan atau korban langsung," katanya.

Budi mengatakan penyampaian kinerja ini merupakan bagian transparansi untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang sudah dilakukan Ombudsman Kalbar.

Ia menambahkan penyampaian pelaporan dari masyarakat akan melalui beberapa tahapan seperti pemeriksaan dan verifikasi laporan. Jika sebuah laporan memenuhi unsure, maka akan dilanjutkan prosesnya. 

"Ombudsman Perwakilan Kalbar mencatat sebanyak 64 konsultasi dan 45 agenda pelaporan," ucapnya.

Budi menjelaskan tidak semua konsultasi dinaikkan menjadi laporan karena ada persyaratan yang ditetapkan. Ia mengatakan dari agenda laporan, mulai verifikasi formil dan materil setelah itu baru dinaikkan menjadi laporan.

Ia mengatakan dalam pelaporan masyarakat tidak hanya bisa melalui surat atau harus datang ke Kantor Perwakilan Ombudsman Kalbar. Akan tetapi bisa melalui berbagai macam cara mulai dari via SMS dan akun media Ombudsman Kalbar.

Ombudsman juga sudah memiliki bagian khusus dalam pelayanan yang dibagi menjadi tiga keasistenan. Yaitu keasistenan bidang pencegahan, Riksa, penerimaan dan verifikasi laporan.

"Ini sengaja dibentuk untuk memudahkan dan semakin mewujudkan Ombudsman lebih profesional," tutupnya. (din/bah)