Kalbar Pecah Dua

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 6285

Kalbar Pecah Dua
Grafis Sutarmidji Pegang Peta Kapuas Raya
PONTIANAK, SP – Wacana pemekaran Kapuas Raya agaknya benar akan terwujud. Sejumlah proses kemudahan menuju pembentukan daerah baru itu tampak. Tentu, selain upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmidji.

Salah satu pendukung pemekaran itu terwujud dalam pembagian daerah pemilihan (dapil) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pada Pemilu 2014 lalu, Kalbar hanya memiliki satu dapil. Namun di Pemilu 2019, Kalbar dibagi dua dapil.

Pembagiannya pun menggambarkan perpindahan wilayah, dari Kalbar pecah jadi Kapuas Raya. Dapil Kalbar 1 meliputi Pontianak, Landak, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Ketapang dan Kubu Raya, yang memperebutkan delapan kursi. Kabupaten/kota yang tetap berada di wilayah Kalbar.

Sementara dapil Kalbar II, meliputi Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Sanggau. Dengan wakil empat calon per partai lantaran memperebutkan empat kursi. Pembagian dapil itu, serupa dengan anggota kabupaten pemekaran Kapuas Raya.
Sedang untuk kursi DPRD Kalbar, dapilnya memang sudah terbagi. Dapil VI mencakup Sanggau dan Sekadau. Dapil VII meliputi Melawi, Sintang, Kapuas Hulu. Dua dapil itu masuk dalam rencana Kapuas Raya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 105, para anggota DPRD Kalbar, sebagai provinsi induk bisa bergeser ke provinsi baru. Penentuannya, memang dengan sejumlah cara.

Pertama, menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan daerah provinsi yang dibentuk, setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Kedua, menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah provinsi induk dan daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum.

Ketiga, menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah provinsi induk dan daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum.

Keempat, menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah provinsi induk dan daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum.

Terakhir, menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada poin keempat berdasarkan suara terbanyak.

Dengan demikian, para caleg yang lolos jadi DPRD Kalbar periode 2019-2024 yang berasal dari Sekadau, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang, akan pindah ke Kapuas Raya. Sebagai pengganti mereka, akan dilihat dari suara terbanyak partai politik dari kabupaten/kota provinsi induk.

Pengisian anggota DPRD provinsi tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kalbar. Dengan catatan, pemekaran tidak dilakukan 12 bulan sebelum jadwal pemilihan umum.

Salah satu mantan anggota DPRD Kabupaten Pontianak, yang wilayahnya mekar jadi Mempawah (kini) dan Kubu Raya, Maman Suratman mengatakan pemekaran hal yang biasa. Bahkan Mempawah kini sudah mekar dua kali. Pertama pisah dengan Landak, kemudian Kubu Raya. Aturannya memang dari jauh hari.

“Kita bisa melihat fakta emperisnya adalah semua daerah hasil pemekaran itu faktanya memang lebih maju, berkembang pesat ketimbang wilayah ini masih bergabung dengan wilayah asalnya dulu,” katanya.

Namun memang ada pula daerah pemekaran yang tidak berkembang. Hal ini lebih diakibatkan adanya paksaan terutama di dalam elit politik itu sendiri. Padahal untuk syarat pemekaran belum terpenuhi. 

Beda cerita dengan provinsi Kapuas Raya. Syarat-syarat untuk pemekaran sudah terpenuhi. Kini tinggal menunggu aksi pemerintah pusat menindaklanjuti.

“Dari bawah (Pemda) mengantarkannya ke pusat dan dari pusat harus segera menindaklanjuti hal tersebut dengan cara turun ke bawah, sehingga pemekaran segera terwujud,” katanya.

Pemekaran bertujuan untuk percepatan pembangunan dan percepatan kesejahteraan rakyat. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi dapat segera terealisasi.

“Akhirnya itu semua untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Sementara tokoh masyarakat Melawi, Adrianus Sa’at mengatakan Kapuas Raya masih jadi impian sebagian masyarakat di wilayah timur Kalbar. Pemekaran ini dianggap menjadi salah satu solusi mempercepat pembangunan serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.

“Kabupaten Melawi dari dulu sudah mendukung. Bahkan syarat dukungan juga sudah diberikan sejak era bupati pertama serta dari legislatif untuk memenuhi syarat pembentukan ke pemerintah pusat. Dan ini juga sudah dilakukan oleh Bupati sekarang,” katanya.

Usainya konstelasi politik Pemilu Serentak seharusnya tak memupus harapan itu. Upaya mendorongnya harus bisa segera terealisasi, baik oleh Gubernur Kalbar sesuai janji politiknya, serta wakil rakyat asal Kalbar di DPR RI.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan rencana pembangunan kantor gubernur dan DPRD Kapuas Raya dibuat tahun ini. Surat persetujuan pemekaran Kapuas Raya sudah ditandatanganinya bersama Ketua DPRD Kalbar, M Kebing. Pihaknya tengah mengajukan kembali syarat-syarat, karena ada syarat-syarat yang memang harus diperbaiki. 

"Ini supaya kelengkapan kita lebih lengkap, saya akan sampaikan ke Presiden supaya kita diprioritaskan untuk pemekaran," tuturnya.
Dia yakin pemekaran terealisasi sebelum periodenya habis. Pasalnya, dia sudah berbicara dengan Presiden Jokowi dan mendapat respon baik. 

“Saya yakin seyakin-yakinnya ini bisa terealisasi. Saya sudah sampaikan ini kepada Presiden, termasuk persolan infrastruktur saya juga sampaikan,” katanya.

Masyarakat diminta tak khawatir, Kapuas Raya tetap jadi komitmennya. Jika biasanya politisi tidak mau kekurangan wilayah kekuasaan, dia tidak berpikir demikian. 

“Sepanjang itu kebaikan untuk masyarakat, kita akan siapkan,” katanya.

PJ Sekda Kalbar, Syarif Kamaruzaman mengatakan, administrasi terkait pemekaran Kapuas Raya sedang diproses. Di antaranya surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalbar dan Gubernur Kalbar, DPRD dan Bupati kabupaten yang berada di wilayah calon provinsi Kapuas Raya, profil wilayah, surat pengantar kepada Presiden, DPR RI, dan DPD RI dan lainnya.

“Kalau sudah final nanti usulan itu diserahkan Pak Gubernur ke Presiden,” katanya.
Gurbernur Kalbar sangat berkomitmen merealisasikan pemekaran provinsi ini. Buktinya sedang dipersiapkan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Kapuas Raya. 

"Tahun ini sudah dimulai lelang perencanaan pembangunan Kantor Gubernur dan DPRD yang berada di Sintang," jelasnya. 
Setelah lengkap dan diterima, akan keluar Peraturan Pemerintah (PP) Provinsi Persiapan. Terkait dengan anggaran, pembiayaan akan disiapkan untuk Kapuas Raya dari dukungan pemerintah provinsi Kalbar. 

"Simulasinya ada, tapi kita tidak bisa menentukan itu. Tapi minimalkan yang disiapkan gaji pegawai dan segalanya. Belum bisa disebutkan angka pasti untuk anggaran," jelas dia. 

Apabila sudah disetujui, kemungkinan juga akan turun dana APBN. Yang pasti Gubernur telah siap mendukung melalui dana APBD. 
"Dalam rangka persiapan masih membicarakan administratif, saat ini belum ada kendala, karena sementara lancar-lancar saja dalam proses," tutur dia. 

Keistimewaan Perbatasan

Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Syarif Abdullah mengatakan selama ini pemekaran Kapuas Raya di DPR RI tidak ada masalah, bahkan sudah masuk dalam Prolegnas. Persoalan muncul ketika ada kebijakan moratorium daerah otonomi baru. 

"Pemerintah sudah membuka celah bagi daerah-daerah perbatasan. Saya kira anggota DPR akan mendorong, terutama daerah-daerah perbatasan khususnya Kapuas Raya sudah sewajarnya untuk dimekarkan," tuturnya. 

Kapuas Raya tidak ada masalah, baik dari sisi sumber daya manusia, ekonomi, dan sebagainya. Hanya saja dulu sempat terhambat kemauan politik pemerintahan daerah. 

"Sekarang Pak Midji mendorong itu, bahkan dia sudah menganggarkan ke APBD 2019 untuk perencanaan pembangunan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Kapuas Raya," tutur dia. 

DPR RI akan mendorong pemekaran tersebut, dengan membuka celah bagi daerah-daerah yang punya prospek mengembangkan ekonomi daerah. Termasuk mampu mengurusi daerahnya sendiri ketika terealisasi. Inti dari pemekaran adalah pendekatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. 

"Saya kira tugas kita sekarang sejalan, karena Gubernur mendorong betul untuk pemekaran itu, mudah-mudahan sebelum Pilkada 2023 Kapuas Raya sudah menjadi provinsi tersendiri," ujar dia. 

Sementara anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Lutfi A Hadi mengatakan pada dasarnya pengajuan baru ataupun lama, hanya untuk mencukupi persyaratan yang kurang. Pada prinsipnya, percepatan pemekaran Kapuas Raya baik. 

“Jadi hanya penguatan kekurangan persyaratan yang ada. Hal ini harus didukung semua pihak, karena Kapuas Raya ini sudah terlalu lama, dari tahun 2006,” ucapnya.

Sudah 13 tahun kebijakan pemekaran ini mengendap di pusat. Sedangkan persyaratan akhir untuk penyerahan aset dari provinsi induk kepada provinsi pemekaran, sudah dilakukan gubernur terdahulu. Sekarang memang tinggal memenuhi persyaratan yang kurang-kurang untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi.

“Kami sepenuhnya sangat mendukung pemekaran ini,” jelasnya.

Pemekaran Kapuas Raya masuk dalam program utama Gubernur Kalbar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun untuk lima tahun ke depan. Maka tak salah jika optimisme muncul pada kebijakan Sutarmidji. 

Gubernur Kalbar pun dirasa tidak main-main, karena dalam kunjungannya ke Kabupaten Sintang beberapa waktu lalu, telah melihat lokasi bakal Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya dan DPRD Provinsi Kapuas Raya. Termasuk dinas-dinas lain yang luasnya kurang lebih 100 hektare.

“Kesungguhan Pak Midji memekarkan provinsi Kapuas Raya sangat serius,” katanya.

Dalam tahun ini, perencanaan Kantor Gubernur dan DPRD Kapuas Raya akan diselesaikan. Kemudian akan dianggarkan di tahun berikutnya. (din/eko/iat/sms/bls)