Angeline Jadi Ketua DPRD Kalbar?

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 3530

Angeline Jadi Ketua DPRD Kalbar?
Grafis Angelina Fremalco Ratu DPRD
PONTIANAK, SP – Sejumlah kalangan memprediksi, caleg PDI-Perjuangan daerah pemilihan Landak, Angeline Fremalco akan jadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar periode 2019-2024. Hal ini menyusul kemenangan kembali partai berjuluk moncong putih itu di Kalbar dalam Pemilu 2019. Mereka mendominasi dengan 15 kursi di parlemen mendatang.

Dari hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pileg 2019 di Kalbar oleh KPU RI, PDIP memang menempati posisi teratas dengan 786.796 suara. Disusul Golkar dengan raupan 273.400 suara, dan Nasdem di posisi ketiga, 271.941 suara.

Sebagaimana Pemilu 2014, PDI-P pun mendapat 15 kursi di DPRD Kalbar. Sekretaris DPD PDI-P Kalbar, M Kebing yang didaulat jadi Ketua DPRD Provinsi. Namun dirasa, hal itu tak akan terjadi lagi kini.

Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar, Rosadi Jamani memprediksi, posisi Ketua DPRD Kalbar akan jatuh ke Ketua Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP Kalbar, Angeline Fremalco. 

Angeline Fremalco, atau yang biasa dipanggil Angel adalah anak kedua mantan Gubernur Kalbar, Cornelis yang juga Ketua DPD PDI-P Kalbar. Mantan pemimpin Borneo. dua periode. Angel juga adik kandung dari Bupati Landak, Karolin Margret Natasa.

Pada Pemilu 2019 lalu, Angel bertarung di dapil Kalbar 5 atau Kabupaten Landak. Landak memang basis PDI-P. Maju dengan nomor urut satu, Angel keluar sebagai peraih suara tertinggi dengan 76.497 suara. Tidak hanya suara terbanyak di dapil Kalbar 5, tapi tertinggi dari seluruh dapil di Kalbar. 

Diketahui, PDI-P memiliki aturan internal. Mereka yang menjabat di parlemen, harus masuk struktur kepengurusan partai. Kedudukan ketua berada paling tinggi. Menyusul sekretaris, bendahara, dan lainnya. Dari hasil Pemilu tahun ini, nama Sekretaris DPD PDI-P Kalbar, M Kebing juga lolos parlemen. Dia berasal dari dapil Kalbar 7 dengan meraih 19.732 suara.

“Tapi ini tergantung lobi tingkat dewa. Siapa yang tak tahu kehebatan lobi Pak Cornelis. Untuk Angel, sang anak kandung, dia pasti akan mengerahkan kekuatan lobinya ke DPP PDIP,” katanya, Senin (13/5). 

Kunci utama ada pada Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Poetri. Bila Cornelis sukses mendapatkan restu Mega, Angel jadi Ketua DPRD Kalbar. Sebaliknya, bila gagal, tetap Kebing jadi pilihan. 

“Tapi, sekali lagi prediksi saya Angel akan mendapatkan restu dari Mega lewat lobi sang ayah,” sebutnya.

Jika ada anggapan Angel belum berpengalaman, hal itu diamini sekaligus dipatahkan. Ketika M Kebing jadi Ketua DPRD Kalbar dulu pun, dia juga belum punya pengalaman.

“Semua berawal dari belum berpengalaman,” sebutnya.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Kalbar, M Jimmi membenarkan adanya aturan internal PDI-P. Pengurus struktur partai mendapat keutamaan.

“Apabila ada caleg terpilih PDIP memegang jabatan ketua partai, dialah prioritas ketua dewan. Apabila ketua tak terpilih, beralih ke sekretaris. Sekretaris pun tak terpilih, lari ke bendahara, begitu seterusnya. Tapi, aturan inikan yang buat manusia. Pahamlah,” jelasnya.

Hanya saja, hingga kini dia belum bisa memastikan siapa yang akan jadi Ketua DPRD Kalbar 

“Tentu ada mekanisme partai mengaturnya,” katanya.

Tatakelola Parlemen

Pengamat politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Ireng Maulana menilai usai dipastikan menang dan jadi partai dominan parlemen Kalbar, PDI-P harus menaruh perhatian pada kemampuan tata kelola keparlemenan daerah. Ada tantangan berbeda bagi anggota dewan di masa kerja 2020+. 

“Jangan terlalu mendalam dan berlarut-larut hanya untuk urusan menentukan figur yang sesuai sebagai ketua dewan dan mengisi pimpinan dewan,” sebutnya.

Sebagai parpol dominan di parlemen provinsi, kehadiran legislator PDI-P seharusnya menandakan ekspektasi lahirnya parlemen yang modern di daerah. Parlemen daerah tentu saja harus beradaptasi dengan tantangan tata kelola pemerintahan sesuai zaman yang sedang menuju 2025 dan setelahnya. 

“Harus ada semacam komitmen perjuangan di awal ketika kelak menjadi parpol dominan untuk mewujudkan kualitas berparlemen di masa depan,” sebutnya. 

Pondasi peka pada tantangan kebijakan di masa depan harus diletakkan di menit pertama mereka menguasai parlemen. Setidaknya, pesan yang harus disampaikan kepada publik pemilih, salah satunya adalah komitmen menata ekosistem parlemen Kalbar yang lebih berkompeten dan mampu beradaptasi pada peralihan masa sekarang dan masa depan.

Atas dasar komitmen inilah, publik pemilih dapat menilai dengan terang, bahwa kekuasaan parlemen tidak akan disia-siakan oleh mereka kelak. Selain itu, menunjukkan sebesar-besarnya berpihak pada kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.

“Ketika mereka menjadi lokomotif untuk memaksa anggota parlemen berkapasitas masa depan, maka pesan politik tadi dapat dikemas dalam bentuknya yang paling kreatif dan progressif untuk meyakinkan dukungan pemilih yang percaya akan pentingnya anggota parlemen berkemampuan cemerlang,” jelasnya. 

Modal dasar ini dirasa cukup untuk berkonfrontasi dengan eksekutif daerah, jika abai dan lalai dalam urusan publik dan memajukan daerah. Baik anggota parlemen dari PDI-P maupun dari parpol lain, dapat memulai babak baru narasi kekuasaan parlemen yang lebih dapat dipercaya dan berkualitas. Tentu dengan meninggalkan tema-tema lama dalam mengelola parlemen yang tidak efektif mengontrol eksekutif daerah, dan membela kepentingan masyarakat kalbar.  

Perjuangan untuk memenangkan komitmen menuju parlemen, melalui peralihan konspesi dan  konten yang berkapasitas masa depan, memang eksperimen yang membutuhkan keberanian. Tanpa terobosan tadi, kualitas parlemen di daerah terus akan dihantui oleh sinisme tentang adanya praktik transaksional, oligarki, dan konten berdimensi politisasi identitas. 

“Peluang yang perlu dicoba salah satunya malahan terletak pada keberanian kita mendobrak konsepsi usang yang itu-itu saja,” sebutnya.

Konsepsi usang itu di antaranya berisikan janji di mana publik sudah tahu bahwa realisasinya di masa lalu jarang terwujud. Ide baru harus mampu menyegarkan memori publik untuk kembali bersemangat memilah anggota parlemen berkapasitas masa depan. 
Tidak soal jika adanya kompetisi gagasan antara partai dominan dan minoritas di parlemen, karena komitmen untuk menumbuhkembangkan narasi parlemen berkualitas dapat berasal dari siapapun anggota legislatif. 

“Tapi idealnya PDI-P harus menjadi yang terdepan sebagai mayoritas,” katanya.

Apabila hal ini jadi jalan kemenangan pembelaan kepentingan masyarakat melalui kekuatan parlemen, maka otomatis berkontribusi dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.  Bahwa semua harus beralih dari sekadar untuk menang kualitas parlemen di masa depan.

“Semoga saja ada banyak parpol tidak terkecuali PDI-P, yang menyadari potensi baru ini untuk diujicobakan dalam kerja politik parlemen,” harapnya. 

Narasi parlemen berkemampuan masa depan adalah  jalan baru bagi nilai kebijakan 2019 yang tidak hanya patut dibanggakan. Tapi juga lawan tangguh bagi eksekutif daerah yang tidak beres dalam bekerja. (din/iat/bls)