Selasa, 24 September 2019


Nasib Buruh Kontradiktif dengan Kegemilangan Minyak Sawit

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 248
Nasib Buruh Kontradiktif dengan Kegemilangan Minyak Sawit

BURUH SAWIT – Buruh sawit sedang bekerja di sebuah perusahaan sawit. Kegemilangan ekonomi minyak sawit, ternyata kontradiktif dengan nasib buruh.

Minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) merupakan primadona kalangan pengusaha perkebunan dunia. Tidak hanya soal tingginya demand (permintaan) industri global, masyarakat dunia atas hasil olahan atau produk turunan dari minyak sawit, tetapi juga luasnya kesempatan ekonomi, bisnis yang dapat diperoleh dari rantai industri minyak sawit.

Hal ini diungkapkan Direktur Link-AR Borneo, Agus Sutomo saat workshop tentang keadaan buruh perusahaan sawit Kalbar di Hotel Santika, Senin (13/5).

Dikatakan, beragam upaya dilakukan oleh grup-grup bisnis besar maupun pengusaha perkebunan sawit untuk menjaga persaingan industri yang terus tumbuh pesat. Beberapa hal seperti pengembangan teknologi pertanian perkebunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga penerapan menajemen produksi yang terintegrasi dan telah dimodernisasi.

"Seiring sisi positif dalam upaya pengembangannya, salah satu isu yang luput dari perhatian kita kemudian adalah kondisi buruh atau pekerja di perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat," ucapnya. 

Ia mengatakan, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, hingga saat ini tercatat ada kurang lebih 411 total perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi/aktif, artinya dari total jumlah perusahaan yang ada tersebut, jumlah serapan buruh/tenaga kerja sangat tinggi. 

Dari laporan KEKR Bank-BI 2019 menunjukan bahwa produktifitas buruh/pekerja perkebunan memberikan hasil yang sangat signifikan bagi provinsi Kalimantan Barat, yaitu pada triwulan IV 2018, kinerja ekspor CPO meningkat hingga 82,75% berbanding triwulan sebelumnya yaitu 74,36%. Ekspor CPO sendiri berada di urutan pertama, di atas  Alumina (66,7%)  dan Karet (-13,27%). 

Di sisi lain, masih berdasarkan data KEKKR/BI/Kalbar/2019, pada Agustus 2018 angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,26% atau sama dengan 187.269 orang dari total penduduk Kalbar yaitu ± 4.395.983 jiwa, artinya jumlah serapan tenaga kerja potensial di Kalbar kurang lebih 4.208.714 jiwa, baik pria atau wanita. 

Namun, menurutnya jika menyimak pernyataan dari mantan Sekda Kalimantan Barat, M Zeet Hamdy Assovie pada Selasa, tanggal 10 April 2018, yang mengatakan kontribusi terbesar diterima oleh Kalimantan Barat yaitu dari perkebunan rakyat yaitu sebesar Rp 71 triliun. Peningkatan terbesar ini berasal dari kontribusi kelapa sawit dari 59,62% menjadi 68,41%. 

M Zeet juga mengatakan, dari aspek ketenagakerjaan, sampai dengan tahun 2016 tercatat tenaga kerja di Sub Sektor perkebunan di Kalbar sebanyak kurang lebih 592.899 Kepala Keluarga atau 46,10%  dari jumlah total tenaga kerja di bidang pertanian yang sebesar 1.218.973 orang.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Barat, VT Moses Situmorang juga mengatakan pada 15 Agustus 2018, empat bulan pasca pernyataan mantan Sekda Kalbar itu, data GAPKI Cabang Kalbar menunjukkan dari total luasan areal tanaman kelapa sawit yang terdata di Provinsi Kalbar seluas 1.478.133 hektare dengan produksi CPO 1.835.920 ton dan palm kernel sebesar 270.949 ton dan total serapan tenaga kerja sebesar kurang lebih 180.000 tenaga kerja.

"Bisa kita lihat dengan jelas ada kontradiksi pada informasi yang sangat mendasar terkait data jumlah buruh/pekerja," kata Agus Sutomo.

Ia menjelaskan beberapa hal yang kontradiktif seperti ada selisih dalam hal jumlah serapan tenaga kerja antara kurang lebih 592.899 jiwa (per kepala keluarga) dengan kurang lebih 180.000 jiwa, dengan selisih sekitar kurang lebih 412.899.  

Jika luas lahan perkebunan sawit 1.478.133 Ha dan jumlah tenaga kerja 592.899 orang,  artinya ada sekitar 2,49 Ha / 1 orang, beban kerja. Jika luas lahan perkebunan sawit 1.478.133 Ha dan jumlah tenaga kerja 180.000 orang, artinya ada sekitar 8,21 Ha / 1 orang, beban kerja. Jika luas lahan perkebunan sawit 1.478.133 Ha dan jumlah CPO 1.835.920 ton, artinya ada 1,24 ton / 1 Ha. 

Dirinya mengatakan masalah umum buruh perkebunan sawit tidak hanya soal jumlah tenaga kerja dan serapannya yang masih secara umum dibahas, jika kemudian merujuk pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan beberapa peraturan lainnya, angka-angka tersebut juga kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan lain, di antaranya bagaimana status kerja buruh/pekerja, bagaimana beban kerja buruh/pekerja, bagaimana gaji/Upah yang diterima oleh buruh/perkerja, bagaimana jaminan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan atas buruh perempuan.

Pemenuhan hak-hak buruh dan perlindungan terhadap buruh perkebunan sawit, tidak hanya terdapat di UU dan aturan yang berlaku di Indonesia, namun juga kebijakan internasional, ILO yang merupakan salah satu badan PBB yang melahirkan beberapa konvensi internasional yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah semua negara anggota PBB. Indonesia adalah salah satu negara memulai merativikasi dengan melahirkan UU ketenagakerjaan no 13 tahun 2003. 

Di sektor perkebunan sawit, adanya organisasi yang memastikan pembangunan perkebunan sawit yang bekelanjutan menerapkan prinsip-prinsip dan carteria yang telah disepakati bersama. 

RSPO adalah salah satu organisasi yang menghimpun pengusaha perkebunan sawit, bank, pembeli, LSM dan juga petani dan buruh. Kebijakan PnC yang dilahirkan merupakan hasil kesepakatan anggota RSPO yang harus dipatuhi dan dipratekkan oleh anggota RSPO. 

Selain itu, perusahan-perusahan besar perkebunan memiliki kebijakan yang memastikan kondisi buruh perkebunan sawit untuk diperhatikan, baik upah, kesehatan, tidak terjadi eksploitasi terhadap buruh dan sebagainya. Seperti kebijakan yang diterbitkan oleh Wilmar yang dikenal dengan sebutan NDPE.  NDPE kini juga telah di adopsi oleh anak-anak perusahan dan juga pemasok Wilmar.  

Ia mengungkapkan, tujuan kegiatan ini agar terbangun kesepahaman dan pandangan yang sama dari steakholder pentingnya perlindungan, peningkatan kesejahteraan buruh dan penghormatan hak-hak asasi khusus buruh perkebunan sawit.  

Terbangun komitmen bersama untuk menjalankan kebijakan-kebijakan baik UU dan aturan serta kebijakan internasional sehingga terbangun sinkronisasi dan harmonisasi antara perusahan dan para buruh kebun yang tergabung pada serikat-serikat buruh dan yang tidak atau belum bergabung di serikat-serikat buruh.

"Harapan yang dihasilkan dari workshop adanya komunikasi yang baik antara manajemen unit perusahan dengan serikat-serikat buruh dan buruh dalam penyelesaikan masalah-masalah yang ada, dalam hal mengedepankan dialog," katanya.

Ia juga berharap perusahan menjalankan secara serius kebijakan baik UU dan aturan serta kebijakan internasional, dalam hal ini NDPE, sehingga ke depan dapat mengurangi risiko-risiko kerja bagi buruh perkebunan, dan adanya perkebunan sawit yang berkelanjutan dengan meningkatnya kesejahteraan buruh kebun sawit. 

Perusahan-perusahan perkebunan, pemerintah dan buruh yang tergabung dalam serikat-serikat buruh dapat menjalin komunikasi yang baik demi peningkatan produksi dan kesejateran buruh. 

Perusahan-perusahan perkebunan sawit menerapkan UU dan aturan secara transparan dan terbuka, bagi anggota RSPO menerapkan NDPE dengan menjalankan PnC dan FPIC, sehingga terbangun perkebunan sawit berkelanjutan. 

Adanya rencana tindak lanjut ke depan dalam pemenuhaan hak-hak buruh, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh yang melibatkan para pihak terutama adalah serikat-serikat buruh, pembeli dan pemerintah, baik secara langsung dan juga tidak, serta adanya plat form bersama.

Lebih lanjut, Agus Sutomo mengatakan bahwa Workshop yang dilakukan ini berangkat dari hasil assesment (penilaian) kondisi buruh perkebunan sawit di beberapa perusahan pekerbunan sawit  yang ada di Kalbar. 

Dalam assesment ditemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh-buruh perkebunan. Hal ini yang diharapkan ke depan terjadi perubahan positif yang dirasakan buruh dan pemerintah sehingga semua pihak dapat mengatakan kepada dunia internasional bahwa perusahan-perusahan perkebunan sawit di Indonesia khusus Kalbar telah menerapkan NDPE dan aturan-aturan perburuhan, baik mandatory dan juga kebijakan internasional. (dino/bah)