Selasa, 17 September 2019


Kejati Kalbar Sepakat Tingkatkan Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 115
Kejati Kalbar Sepakat Tingkatkan Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan

TANDA TANGAN KESEPAKATAN – Pejabat Kejati se-Kalbar menandatangani kesepakatan dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar, Senin (13/5).

PONTIANAK, SP – Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan penandatangan kesepakatan bersama antara Kejati dan Kejari se-Kalbar dengan BPJS Kesehatan, serta pelaksanaan forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan se-Kalbar tahun 2019, di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar, Senin (13/5).

Dalam kegiatan tersebut, selain Kejati Provinsi Kalbar sebagai tuan rumah, juga diikuti oleh seluruh perwakilan Kejari se-Kalimantat Barat. Turut juga Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kalbar, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Wilayah Kalbar, Asosiasi Pengusaha Indonesia wilayah Kalbar serta BPJS kesehatan Wilayah Banten, Lampung dan Kalbar.

Kepala Kejati Provinsi Kalbar, Baginda Polin Lumban Gaol mengatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Provinsi akan tetap konsisten sesuai dengan MoU yang ditandatangani antara Kejati, Kejari dan BPJS kesehatan hari ini. 

Kata dia, pihaknya akan terus berupaya menyosialisasikan apa saja peran dan kegunaan dari BPJS tersebut kepada masyarakat, terutama terhadap pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Kalimantan Barat.

Di Kalbar sendiri, kata Polin, meskipun geliat perusahaan yang telah mendaftarkan diri secara sadar untuk keikutsertaannya di BPJS ketenagakerjaannya masih belum terlalu serius, namun jika dilihat dari data yang masuk sudah mencapai 63 persen. 

Walaupun angka ini terbilang tinggi, namun dirinya akan terus mengupayakan agar seluruh perusahaan mau mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan. 

“Saya sudah meminta secara khusus ke PJRI untuk terus melakukan sosialisasi, pemahaman daripada BPJS ini kepada perusahaan, ini soal kepatuhan itu” ungkapnya.

Pada tahun 2018 lalu, BPJS telah memberikan tugas kepada pihaknya untuk melunasi tagihan sebesar Rp3,9 miliar. Hingga tahun 2019 ini, baru 30 persen dari angka itu yang bisa terserap, atau sekita Rp1,3 miliar. 

Ke depan, dirinya akan meningkatkannya kembali, paling tidak mencapai di atas 30 persen, seperti yang sebelum pihaknya berhasil serap. 

“Kita akan kejar sebesar-besarnya. Kita jangan bicara 70 persen, 80 persen, tapi sebesar-besarnya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Deputi direksi BPJS kesehatan wilayah Banten, Lampung dan Kalbar, Fahrururazzi menjelaskan untuk peserta yang ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan ini terbagi menjadi dua yakni PBI dan non PBI. 

Untuk yang dibantu oleh Kejaksaan Tinggi dan jajarannya ini adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masuk kategori non PBI. 
“Jadi, non PBI itu seperti pekerja penerima upah badan usaha, sedangkan untuk yang PBI sendiri saat ini kita sedang gencar mengusahakannya dengan jajaran Pemda,” kata dia.

Untuk menarik para pengusaha atau perusahan untuk ikut serta dalam BPJS ketenagakerjaan ini, pihaknya masih berkutat pada sosialisasi dan mengedukasi hal tersebut. Sayangnya, temuan di lapangan selama ini adanya ketidaksinkronan antara data BPJS ketenagkerjaan dan BPJS kesehatan. 

“Jadi, ada yang masuk di BPJS Ketenagakerjaan tapi tidak masuk di BPJS Kesehatan, begitu juga sebaliknya, padahal dalam undang-undangn mewajibkan untuk masuk kedua-duanya” tutupnya. (sms/bah)